Longsor Gunung Rajabasa, Kinerja DPRD Lampung Selatan Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN - Gelombang ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan terus memuncak.

Lembaga legislatif itu dinilai menutup mata dan telinga terhadap aspirasi warga, terutama terkait kondisi darurat lingkungan pasca-viral nya video fenomena longsor di Gunung Rajabasa.

Meskipun rekaman longsor tersebut telah memicu kekhawatiran massal akan potensi bencana alam yang lebih besar, hingga saat ini belum ada langkah konkret maupun pernyataan resmi dari para wakil rakyat di Kalianda.

Salah satu perwakilan masyarakat setempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pasif DPRD yang dinilai hanya datang saat membutuhkan suara menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Kami bingung apa sebenarnya kemauan mereka. Apakah peduli hanya saat menjelang Pileg saja? Kami tidak butuh janji kampanye sekarang, kami butuh tindakan nyata karena kalian adalah wakil kami,” tegas warga yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut, Jumat (3/4/2026). 

Ia menambahkan bahwa fenomena di Gunung Rajabasa seharusnya menjadi peringatan keras bagi pembuat kebijakan untuk segera bertindak sebelum jatuh korban jiwa.

Kelambanan respon ini dinilai kontras dengan fungsi pengawasan dan anggaran yang melekat pada DPRD. Masyarakat mendesak agar DPRD segera memanggil dinas terkait atau melakukan tinjauan lapangan (sidak) guna memastikan langkah mitigasi bencana berjalan efektif.

Kritik juga menyasar pola komunikasi satu arah para anggota dewan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan instan kepada salah satu anggota dewan terkait isu ini pun tidak mendapatkan respon, meski pesan telah tersampaikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan maupun komisi terkait di DPRD Lamsel.

Masyarakat mendesak agar lembaga legislatif segera keluar dari “zona nyaman” dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat yang kini dirundung kecemasan akan keselamatan lingkungan mereka.

Fenomena longsor Gunung Rajabasa kini menjadi ujian bagi komitmen DPRD Lampung Selatan dalam menjalankan mandatnya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar representasi politik saat musim pemilu tiba.(is) 

Read More

Satuan Relawan Polisi Perhutanan Lampung Selatan Monitoring dan Tanam Pohon Gunung Rajabasa

Lampung Selatan - Satuan relawan Polisi perhutanan kabupaten Lampung Selatan, melakukan monitoring dan penanaman bibit pohon pada lokasi longsor Gunung Rajabasa.

Kegiatan penanaman bibit pohon pada Kamis 2 April 2026, sekira pukul 13:00 Wib itu dilakukan oleh 15 relawan Polhut, sebagai upaya penanggulangan terjadi longsor susulan yang bisa berdampak lebih luas terjadinya penggundulan area hijau di area Gunung Rajabasa tepatnya di atas Desa Sumur Kumbang, Kalianda.

Selaku koordinator 15 orang relawan Polhut, Dedi Kurniawan, tindakan penanaman bibit pohon yang di lakukan sebagai upaya mempertahankan matrial tanah gunung Rajabasa agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan terawat, Jum'at (03/04/2026).

"Upaya penanaman kembali bibit pohon di lokasi longsor ini sebagai antisipasi agar tidak terjadinya longsor susulan, selain itu juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah untuk selalu menjaga kelestarian hutan tetap terjaga dan menjaga ketersediaan sumber mata air di gunng Rajabasa," ucapnya.

"Penanaman bibit pohon yang kami lakukan hari ini sebagai contoh kecil saja tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat yang perduli dengan kelestarian hutan," tambah Dedi.

Dedi kurniawan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk peduli lingkungan peduli menjaga kelestarian perhutanan gunung Rajabasa.

"Saya juga menghimbau dan berharap semua elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga kelestarian hutan yang ada di lampung khusus nya gunung Rajabasa," ucap Dedi.

Informasi yang diperoleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama serta jajaran terkait pada hari ini akan  melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan akan melakukan penanam bibit pohon tambahan yang lebih banyak lagi ke lokasi longsornya gunung Rajabasa. (Has)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Kembali Jajaki Kerjasama dengan Danantara untuk Kembangkan Pariwisata

Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru di sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pembahasan lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada periode 2026-2027.

Bupati Egi menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan adalah potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal luas,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik arus wisatawan, terutama dari Pulau Jawa.

“Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.

Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan pada bentang alam, mulai dari garis pantai hingga panorama alami yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas menengah ke atas.

Segmentasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

“Kami melihat potensi ini sangat besar. Jika dikelola optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital.

Selain itu, kemudahan investasi menjadi fokus utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan awal kolaborasi antar pihak.

Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Is-Kmf)

Read More

Longsor Lereng Gunung Rajabasa, Ini Kata UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Way Pisang

Lampung Selatan – Menindaklanjuti pertemuan antara Sai Batin, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan LSM di Lamban Balak Makhga Legun, audiensi digelar bersama pihak UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang terkait peristiwa longsor di lereng Gunung Rajabasa. Berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Lampung Selatan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Way Pisang. Kamis,(2/4/2026). Pukul. 10:30 Wib.

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kepala UPTD KPH Way Pisang, Wahyudi Kurniawan, yang menyampaikan apresiasi atas kepedulian para tokoh adat dan elemen masyarakat terhadap kondisi hutan di wilayah tersebut.

Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah tokoh adat Sai Batin, di antaranya David Merison (Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa), Ramli Silom Singa Langkung (Pemangku Adat Marga Dantaran), serta Budi Setiawan (Khadin Paksi Setia Makhga Marga Rajabasa).

Hadir pula unsur masyarakat sipil seperti Syaifulloh (Ketua Laskar Merah Putih Lampung Selatan), Hendriyawan (Advokat), M. Halim AR (KMLS), Casmayanto (Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Selatan), dan Sahrul selaku sekretaris dan tamu undangan setempat.

Dalam keterangannya, Wahyudi menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi langsung ke lokasi longsor yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

“Kami sudah meninjau dan menganalisis. Dugaan sementara, longsor terjadi karena faktor alam, yakni curah hujan tinggi, kemiringan lereng yang curam, serta kondisi tanah yang labil bercampur batu. Tidak ditemukan aktivitas penebangan atau pembukaan lahan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dokumentasi yang beredar di media sosial berasal dari jaringan kelompok binaan kehutanan di lapangan.

Sebagai langkah penanganan, KPH Way Pisang bersama instansi terkait akan segera melakukan penanaman pohon di area terdampak longsor, dengan fokus pada jenis pohon beringin dan aren yang dinilai mampu memperkuat struktur tanah.

Bibit tanaman tersebut akan disuplai dari kelompok pengelola hutan desa di wilayah Sumur Kumbang, Kalianda, serta dukungan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Sekampung Provinsi Lampung.

“Insyaallah Sabtu ini bibit sudah kita distribusikan dan langsung dilakukan penanaman di lokasi,” ujar Wahyudi.

Kegiatan penanaman ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, TNI-Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, hingga pemerintah kecamatan setempat.

Di akhir pernyataannya, Wahyudi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang berkembang.

“Kami pastikan, berdasarkan pengamatan, longsor ini tidak membahayakan permukiman karena terhalang bukit. Namun tetap kita waspadai bersama. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Red)

Read More

Lapas Kalianda Terima Kunjungan PLH Kakanwil Ditjenpas Lampung, Perkuat Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Kalianda – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menerima kunjungan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Dr. Maulidi Hilal, dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang dilaksanakan pada hari kamis (2/4).

Dalam kunjungan tersebut, PLH Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan serta Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Lapas Kalianda, dilanjutkan dengan pemberian penguatan kepada jajaran petugas.

Selain itu, PLH Kakanwil juga meninjau langsung area pembinaan warga binaan guna melihat secara langsung pelaksanaan program pembinaan yang berjalan. Kunjungan tersebut turut menjadi momen nostalgia, di mana beliau juga menyempatkan diri mengunjungi rumah dinas Lapas Kalianda yang sebelumnya pernah ditempati saat bertugas di Lapas Kalianda.

Dalam arahannya, PLH Kakanwil menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai insan pemasyarakatan.
"Kita harus bekerja sebaik mungkin dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, karena tanggung jawab itulah yang akan kita bawa sampai akhir hayat," tegasnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja.
"Kami menyambut baik kunjungan dan arahan yang diberikan. Ini menjadi penguatan bagi kami untuk terus bekerja secara optimal, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Kalapas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kalianda semakin solid dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
(HumasPaskal)

@kemenimipas
@ditjenpas
@pemasyarakatanlampung

#LapasKalianda
#PemasyarakatanPastiBermanfaat
#MonitoringEvaluasi
#PenguatanTusi
#Pemasyarakatan
#PelayananPublik
#BanggaMelayaniBangsa

Read More

Cukup Kirim “Hallo”, Warga Lampung Selatan Bisa Adukan Keluhan, Bupati Egi: Harus User-Friendly

 

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersiap meluncurkan layanan pengaduan digital “Hallo Lamsel” yang dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan layanan tersebut harus benar-benar sederhana dan ramah pengguna (user-friendly) agar tidak menyulitkan masyarakat saat menyampaikan keluhan maupun aspirasi.
Rencana peluncuran “Hallo Lamsel” dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Egi bersama jajaran pemerintah kabupaten secara hybrid, Kamis (4/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Egi secara khusus meminta para camat memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.

“Para camat perhatikan, saya minta tanggapan. Kira-kira masyarakat di kecamatan, khususnya yang mungkin kurang paham teknologi, apakah mudah menggunakan layanan ini,” ujarnya.

Egi juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum layanan resmi diluncurkan.

Menurutnya, uji coba perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung guna memastikan sistem berjalan optimal dan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

“Sebelum launching, harus dipastikan sekali kalau layanan digital Hallo Lamsel ini bisa berjalan dan mudah diakses oleh masyarakat. Rancang seuser-friendly mungkin,” tegasnya.

Melalui “Hallo Lamsel”, Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan sistem pengaduan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah kemudahan akses melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat cukup mengirimkan pesan “Hallo” ke nomor layanan, kemudian sistem akan merespons secara otomatis dan memandu pengguna dalam menyampaikan laporan.

Alur pengaduan dirancang sederhana. Pengguna hanya perlu memilih jenis layanan, mengisi nama, menjelaskan kejadian, serta mengirimkan bukti foto jika tersedia. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan laporan untuk dikonfirmasi sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah laporan dikirim, masyarakat akan menerima nomor tiket dan tautan untuk memantau perkembangan penanganan secara berkala.

Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa sistem ini terhubung langsung dengan masing-masing perangkat daerah, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi terkait berlangsung lebih cepat dan efektif.
Selain itu, seluruh laporan akan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara menyeluruh oleh pihak terkait.

“Data laporan, baik yang telah selesai, sedang diproses, maupun yang mengalami kendala, dapat diakses untuk memastikan transparansi dan efektivitas penanganan,” jelas Hendry.

Bahkan, dalam tahap lanjutan, Bupati Lampung Selatan juga dapat berkomunikasi langsung dengan pelapor untuk memperoleh umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.

Saat ini, fitur pengaduan telah ditempatkan di halaman utama agar mudah diakses masyarakat. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi fitur tambahan, seperti informasi harga bahan pokok di enam pasar yang terintegrasi melalui aplikasi Go Track.
Dengan berbagai fitur tersebut, “Hallo Lamsel” diharapkan menjadi pusat layanan digital yang mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. (Is-Kmf)

Read More

Pererat Silaturahmi: K3S Penengahan Lampung Selatan Halal Bihalal

PENENGAHAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Penengahan menggelar kegiatan halal bihalal dan koordinasi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan itu dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sukabaru Penengahan. Dihadiri oleh Koordinator Wilayah (Korwil) XI Pendidikan Kecamatan Penengahan Robani, Ketua K3S Evi Septiana, para kepala sekolah SDN dan staf se-Kecamatan Penengahan, pengawas pendidikan, serta dewan guru lainnya.

Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dalam menjalankan program kerja tahun 2026

Dalam sambutannya, Korwil XI Robani, menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan profesionalisme dalam dunia pendidikan.

Ia mengajak seluruh kepala sekolah untuk terus meningkatkan kedisiplinan, kesiapan, serta kualitas proses belajar mengajar di masing-masing satuan pendidikan.

“Pasca Idul Fitri ini menjadi momen saling memaafkan sekaligus memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah harus sigap, disiplin, dan mampu membangun kolaborasi yang baik dengan para guru,” tegasnya.

Robani juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial di kalangan pelajar, khususnya usia dini.

Meski belum ada edaran resmi, pihaknya telah mengimbau sekolah agar lebih waspada terhadap dampak negatif globalisasi.

“Peran orang tua sangat penting. Guru hanya mendidik di sekolah, selebihnya di rumah menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua K3S Kecamatan Penengahan sekaligus kepala sekolah SDN 3 Sukabaru Evi Septiana, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana evaluasi dan peningkatan kinerja pendidikan.

“Ini momentum untuk saling memaafkan, memperkuat kebersamaan, serta mengevaluasi program yang telah berjalan. Ke depan, kita harus lebih solid dan bersinergi demi peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kepala sekolah di Kecamatan Penengahan semakin kompak, adaptif, dan mampu menghadirkan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya. (Is)

Read More