Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar

LAMPUNG SELATAN — Insentif Ketua RT, Linmas, serta para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk periode September hingga Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan.

Tunggakan tersebut berarti hak insentif selama empat bulan belum diterima oleh sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Informasi mengenai belum dibayarkannya insentif tersebut diperoleh IndepthNews dan kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, Jumat, 28 Agustus 2026.

Muhlis membenarkan bahwa pembayaran insentif untuk Ketua RT, Linmas dan para kader pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2025 memang belum direalisasikan.

Menurut Muhlis, kondisi tersebut terjadi karena Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 tidak dicairkan. Pemerintah desa, kata dia, kemudian berupaya mencari sumber anggaran lain melalui Dana Bagi Hasil (DBH), namun dana tersebut disebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh insentif yang tertunggak.

“Untuk tahun 2025 memang belum kita bayarkan, Bang, karena tidak adanya pencairan DD tahap II. Sementara kita ambilkan dari DBH, tetapi tidak mencukupi, sehingga empat bulan akhir tahun 2025 belum kita bayarkan,” ujar Muhlis.

Namun, penjelasan tersebut belum disertai rincian mengenai berapa total nilai insentif yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa Marga Catur untuk periode September hingga Desember 2025.

Padahal, informasi mengenai nominal tunggakan penting untuk memastikan secara terbuka berapa besar hak para Ketua RT, Linmas dan kader yang hingga kini belum direalisasikan.

Salah seorang Ketua RT di Desa Marga Catur mengaku kecewa karena dirinya bersama unsur masyarakat lainnya tetap menjalankan tugas pelayanan, sementara insentif yang seharusnya mereka terima justru tertunda selama berbulan-bulan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius karena Ketua RT merupakan salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan di tingkat lingkungan.

“Kami harus melayani masyarakat, tapi pemerintahan desa tidak memikirkan nasib kami. Insentif yang seharusnya menjadi hak kami tidak diberikan, padahal uangnya ada. Kalau seperti ini bagaimana kami menjalankan fungsi dengan baik dan penuh dedikasi?” sesalnya.

Keluhan tersebut menggambarkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyangkut kepastian hak bagi mereka yang tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah desa menyebut keterlambatan tersebut berkaitan dengan tidak cairnya DD tahap II 2025. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci kapan tunggakan empat bulan tersebut akan dibayarkan. (Tim)

Read More

Disepakati Cair Tiap Tiga Bulan, Insentif RT Marga Catur Kembali Tertunda

LAMPUNG SELATAN — Belum tuntas persoalan tunggakan insentif Ketua RT, Linmas dan para kader Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada September–Desember 2025, persoalan serupa kembali muncul pada tahun 2026.

Sejumlah Ketua RT mengaku belum menerima insentif sejak April hingga Agustus 2026. Artinya, pembayaran yang seharusnya sudah berjalan selama lima bulan tersebut hingga kini belum juga diterima.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, sebelumnya menyebut pembayaran insentif pada 2026 telah disepakati dilakukan setiap tiga bulan.

“Untuk pembayaran insentif di tahun 2026 ini, kami telah sepakati untuk pencairannya per tiga bulan, Bang,” ujar Muhlis saat dikonfirmasi IndepthNews, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan. Jika mekanisme pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, mengapa insentif yang mulai tertunggak sejak April hingga Agustus belum juga direalisasikan?

Di tengah persoalan tersebut, sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin.

Salah seorang Ketua RT menyebut Mukmin jarang berada di kantor desa sehingga diduga berdampak terhadap proses administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ungkap salah seorang Ketua RT.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Desa Marga Catur. Muhlis mengakui adanya persoalan kedisiplinan pada Kaur Keuangan. Ia bahkan mengaku telah memberikan teguran dan peringatan agar Mukmin lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Muhlis menambahkan, pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader untuk periode April hingga Agustus 2026 saat ini masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Persoalannya, pemerintah desa belum menjelaskan secara rinci kapan proses tersebut selesai dan kapan para penerima benar-benar menerima hak mereka.

Kondisi itu semakin menjadi perhatian karena pembayaran 2026 disebut telah memiliki pola pencairan setiap tiga bulan. Dengan demikian, keterlambatan hingga lima bulan menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati tersebut.

Persoalan insentif di Desa Marga Catur kini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Ada persoalan tata kelola yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah desa. Mulai dari kepastian ketersediaan anggaran, proses administrasi, mekanisme pencairan, hingga pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Terlebih, Kepala Desa Marga Catur sendiri mengakui adanya persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan. Jika benar pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, maka pemerintah desa perlu menjelaskan di mana letak kendalanya sehingga pembayaran justru tertunda hingga lima bulan.

Apakah persoalannya terletak pada ketersediaan anggaran, administrasi, proses pencairan di bank, atau ada persoalan lain?. Pertanyaan tersebut penting dijawab agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang dan para Ketua RT, Linmas serta kader tidak kembali berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. (Tim)

Read More

Insentif Tertunda, Disiplin Kaur Keuangan dan Ketegasan Kades Marga Catur Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN — Keterlambatan pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, tak hanya menyoroti persoalan pencairan anggaran.

Kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin, ikut dipertanyakan setelah sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kedisiplinannya yang disebut jarang masuk kantor.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ujar salah seorang Ketua RT.

Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis.  mengakui bahwa persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan memang tengah menjadi perhatiannya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Pengakuan itu sekaligus memunculkan sorotan terhadap pengawasan kepala desa. Sebab, Kaur Keuangan memiliki tugas penting dalam administrasi keuangan desa, sementara persoalan pembayaran insentif hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Untuk insentif periode April hingga Agustus 2026, Muhlis menyatakan pembayarannya masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Namun, belum ada kepastian kapan pembayaran tersebut diterima para penerima. Kondisi ini membuat persoalan tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran, tetapi juga bagaimana kepala desa memastikan perangkatnya disiplin dan proses administrasi berjalan tepat waktu. Apalagi, insentif periode September–Desember 2025 juga sebelumnya belum dibayarkan.

Ketika perangkat yang bertanggung jawab pada urusan keuangan disebut bermasalah dalam kedisiplinan, sementara pembayaran hak masyarakat kembali tertunda, ketegasan kepala desa dalam melakukan pengawasan menjadi penting untuk dipertanyakan.(Tim)

Read More

Bupati Pesisir Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan

PESISIR BARAT,— Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmen membangun infrastruktur hingga ke wilayah terisolir. Komitmen itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, Kamis (27/8/2026).

Acara berlangsung di Muara Way Pemerihan, Kecamatan Bangkunat. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menuju 4 pekon di wilayah Way Haru yang selama ini terisolir, yaitu Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading. 

Jembatan gantung yang lama sebelumnya telah roboh akibat dimakan usia dan kikisan karat karena berdekatan dengan pantai. 

“Pembangunan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Khususnya untuk menuju pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Dedi Irawan. 

Bupati menjelaskan, Pesisir Barat memiliki banyak aliran sungai. Kondisi geografis ini menjadikan pembangunan jembatan sebagai kebutuhan utama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan diharapkan mempermudah akses masyarakat 4 pekon menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan fasilitas pelayanan lainnya.

Selama ini, jika jembatan tidak segera dibangun, warga terpaksa menempuh rute memutar yang jauh, memakan waktu lama, dan berisiko membahayakan keselamatan.

“Dimana sebelum dibangun ulang, masyarakat harus mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu cukup lama, serta membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Bupati menegaskan, Pemkab Pesisir Barat akan terus mengatasi berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur secara bertahap.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan ini. Sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat.

“Untuk masyarakat Bangkunat, khususnya Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading agar sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini,” pesan Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga butuh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kepedulian bersama, infrastruktur ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang dan mendukung peningkatan aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan sosial.(yasir) 

Read More

Proyek Revitalisasi SMKN 1 Sragi Rp 1 Lebih Disoal

LAMPUNG SELATAN — Dugaan penyimpangan proyek revitalisasi sekolah semakin memprihatinkan. Kali ini menimpa proyek Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dengan anggaran  Rp 1.084.141.000,00.

Namun di lapangan, material yang dipakai diduga tidak sesuai spesifikasi, besi struktur lebih kecil 13 mm ulir, dan cincin pengikat hanya memakai besi 6 mm. Warga menduga kuat Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sengaja melakukan penghematan material.

Humas SMK Negeri 1 Sragi Andik Putra Pratama mengaku tidak tahu menahu soal proyek tersebut.
"Semuanya itu urusannya kepada sekolah, ditanyakan anggaran, kami tidak paham. Silahkan lihat sendiri disana sudah ada papan proyeknya," ungkapnya dia.

Salah satu pekerja di lapangan mengatakan ia   pekerja harian, sudah bekerja kurang lebih setengah bulan ini.
"Kalau besinya yang digunakan dalam proyek ini besi ulir 13 mm dan cincin 6 mm kalau gak salah," ucapnya dengan singkat.

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi proyek SMK Negeri 1 Sragi, besi diduga diganti lebih kecil menggunakan besi ulir 13 mm yang seharusnya dari spesifikasi kontrak
cincin pengikat/sengkang: minimal ø8–10 mm yang digunakan besi 6 mm (besi 6 banci) — sangat lemah, diduga tidak memenuhi syarat konstruksi.

"Bayangkan, anggaran lebih dari Rp 1 miliar, tapi cincin pengikatnya dipakai besi 6 banci, dan besi ulir 13 mm Ini sangat berbahaya. Bangunan ini tidak akan kuat, tidak tahan gempa, bisa ambruk kapan saja. Selisih harga besi yang lebih murah ini kemana? Apakah masuk ke kantong Kepala Sekolah," tegas warga yang memantau pengerjaan proyek.

Warga meminta dinas terkait dan penegak hukum memantau kegiatan ini dengan lebih jeli.
"Kami minta Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat, dan Kejaksaan segera turun ke lokasi. Ukur besinya satu per satu, bandingkan dengan spesifikasi kontrak, audit keuangannya dari awal sampai sekarang. Jangan biarkan proyek miliaran ini hanya jadi mesin pencetak uang bagi segelintir orang," ungkap warga sekitar.

Data Resmi dari Papan Proyek

Data Keterangan
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Pekerjaan Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi
Jumlah Dana Bantuan Rp 1.084.141.000,00
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)
Penanggung Jawab Kepala Sekolah SMKN 1 Sragi
Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender
Lokasi Jl. Raya Sumber Ayung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan . (Is)

Read More

Peduli Lingkungan, PTPN I Regional 5 Rawat Sumber Air dan Hidupkan Wisata Wonosari

MALANG – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5 terus memperkuat pengelolaan wisata agro yang berbasis alam dan kearifan lokal. Salah satunya dilakukan melalui Wisata Agro Wonosari (WAW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan menggelar Selamatan Sumber Air (tuk) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melestarikan tradisi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Bulan Kemerdekaan 2026 yang berlangsung di tengah musim kemarau dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Bagi PTPN I, Selamatan Sumber Air tidak sekadar menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Wisata Agro Wonosari merupakan destinasi wisata berbasis alam yang berada di lereng Gunung Arjuno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selamatan Sumber Air menjadi salah satu agenda yang memperkaya pengalaman wisata sekaligus mempertemukan aspek pelestarian alam, nilai religi, dan kearifan lokal.

Kegiatan diawali dengan doa bersama di tiga sumber mata air, yakni Sumber Air Lak, Sumber Air Gebug Lor, dan Sumber Air Tunggul Ametung. Ketiganya menjadi salah satu sumber pasokan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wonosari.

“Selamatan Sumber Air ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus doa bersama agar sumber air tetap terjaga dan alam Wonosari senantiasa lestari. Kami prihatin dengan musibah karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, kami berharap masyarakat Wonosari terus menjaga alam dan lingkungan agar tetap lestari, aman, dan damai untuk kesejahteraan bersama,” kata Manajer Kebun Wonosari Joko Prasetyo di Malang, Senin (24/8/2026).

Menurut Joko, tradisi tersebut juga menjadi bentuk rasa syukur atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjaga keberadaan sumber air bagi masyarakat. Doa bersama dan sedekah aneka makanan menjadi bagian dari prosesi yang secara turun-temurun dijaga masyarakat Wonosari.

Semangat pelestarian alam tersebut kemudian berpadu dengan kemeriahan peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia. Manajemen Kebun Wonosari menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan pengunjung, mulai dari lomba makan kerupuk, tebak kata, bola voli buta, estafet balon, pindah air, hingga memasukkan paku ke dalam botol.

Sejumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung juga turut bergabung dalam berbagai perlombaan bersama pengunjung lainnya. Interaksi tersebut menciptakan suasana yang lebih hangat sekaligus memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal tradisi masyarakat setempat.

Selain perlombaan, PTPN I Regional 5 melalui Kebun Wonosari juga menggelar jalan sehat yang terbuka bagi wisatawan. Peserta yang membeli kupon berkesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui undian dengan total nilai hadiah mencapai puluhan juta rupiah. Pengundian hadiah dilaksanakan pada 17 Agustus 2026.

Menurut Danang, rangkaian kegiatan tersebut turut mendorong antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Wisata Agro Wonosari. Jumlah pengunjung pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kenaikan jumlah pengunjung pada momentum kemerdekaan tahun ini salah satunya karena kami menyiapkan berbagai acara hiburan yang dapat diikuti para pengunjung. Selain itu, jalan sehat berhadiah juga turut menarik minat masyarakat untuk datang ke Wisata Agro Wonosari,” katanya.

Danang menilai keterlibatan pengunjung menjadi bagian penting dalam menghidupkan destinasi wisata berbasis alam. Wisatawan tidak hanya menikmati hamparan kebun teh dan suasana pegunungan, tetapi juga memperoleh pengalaman dengan berinteraksi langsung dalam kegiatan yang mengangkat tradisi dan budaya masyarakat Wonosari.

“Kami ingin pengunjung tidak hanya menikmati wisata alam, tetapi juga mendapatkan pengalaman dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang kami siapkan selama momentum kemerdekaan,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kebun Wonosari ditutup pada Senin (24/8) melalui selamatan dan doa bersama di Masjid An-Nur Kebun Wonosari. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Suasana semakin semarak dengan tradisi “jabutan”, yakni tradisi masyarakat berupa pengambilan berbagai barang yang digantung di langit-langit masjid. Beragam peralatan rumah tangga menjadi bagian dari hadiah yang disediakan dalam tradisi tersebut.

“Jabutan ini menjadi salah satu tradisi yang membuat acara semakin meriah. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebersamaan masyarakat dalam menutup rangkaian peringatan kemerdekaan,” ujar Danang.

Perpaduan pelestarian alam, tradisi, kegiatan keagamaan, lomba rakyat, dan hiburan memberikan warna tersendiri bagi rangkaian HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kebun Wonosari. Bagi PTPN I Regional 5, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan wisata agro yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman, edukasi, dan kedekatan dengan kearifan lokal.

Melalui pengelolaan Wisata Agro Wonosari, PTPN I Regional 5 terus membuka ruang bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati alam sekaligus mengenal lebih dekat tradisi serta budaya yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkebunan. (*)

Read More

Ketua PWI Lamsel Sambut Pembentukan Korda IJTI Krakatau Raya. "Ini Penguatan Demokrasi"

LAMPUNG SELATAN — Kehadiran Koordinator Daerah (Korda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Krakatau Raya, mendapat sambutan positif dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan.

IJTI Korda Krakatau Raya yang menaungi jurnalis televisi di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, dinilai dapat memperkuat ekosistem pers, sekaligus membuka ruang kolaborasi antarorganisasi profesi wartawan.

Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, menilai lahirnya organisasi profesi di lingkungan pers bukan sekadar menambah wadah bagi wartawan. Lebih dari itu, keberagaman organisasi profesi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi melalui kerja jurnalistik.

“Ini merupakan bentuk penguatan demokrasi. Kita, pers, lahir dari rahim demokrasi. Karena itu, kita harus terus menjaga pilar besar ini agar jangan sampai rubuh,” kata Edwin, di kutip dari Instagram Tiga Pena Lampung.

Menurutnya, keberadaan berbagai organisasi profesi wartawan harus ditempatkan sebagai kekuatan bersama untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis.

Perbedaan wadah organisasi, kata Edwin, tidak seharusnya menjadi sekat antarsesama insan pers. Sebaliknya, setiap organisasi dapat menjalankan perannya masing-masing dengan tetap menjaga independensi dan kepentingan publik.

“Keberagaman organisasi profesi di lingkungan pers semestinya menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, sekaligus bersama-sama mempertahankan pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi,” ujarnya lagi.

Dukungan tersebut hadir bersamaan dengan dimulainya tahapan Muskorda pertama IJTI Korda Krakatau Raya. Panitia saat ini membuka penjaringan bakal calon ketua yang berlangsung mulai 24 Agustus hingga 11 September 2026.

Muskorda nantinya tidak hanya menentukan sosok yang akan memimpin IJTI Korda Krakatau Raya, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi jurnalis televisi di Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Di tengah perubahan lanskap media dan tuntutan publik terhadap kualitas informasi, keberadaan organisasi profesi dinilai semakin penting sebagai ruang peningkatan kompetensi sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik.

IJTI Korda Krakatau Raya sendiri membawa semangat “Jurnalisme Positif”, yakni mendorong karya jurnalistik yang tetap kritis dan independen, namun juga menghadirkan informasi yang edukatif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan dukungan sesama organisasi profesi, kehadiran IJTI Korda Krakatau Raya diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan, tetapi berkembang menjadi wadah yang mampu memperkuat kualitas jurnalisme di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. (**)

Read More