Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda," kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Gubernur menilai tema "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.

Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.

Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.

Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.

Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.

Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Gubernur, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Mirza.

Ia menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong selama bertahun-tahun berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Provinsi Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan program MBG.

Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan dalam skala besar.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.

Menurut Tengku, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
Ia juga mendorong agar setiap dapur MBG melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri.

Menurutnya, ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan dari APBN.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tujuan Program MBG.

Pelantikan pengurus Gapenbi Provinsi Lampung tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Kejari Lampung Selatan Tetapkan Tersangka Korupsi di Desa Bangunan

LAMPUNG SELATAN - Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tersangka terbaru tersebut yakni AS (36), yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bangunan pada tahun 2024. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Lampung Selatan pada Selasa, 19 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ferdy Andrian mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berdasarkan alat bukti yang cukup,” ujar Ferdy.

Penetapan AS merupakan tersangka kedua dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangunan. Sebelumnya, Kejari Lampung Selatan juga telah menetapkan Kepala Desa Bangunan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Ferdy menegaskan, penyidik masih terus mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.

“Penyidikan masih terus kami lakukan dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penetapan tersangka lainnya apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” tegasnya.

Berdasarkan data penyidik, pada Tahun Anggaran 2024 Desa Bangunan memiliki total anggaran sebesar Rp2.044.912.668 yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.443.350.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp534.693.868.

Dari hasil penyidikan sementara, dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp651.207.212,10.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, AS langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.

Kasus tersebut kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. (Red)

Read More

Dugaan Korupsi, Sekdes Bangunan Ditahan Kejari Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Tersangka kasus dugaan Korupsi di Palas Bangunan menambah, Usai kepala desa bernama Isnaini ditetapkan menjadi tersangka pada hari Rabu 29 April 2026 lalu, kini Sekretaris desa ikut menyusul menjadi tersangka. Pada hari Selasa (19/5/2026).

Waktu Sekira pukul 15:20 Wib Sekretaris Desa Bangunan bernama Ansori (36) yang terlihat keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengenakan rompi Oranye dan tangan terborgol.

Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terhadap Sekretaris Desa Bangunan kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 02/L.8.11/Fd.2/05/2026.

Terkait dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaan keuangan desa Bangunan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.044.912.668, dengan rincian sebesar Rp 1.443.350.000, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 534.693.868. yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 651.207.212,10.

Pada sesi wawancara Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. FERDY ANDRIAN,S.H., M.H. mengatakan.

“Hari ini tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menetapkan tersangka atas nama As. Dengan bukti yang cukup yang menimbulkan kerugian negara senilai 650 juta rupiah , ” jelas Ferdy.

“Adapun tersangka As hari ini di tahan selama 20 hari kedepan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II Kalianda, adapun hukuman yang di kenakan kita akan melihat hasil persidangan, nanti ada alasan-alasan yang meringankan tersangka ini, ” terangnya.

Bermula dilakukan penetapan tersangka terhadap Eks Kepala Desa Bangunan Isnaini bulan lalu, kini menyusul Sekretaris Desa Bangunan yang menjadi tersangka, tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan pemeriksaan lanjutan akan ada lagi tersangka yang lain.

” Kami akan terus mengembangkan apa bila ada pihak-pihak lain yang terlibat dan bisa di pertanggung jawabkan dalam perkara ini, kami akan tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, ” tegas Ferdy.

Tersangka Ansori diduga telah melanggar Primair, Pasal 603 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo.

Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair .

Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Red)

Read More

Tak Ingin ASN Lampung Selatan Viral Negatif seperti Kasus Sulbar, Tri Umaryani Ingatkan Bijak Bermedia Sosial saat Jam Kerja

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat jam kerja.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif agar kejadian viral seperti yang menimpa tiga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menuai sorotan usai melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja tidak terjadi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (18/5/2026).

Apel itu diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga para PNS, PPPK, dan PPPK Waktu.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Lampung Selatan, Tri Umaryani menegaskan bahwa di era digital, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga kemampuan ASN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan positif.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi program, capaian pembangunan, pelayanan, serta berbagai inovasi daerah.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah aktif menyebarluaskan program, capaian, kegiatan, pelayanan, dan inovasi daerah melalui media sosial masing-masing,” kata Tri Umaryani.

Menurutnya, media sosial harus menjadi alat untuk membangun optimisme publik, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa ASN Lampung Selatan bekerja dan hadir untuk masyarakat.

Namun demikian, Tri juga mengingatkan agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

“Media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi sarana untuk berbagi kebaikan dan informasi positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak digunakan secara bijak,” tegasnya.

Ia menambahkan, satu unggahan di media sosial dapat membangun kepercayaan masyarakat, tetapi di saat yang sama juga bisa merusak citra pribadi, nama baik institusi, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk itu, Tri menekankan pentingnya etika digital bagi seluruh ASN. Ia meminta seluruh pegawai tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak terlibat konflik di ruang digital, serta tidak aktif di media sosial untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

“ASN harus menjadi teladan dalam etika digital. Jaga sikap dan perilaku, bukan hanya di lingkungan kantor, tetapi juga dalam pergaulan di media sosial,” imbuhnya. (Is-Mhr)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Perkuat Aparatur Desa, Dorong Pengembangan Desa Berbasis Pitu Vista dan Agroeduwisata

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, itu diikuti 50 peserta yang terdiri atas kepala desa, aparatur desa, serta para Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari hingga 20 Mei 2026 tersebut difokuskan untuk mendorong pengembangan desa berbasis program unggulan daerah, yakni Pitu Vista dan Agroeduwisata, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat inovasi pembangunan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain menjadi ruang peningkatan kapasitas, bimtek ini juga menjadi forum konsolidasi strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan berbagai regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa serta regulasi terbaru mengenai gerakan pembangunan lingkungan desa yang hijau dan unggul.

Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hingga narasumber tamu dari Komisi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang hadir untuk berbagi pengalaman dan praktik baik melalui studi banding.

Menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menegaskan bahwa aparatur desa saat ini dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif rutin, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan di wilayah masing-masing.

“Aparatur desa harus mampu membaca potensi wilayah, menggerakkan masyarakat, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Di sinilah pentingnya sinergi arah pembangunan daerah yang kita rumuskan melalui tujuh pilar Pitu Vista,” ujar Syaiful.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi konsep Agroeduwisata sebagai model pembangunan desa yang mengintegrasikan sektor pertanian, edukasi, dan pariwisata dalam satu ekosistem ekonomi baru.

Menurutnya, potensi lokal seperti sawah, perkebunan, hingga hasil bumi desa perlu dikemas menjadi destinasi wisata edukatif yang bernilai tambah, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan sektor UMKM desa.

Tak hanya itu, melalui penguatan kapasitas aparatur desa, Pemkab Lampung Selatan juga mendorong implementasi program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026.

Program tersebut menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari lingkungan desa yang tertata, masyarakat yang peduli, serta aparatur yang memiliki semangat melayani secara akuntabel.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, Pokdarwis, dan generasi muda, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan melahirkan langkah konkret, inovasi berkelanjutan, dan jejaring kerja yang kuat untuk mempercepat kemajuan ekonomi dari desa. (Ech-Is)

Read More

Trafik Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus Ramai, Ferry Kini Jadi Moda Utama Pilihan Masyarakat

Jakarta, 17 Mei 2026* – Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama long weekend Kenaikan Yesus Kristus, angkutan ferry kini tidak lagi dipandang sekadar moda alternatif, melainkan telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan antarpulau yang praktis, aman, dan nyaman.

Tren tersebut tercermin dari tingginya trafik pengguna jasa pada sejumlah lintasan utama nasional yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), khususnya di koridor Jawa–Sumatera dan Bali.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan bahwa momentum libur panjang menjadi refleksi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan yang semakin modern, tertib, dan terintegrasi.

“Transformasi layanan yang dilakukan ASDP beberapa tahun terakhir mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bepergian. Ferry kini menjadi bagian penting dari gaya perjalanan masyarakat karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, serta pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan aman,” ujar Heru.

Berdasarkan data periode Rabu (13/5) hingga Minggu (17/5) pukul 14.00 WIB, lintasan Merak–Bakauheni tercatat melayani sebanyak 133.248 penumpang dan 36.647 kendaraan. Sementara pada arus balik Bakauheni–Merak, ASDP melayani 118.383 penumpang dan 32.994 kendaraan.

Lonjakan trafik tertinggi terjadi pada Kamis (14/5), dengan kenaikan sebesar 60,7% untuk penumpang dan 41,5% kendaraan di lintasan Merak–Bakauheni. Sebaliknya, pada arus balik Bakauheni–Merak, trafik penumpang meningkat 19,5% dan kendaraan naik 18,3%.

Tingginya mobilitas juga terjadi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. ASDP melayani 96.858 penumpang dan 26.258 kendaraan, meningkat masing-masing 47,1% untuk penumpang dan 25,1% kendaraan pada Kamis (14/5). Sementara pada arus balik Gilimanuk–Ketapang, tercatat sebanyak 90.759 penumpang dan 26.317 kendaraan terlayani dengan baik, dengan kenaikan trafik penumpang mencapai 33,2% dan kendaraan 11,4%.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan, perusahaan terus memperkuat _service excellence_ melalui optimalisasi armada, kesiapsiagaan personel, penguatan sistem keamanan, hingga penerapan standar keselamatan secara konsisten di pelabuhan maupun kapal.

" Kami memastikan seluruh layanan berjalan optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Penguatan operasional dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi intensif bersama regulator, operator kapal, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Selain itu, ASDP terus meningkatkan kualitas fasilitas layanan di pelabuhan seperti ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, area bermain anak, tempat ibadah, hingga tenant makanan dan minuman.

Pengalaman perjalanan juga semakin mudah melalui optimalisasi platform digital Ferizy yang memungkinkan pemesanan tiket sejak H-60, pengaturan jadwal perjalanan lebih tertib, serta proses check-in yang lebih cepat dan efisien.

“Kami dorong masyarakat yang akan naik ferry, agar membeli tiket sejak jauh hari karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pastikan bertiket H-1 dan hindari pembelian melalui calo yang dapat merugikan pengguna jasa,” ujar Windy.

Sebagai tulang punggung konektivitas nasional, ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan penyeberangan yang selamat, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More