Libur Sekolah, ASDP Layani 2,05 Juta Penumpang, Operasional di Empat Pelabuhan Utama Lancar Terkendali

Jakarta, 7 Juli 2026 – Momen libur sekolah kembali menjadi periode dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Sebagai operator penyeberangan nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan di empat pelabuhan utama tetap berjalan lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan antarpulau dengan aman, nyaman, dan tertib. Selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026, ASDP berhasil melayani 2.052.184 penumpang dan 502.490 unit kendaraan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan keberhasilan menjaga kelancaran layanan selama libur sekolah merupakan hasil kesiapan operasional yang telah dipersiapkan sejak awal, didukung kolaborasi erat bersama regulator, aparat, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur sekolah dapat kami layani dengan baik melalui berbagai langkah antisipatif dan penguatan operasional. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan kapasitas layanan, tetapi juga memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna jasa," ujar Heru.

Pada lintasan Merak–Bakauheni (PP), ASDP melayani 1.236.168 penumpang, meningkat 4,21 persen dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah kendaraan yang diseberangkan mencapai 289.794 unit, atau tumbuh 3,66 persen. Sementara itu, di lintasan Ketapang–Gilimanuk (PP), ASDP melayani 816.016 penumpang, meningkat 0,95 persen, dengan jumlah kendaraan mencapai 212.696 unit, atau naik 3,87 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan di tengah lonjakan trafik, ASDP mengoptimalkan armada dan kapasitas pelabuhan, memperkuat personel operasional di lapangan, menerapkan sistem delaying pada sejumlah buffer zone, serta mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Saat terjadi kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk, ASDP juga segera menerapkan pola operasi Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) serta mengoperasikan kapal perbantuan di Dermaga Bulusan (LCM) guna mempercepat proses bongkar muat dan mengurai antrean kendaraan.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa ASDP turut mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program stimulus berupa diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100 persen, atau rata-rata memberikan penghematan sekitar 21,9 persen dari total tarif penyeberangan. Program tersebut diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional.

Selama periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sebanyak 1.125.088 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut, atau mencapai 93,25 persen dari target 1.206.585 penerima manfaat.
"Capaian ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program stimulus sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif membantu masyarakat mengakses layanan penyeberangan dengan tarif yang lebih terjangkau," jelas Windy.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhana, yang menyampaikan bahwa program stimulus tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan biaya transportasi selama libur sekolah sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional.

Kelancaran layanan selama periode libur sekolah juga didukung pemanfaatan platform digital Ferizy sebagai sistem pembelian tiket penyeberangan secara daring. Melalui pengaturan jadwal keberangkatan berbasis digital, distribusi pengguna jasa menuju pelabuhan menjadi lebih tertata, sehingga potensi antrean dapat diminimalkan dan pelayanan berlangsung semakin efektif.

Ke depan, ASDP akan terus memperkuat transformasi digital, meningkatkan standar keselamatan, serta memperluas kapasitas operasional di berbagai lintasan strategis. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin andal, efisien, dan memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa.
(Rls)

Read More

Pemkab Pesisir Barat Kejar Pajak Hotel Dan Restoran Yang Bandel

Pesisir Barat –Di tengah ramainya wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran, dan kafe di Kabupaten Pesisir Barat justru tertinggal. Data Pemkab menyebut hanya 25-30% pelaku usaha yang taat setor pajak.

Untuk menutup kebocoran itu, Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pesisir Barat turun ke lapangan selama 5 hari, 6-10 Juli 2026. Sasarannya: hotel, restoran, dan kafe yang selama ini diduga mangkir.

Tim gabungan dari Bapenda, PTSP, Disporaparekraf, Koperasi, PUPR, Kesbangpol, Satpol PP, dan Diskominfotik tidak hanya mengecek setoran pajak. Legalitas usaha seperti NIB, KBLI, dan izin bangunan juga diperiksa.

Kepala Bapenda Pesisir Barat, Hendri Dunan, menyebut hotel dan restoran berstatus wajib pungut. Artinya, pajak 10% sudah dibayar konsumen, tinggal disetor ke kas daerah.”Masalahnya, pajak yang sudah dipungut dari tamu tidak semuanya masuk ke pemerintah. Ini rawan mengarah ke penggelapan,” tegas Hendri

Pada hari pertama, tim menyasar usaha-usaha dengan catatan kepatuhan paling rendah. Pendekatannya masih edukasi dan pembinaan. Namun Hendri memperingatkan, jika tetap membandel maka sanksi administratif hingga penyitaan menanti.

Ketua Tim Optimalisasi PAD, Armen Qodar, mengakui pertumbuhan wisatawan domestik dan mancanegara ke Pesisir Barat terus naik. Sayangnya, kenaikan itu belum berbanding lurus dengan setoran PAD.”Kami ingin pelaku usaha nyaman. Tapi nyaman itu harus dibarengi legalitas lengkap. Jangan cuma cari untung, kewajiban ke daerah juga ditunaikan,” kata Armen.

Armen menegaskan, pajak yang dipungut bukan milik pengusaha. “Itu uang rakyat. Harusnya kembali untuk bangun jalan, sekolah, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Langkah Pemkab disambut pelaku usaha. Alexis, pemilik salah satu kafe di Pesisir Barat, menyatakan siap bayar pajak.”Kami siap taat. Tapi tolong adil. Jangan yang ini dikejar, yang itu dibiarkan. Awasi semua,” pintanya
Pemkab menargetkan, melalui operasi ini kepatuhan wajib pungut bisa naik secara senigfikan tahun 2026.(mayasir).

Read More

Forum Segekhi Suku Silaturahmi ke Tokoh Adat Sai Batin, Tegas Tolak Pengeboran Gunung Rajabasa

LAMPUNG SELATAN - Forum Segekhi Suku melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman para tokoh adat Sai Batin di dua wilayah adat Kabupaten Lampung Selatan pada Senin, (6/7/2026). Kunjungan dilakukan ke Lamban Balak Marga Legun di Desa Kesugihan dan Lamban Balak Marga Rajabasa di Desa Rajabasa.

Pertemuan yang berlangsung sederhana ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan pergerakan masyarakat adat Forum Segekhi Suku, sekaligus menegaskan kembali sikap terkait isu rencana pengeboran di kawasan Gunung Rajabasa.

Dipimpin Ketua Forum, Silaturahmi Jadi Jembatan dengan Pemangku Adat

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Forum Segekhi Suku, Beta Rahmi bergelar Pangikhan Puk Sabuay Nimbau. Ia didampingi oleh Mukhtar Wahid bergelar Khaja Pemuka, Rizal Anwar bergelar Khadin Setia, beserta jajaran perwakilan pengurus forum lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Beta Rahmi menyampaikan bahwa Forum Segekhi Suku merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat adat di Lampung Selatan. Karena itu, menjaga komunikasi dan dukungan dari para Sai Batin selaku pemangku adat menjadi hal yang penting.

Ia menegaskan komitmen forum dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Lampung Selatan, khususnya Gunung Rajabasa.“Segekhi Suku tetap konsisten berada pada pendirian awal sejak tahun 2011 hingga saat ini, yaitu menolak segala aktivitas kegiatan pengeboran di kawasan tersebut demi menjaga keseimbangan ekologis,” tegas Beta Rahmi.

Sai Batin Marga Legun: Dukung dan Hargai Perjuangan Forum

Menanggapi kunjungan tersebut, Sai Batin Marga Legun, Azhar Marzuki bergelar Pangikhan Tihang Marga, menyampaikan rasa hormatnya atas inisiatif silaturahmi yang sarat makna ini.

Pihaknya memberikan respons positif dan menghargai konsistensi perjuangan yang dilakukan Forum Segekhi Suku.“Apa yang sudah dilaksanakan oleh Forum Segekhi Suku tidak mungkin kami halangi, kami mendukung dan menghargai niat serta tujuan Segekhi Suku,” ujar Pangikhan Azhar Marzuki.

Lebih lanjut, ia berpesan agar forum senantiasa menjaga nilai-nilai luhur dan mematuhi tatanan serta aturan kehadatan yang berlaku dalam setiap langkah pergerakannya.

Terkait kepastian kelanjutan proyek pengeboran, Pangikhan Azhar menyampaikan hingga saat ini belum menerima informasi resmi dan jelas dari pihak terkait.

Sai Batin Marga Rajabasa: Kemaslahatan Masyarakat Jadi Prioritas

Usai menyambangi Marga Legun, rombongan melanjutkan perjalanan ke kediaman Sai Batin Marga Rajabasa. Niat baik dan kepedulian lingkungan ini disambut senada oleh David Merison bergelar Pangikhan Punyimbang Agung, selaku Sai Batin Marga Rajabasa.

Pangikhan David memberikan apresiasi tinggi atas kegigihan Forum Segekhi Suku yang tetap konsisten bergerak demi lingkungan.

Menyikapi isu pengeboran, ia juga mengakui belum menerima informasi valid mengenai kepastian proyek tersebut. Namun ia menekankan bahwa faktor kemaslahatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Kami belum menerima informasi apakah kegiatan ini akan terlaksana atau mulai berjalan. Yang jelas, terkait apa pun hal yang menyangkut kesejahteraan alam dan masyarakat, harus kami dukung demi kepentingan masyarakat Lampung Selatan,” tegas Pangikhan David Merison.

Perkuat Sinergi Jaga Alam dan Kearifan Lokal

Kunjungan silaturahmi ini mempertegas sinergi antara gerakan elemen masyarakat adat dan para pemangku adat Sai Batin di Lampung Selatan. Sinergi ini diharapkan dapat terus terjaga dalam upaya melestarikan alam dan menjaga keharmonisan sosial di Bumi Lampung Selatan.

(Red)

Read More

Sekda Lampung Selatan Minta Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

LAMPUNG SELATAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Mingguan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin (6/7/2026).

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian utama mengingat dalam waktu dekat Kabupaten Lampung Selatan akan menghadapi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Supriyanto mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan capaian tahun sebelumnya sebagai motivasi untuk terus berbenah. Pada Penilaian Kepatuhan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih kategori hijau, yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Namun demikian, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh perangkat daerah berpuas diri. Justru sebaliknya, setiap organisasi perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar nilai kepatuhan semakin baik.

“Tahun lalu kita memperoleh kategori hijau. Tahun ini tentu harus meningkat. Kategori hijau itu memiliki skor yang harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai turun menjadi kuning, apalagi merah,” tegas Supriyanto.

Sekda juga meminta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian agar benar-benar mempersiapkan seluruh indikator yang telah ditetapkan. Menurutnya, pemenuhan setiap aspek penilaian harus dilakukan secara maksimal sehingga hasil yang diraih Kabupaten Lampung Selatan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tolong perangkat daerah yang sudah diinformasikan untuk penilaian ini benar-benar diperhatikan dan diseriusi. Pastikan penilaiannya berjalan dengan baik sehingga hasil penilaian kita menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Adapun perangkat daerah yang menjadi lokus Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 meliputi Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta SD Negeri 1 Way Urang.

Selain membahas kesiapan menghadapi penilaian Ombudsman, Supriyanto juga menyoroti pelaksanaan penilaian Zona Integritas yang saat ini tengah berlangsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Way Urang, dan Puskesmas Kalianda.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Supriyanto meminta Inspektorat bersama Bagian Organisasi terus memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, baik dalam pemenuhan administrasi maupun indikator penilaian.

“Saya minta Pak Inspektur bersama Bagian Organisasi membantu dan memfasilitasi seluruh kebutuhan penilaian. Pastikan prosesnya berjalan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal,” kata Supriyanto.

Read More

Organisasi Sayap Perempuan ABPEDNAS Dikukuhkan

 

JAKARTA – Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo,  secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dan Kelurahan, organisasi sayap perempuan ABPEDNAS, di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Dalam pelantikan dan pengukuhan itu, Hashim didampingi Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS yang juga Jamintel Kejagung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M,  Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama dan Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana.

Dalam rangkaian acara pengukuhan Srikandi Jaga Desa, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama dan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menandatangai Perjanjian kerjasama (PKS) pembentukan News Room Jaga Desa di setiap Kabupaten dan Kota seluruh se-Indonesia.

Pengukuhan Srikandi Jaga Desa Dan Pembentukan News Room Jaga Desa tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan peran perempuan di tingkat desa dan kelurahan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memperkokoh ketahanan sosial, ekonomi, dan keluarga.

Acara Pengukuhan Srikandi Jaga Desa dan Penandatanganan Kerjasama ABPEDNAS dan SMSI dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Jampidum, (Plt.) Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Wamen Sosial Agus Jabo, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa yang juga Gubernur Maluku Utars, Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Syuastri Wijaya, Tokoh Inspiring Women 2025.

Sebelum membacakan susunan kepengurusan, Sekjen ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana mencairkan suasana dengan membawakan pantun yang disambut tepuk tangan meriah para tamu undangan.

"Timur ke barat, selatan ke utara, bersama Srikandi Jaga Desa membangun desa menata kota, bersama Bapak Prof. Reda selamanya."

Kemudian ia melanjutkan pantun kedua,

"Makan sambal roa di Minahasa, terima kasih Bapak Hashim berkenan membina, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa, jaga Indonesia jangan lupa bahagia."

Suasana penuh keakraban itu semakin menguatkan semangat kebersamaan seluruh pengurus yang baru dilantik.

Dalam pidato kuncinya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa ketahanan nasional harus dibangun dari desa dengan melibatkan perempuan sebagai penggerak utama pembangunan.

Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, membentuk karakter generasi muda, sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ketahanan nasional yang kuat berawal dari ketahanan desa. Di situlah perempuan memiliki peran penting sebagai penjaga moral keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat," tegas Hashim.

Sementara itu, Sherly Tjoanda Laos menilai penguatan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun desa yang tangguh dan mandiri.

Menurutnya, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi akan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan desa.

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ujarnya.

Senada dengan itu, Dewan Pembina ABPEDNAS yang juga Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi keberhasilan seluruh program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekonomi perempuan desa harus didukung sistem manajemen keuangan yang baik agar seluruh bantuan dan program UMKM dapat tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Adhitya Yusma Perdana menjelaskan bahwa Srikandi Jaga Desa dibentuk sebagai wadah penguatan peran perempuan, khususnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di seluruh Indonesia.

Selain menghimpun unsur perempuan BPD dan LPMK, organisasi ini juga terbuka bagi para aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa dan kelurahan.

"Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap perempuan ABPEDNAS yang akan menjadi mitra strategis pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LPMK dalam mengawal pembangunan desa dan kelurahan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan," ujar Adhitya.

Ia menambahkan, organisasi tersebut akan memfokuskan program kerjanya pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat desa dan kelurahan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, dilanjutkan pengucapan ikrar pelantikan, penyerahan bendera pataka organisasi, peluncuran logo resmi Srikandi Jaga Desa, serta penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada jajaran pengurus.

Rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia sebagai bentuk sinergi dalam mendukung publikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, mewakili ABPEDNAS bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus, disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan.

Melalui pelantikan tersebut, Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya perempuan-perempuan tangguh yang mampu berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengawal pembangunan desa dan kelurahan menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. (Lis)

Read More

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan Hadiri Dialog Otonomi Daerah

Deli Serdang – Regulasi penataan tiang dan jaringan kabel internet menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) APKASI ke-26 yang berlangsung di IKM Hall, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Forum yang dihadiri para kepala daerah, KADIN Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), serta sejumlah pemangku kepentingan itu mendorong lahirnya regulasi terpadu terkait penataan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Regulasi tersebut diharapkan mengatur perizinan, penataan jaringan fiber optik, penertiban tiang internet, hingga mekanisme retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara jaringan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara yang mendampingi Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama dalam forum tersebut mengatakan, hasil pembahasan akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun kebijakan penataan jaringan internet dan fiber optik.

"Forum ini memberikan banyak praktik baik yang dapat kami adaptasi, termasuk penerapan tiang bersama bagi provider. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPPRD dan Satpol PP untuk menyiapkan langkah penataan melalui Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah," kata Rio.

Rio menambahkan, DPMPPTSP Lampung Selatan saat ini juga tengah memanggil perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memastikan komitmen mereka dalam mendukung penataan jaringan kabel fiber optik di wilayah Lampung Selatan.

Melalui regulasi yang komprehensif dan pelaksanaan penertiban secara bertahap, pemerintah daerah berharap keberadaan tiang dan kabel internet dapat lebih tertata, mendukung keselamatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di daerah dan tentu iklim investasi yang sehat. (Red).

Read More

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah, Bupati Radityo Egi Ikuti Dialog Otonomi Daerah pada HUT ke-26 Apkasi

 

LAMSEL, Deli Serdang - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus diwujudkan melalui berbagai forum strategis tingkat nasional.

Salah satunya ditunjukkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Dialog Otonomi Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), sebagai upaya memperkuat. kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Dialog yang berlangsung di Convention Hall, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto.

Forum dialog tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT ke-26 Apkasi yang mempertemukan para bupati dari seluruh Indonesia.

Selain mempererat sinergi antarpemerintah kabupaten, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai strategi penguatan otonomi daerah, peningkatan daya saing, hingga kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut mengemuka bahwa pemerintah daerah dituntut semakin adaptif dan inovatif di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut mendorong setiap daerah untuk mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun berbagai bentuk kolaborasi antardaerah.

Bupati Radityo Egi Pratama, mengatakan Dialog Otonomi Daerah memiliki peran penting sebagai wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

"Apkasi menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat sinergi. Berbagai inovasi yang lahir dari forum ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan," ujar Bupati Egi.

Menurut Egi, penguatan jejaring antardaerah menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi dan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Selama 26 tahun, Apkasi terus berperan sebagai wadah strategis bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dalam memperjuangkan aspirasi daerah, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui keikutsertaannya dalam forum nasional tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap dapat memperluas jejaring kerja sama sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain guna mendorong pembangunan yang inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Is-Kmf)

Read More