Korsleting Listrik, Rumah Warga Palas Terbakar

LAMSEL - Musibah kebakaran menimpa rumah milik Supriyanto (40), warga Dusun 02, Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, pada Rabu (8/4/2026). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 08.20 WIB tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian plafon rumah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian istri korban, Juriyah (30), tengah mencuci pakaian di bagian belakang rumah. Sementara anak mereka, Ammar Bilfaqih (6), berada di ruang tamu sedang sarapan dan
menonton TV, tiba-tiba ada asap mengepul dan api mulai menjalar dari bagian pelapon yang terbuat dari gribik.

Melihat situasi tersebut, secara tiba-tiba anak memangil ibunya dan berteriak, beruntung warga sekitar sigap bertindak cepat. Mereka bergerak bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat sederhana dan bantuan air sebelum kedatangan unit pemadam kebakaran.

Berkat kecepatan tanggap warga, api berhasil dipadankan dan tidak menyambar semua bangunan. Meskipun api berhasil dipadamkan, namun kerusakan pada bangunan dan isi rumah cukup parah. Sebagian besar perabotan, elektronik, serta dokumen penting hangus dilalap si jago merah.

Kerugian materiil akibat kejadian ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nasib baik menyertai keluarga tersebut karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

” Lemari dan bahan elektronik serta perabotan lainya terbakar, penyebabnya Konseleting Listrik, karna kemaren meteran listrik baru di ganti, kalau kerugian saya perkirakan Rp20 jutaan,” ucap Supriyanto.

Saat ini pemerintah desa sedang berupaya untuk mencarikan solusinya supaya rumah korban segera di perbaiki, korban kini harus menumpang sementara di rumah kerabat terdekat sembari berusaha memperbaiki kembali tempat tinggal mereka. (Is)

Read More

Zero Tolerance! Lapas Kelas IIA Kalianda Gandeng TNI dan BNN Pastikan Lingkungan Steril

KALIANDA – Menjelang Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 62 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda bersama TNI dari Kodim 0421/LS serta BNN Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan razia gabungan di lingkungan Lapas Kalianda sebagai langkah deteksi dini dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban pada hari Rabu (8/4/2026).

Razia ini dilaksanakan secara menyeluruh pada kamar hunian warga binaan, dengan sasaran barang-barang terlarang seperti alat komunikasi ilegal maupun narkoba. Dari hasil kegiatan, tidak ditemukan adanya barang terlarang, yang menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga lingkungan Lapas tetap aman dan kondusif.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan, sekaligus memberikan rasa aman tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas serta masyarakat secara luas. Dengan lingkungan yang tertib dan terkendali, proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal.

Kepala Lapas Kalianda menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menjaga integritas dan keamanan.
"Kami berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah preventif melalui razia rutin dan sinergi dengan aparat terkait, guna memastikan Lapas Kalianda tetap bersih dari barang terlarang serta aman bagi seluruh warga binaan dan petugas," tegasnya.

Sinergi antara Lapas, TNI, dan BNN ini diharapkan dapat terus terjalin guna memperkuat pengawasan serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang semakin profesional dan terpercaya. (Hms-Is)

Read More

Lampung Selatan Dorong Publikasi Lewat Satu Pintu, Perangkat Daerah Tak Boleh Lagi Jalan Sendiri

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai merapikan arus informasi publik. Seluruh perangkat daerah kini diminta menyampaikan publikasi program melalui satu pintu di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah informasi yang tumpang tindih hingga simpang siur di tengah masyarakat, sekaligus memastikan pesan pembangunan tersampaikan secara utuh dan terverifikasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan koordinasi terpusat menjadi kunci dalam membangun komunikasi publik yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, seluruh informasi dari perangkat daerah harus terkoordinasi melalui Dinas Kominfo agar tidak terjadi simpang siur,” kata Hendry saat kegiatan optimalisasi pengelolaan media sosial di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, peran Dinas Kominfo tidak lagi sekadar sebagai pengelola informasi, tetapi juga menjadi rujukan utama komunikasi resmi pemerintah daerah. Setiap informasi yang disampaikan ke publik dituntut cepat, akurat, dan telah melalui proses verifikasi.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pengendalian informasi, terutama untuk merespons maraknya hoaks. Dinas Kominfo disebut telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau isu yang berkembang di masyarakat.

Setiap informasi yang berpotensi menyesatkan akan dideteksi lebih awal, lalu diklarifikasi bersama perangkat daerah terkait sebelum disampaikan ke publik.

“Isu yang berkembang akan kita deteksi lebih awal, kemudian dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola informasi, Pemkab Lampung Selatan juga menyiapkan integrasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Halo Lamsel”.

Aplikasi tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan mengakomodasi sebanyak kurang lebih 297 layanan dari berbagai perangkat daerah, mulai dari pengaduan hingga permohonan administrasi masyarakat.

Menariknya, seluruh aktivitas layanan dalam sistem itu akan dapat dipantau langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Skema ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis data.

“Setiap pengaduan dan layanan akan terpantau. Ini bagian dari upaya meningkatkan responsivitas pelayanan publik,” kata Hendry.

Sebagai konsekuensi dari integrasi tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) layanan agar terhubung dengan sistem yang sama, sekaligus lebih aktif memanfaatkan kanal komunikasi resmi pemerintah.

Hendry menekankan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau publik.

“Program yang baik harus diiringi dengan penyampaian informasi yang baik pula,” tegasnya.

Dengan skema komunikasi terpusat dan layanan digital terintegrasi, pemerintah daerah berharap penyampaian program pembangunan menjadi lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Kmf-Is)

Read More

Hari Bhakti Pemasyarakatan, Rutan kelas IIB Krui Razia Gabungan TNI/Polri

Pesisir Barat - Rabu 8 April 2026 Rutan Krui Gelar Razia Insidentil Gabungan Bersama Polres Pesisir Barat dan Koramil 422-03/Pesisir Tengah Krui.

Kegiatan ini dimulai dengan apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Krui Bapak Dadang Adi Patianum, S.H., M.M. diikuti oleh Regu Pengamanan, Staf KPR, Staf Pengelolaan, dan Staf Pelayanan Tahanan serta aparat kepolisian dan TNI. Razia dilakukan secara menyeluruh di seluruh blok hunian warga binaan dari Blok Tuhuk. Petugas memeriksa kamar, badan, barang bawaan, serta area yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Pemeriksaan dilakukan secara humanis oleh para petugas;

Dalam pelaksanaan razia, ditemukan beberapa barang yang bisa saja menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, diantaranya :
a. 3 buah Botol Kaleng;
b. 1 buah Pulpen;
c. 1 buah Potongan Kayu;
d. 4 buah Tali temali;
e. 1 buah Botol kaca;
f. 15 buah Korek gas.

Barang-barang tersebut telah diamankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ( Yasir )

Read More

Paripurna DPRD Lampung Selatan Molor Dua Jam

KALIANDA – Lagi-lagi, Kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan publik.

Dalam rapat pembahasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPj) Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, ternyata baru bisa dimulai pukul 12.00 WIB, Rabu (8/4/2026).

Dari pantauan di lokasi, jajaran eksekutif mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Satuan Kerja (Satker), hingga para Camat sudah hadir sejak pagi di ruang Badan Anggaran (Banggar). Namun, kehadiran anggota legislatif terlihat sangat minim dan hanya bisa dihitung jari

Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Golkar yang ditemui membenarkan hal tersebut. Menurutnya, rekan-rekannya masih memiliki aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan partai. Ia pun meminta agar persoalan keterlambatan ini tidak dibesar-besarkan.

Ironisnya lagi, pembahasan yang baru berjalan kurang lebih 30 menit itu kemudian langsung diputuskan untuk istirahat guna sholat dan makan (ishoma).

Hal ini menimbulkan kesan bahwa agenda penting tersebut terkesan hanya berjalan sebagai formalitas belaka, tanpa pembahasan yang serius dan mendalam. (*)

Read More

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Sensus Ekonomi 2026, Pemprov Lampung Perkuat Sinergi untuk Data Berkualitas

Bandar Lampung ----- Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan akurasi data pembangunan ekonomi di Bumi Ruwa Jurai.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima audiensi jajaran BPS Provinsi Lampung di Ruang Kerja Sekda, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (7/4/26).

​"Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi pemetaan kekuatan ekonomi kita," ujar Sekdaprov.

Sebagai bentuk keseriusan, Sekdaprov mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 183 Tahun 2025. Melalui instruksi tersebut, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian.

​Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam:

- ​Penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran
- ​Pemetaan potensi investasi daerah.
- ​Evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam.

​"Data yang akurat adalah kunci. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas sensus nanti," tambah Sekdaprov.

​Melalui koordinasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung dapat berjalan lancar sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More