Polres Lampung Selatan Bersama Tim Sar Gabungan Sisir Pesisir Pulau Sebesi Cari 8 Orang Hilang

LAMPUNG SELATAN - Upaya pencarian delapan orang yang hilang kontak dalam perjalanan menuju Gunung Anak Krakatau terus dilakukan. Memasuki hari keempat, Satpolairud Polres Lampung Selatan bersama tim SAR gabungan menyisir pesisir Pulau Sebesi hingga Pulau Umang, Jumat (11/9/2026).

Penyisiran dimulai sejak pukul 07.00 WIB dengan melibatkan personel Satpolairud Polres Lampung Selatan, Ditpolairud Polda Lampung, KSOP Kelas IV Bakauheni Pos Pulau Sebesi serta masyarakat setempat.
Tim bergerak menyusuri garis pantai dari kawasan Dermaga Dusun Tejang, Pulau Sebesi, hingga Pulau Umang. Setiap titik di sepanjang pesisir diperiksa sebagai bagian dari upaya menemukan petunjuk yang dapat mengarah pada keberadaan rombongan tersebut.

Selain penyisiran, personel juga memperkuat koordinasi dengan Syahbandar yang berada di Pulau Sebesi. Informasi dari aparat setempat dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperluas pencarian, mengingat warga pesisir memiliki aktivitas dan pengetahuan mengenai kondisi perairan di sekitar wilayah tersebut.

Kasat Polairud Polres Lampung Selatan Iptu Panpan Hermayadi mengatakan, pencarian dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan informasi yang diperoleh tim di lapangan.

“Kami terus bergerak dan menyisir setiap lokasi yang memungkinkan memberikan petunjuk. Koordinasi dengan Syahbandar, aparat desa dan masyarakat juga terus dilakukan. Kami berharap setiap informasi yang masuk dapat membantu mempersempit area pencarian,” ujar Panpan.

Pada Kamis (10/9/2026), tim SAR gabungan terlebih dahulu menindaklanjuti informasi titik yang diduga berkaitan dengan perangkat seluler salah satu jurnalis yang hilang kontak. Tim yang dipimpin Kasat Polairud Polres Lampung Selatan Iptu Panpan Hermayadi berkoordinasi dengan Syahbandar dan aparat Desa Pulau Sebesi, kemudian menuju titik tersebut sekitar pukul 17.09 WIB. Setelah dicek, lokasi berada di sekitar menara BTS Telkomsel di Desa Tejang, Pulau Sebesi.

Melanjutkan pencarian pada Jumat (11/9/2026), tim SAR gabungan kembali menyisir kawasan pesisir mulai dari Dusun Tejang, Pulau Sebesi, hingga Pulau Umang. Pencarian ini dilakukan untuk mengembangkan upaya sebelumnya, dengan tetap berkoordinasi bersama Syahbandar, aparat desa dan masyarakat setempat. Hasil sementara masih nihil dan pencarian selanjutnya akan diarahkan ke perairan sekitar Gunung Anak

Panpan mengimbau masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar Pulau Sebesi, Pulau Umang hingga perairan Gunung Anak Krakatau agar segera melaporkan kepada petugas apabila melihat kapal, orang, atau tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan rombongan tersebut. “Kami berharap informasi sekecil apa pun dari masyarakat dapat membantu mempercepat proses pencarian dan membawa hasil yang baik, sehingga seluruh rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat,” ujar Panpan.
(Rls)

Read More

Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Pemkab Way Kanan Dan BPN Tandatangani Nota Kesepakatan

WAY KANAN – Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan, di Rumah Dinas Jabatan Bupati Way Kanan, Rabu (09/09/2026).

Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Nikolas Palinggi, S.SiT., M.H. Kesepakatan ini menjadi landasan bersama untuk mengintegrasikan potensi, sumber daya, data, informasi, sarana dan prasarana, serta kompetensi kedua pihak dalam mendukung pelayanan publik bidang pertanahan di Kabupaten Way Kanan.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Kantor Pertanahan diharapkan dapat mendorong pelayanan pertanahan yang semakin efektif dan efisien, sekaligus mendukung pengamanan aset daerah, pengelolaan data pertanahan dan perpajakan, serta kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.

Melalui Nota Kesepakatan ini diharapkan, koordinasi antara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Kantor Pertanahan juga akan semakin diperkuat. Berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sinergi yang dibangun mencakup sejumlah bidang strategis, antara lain integrasi Nomor Idektifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan, serta percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Kerja sama juga diarahkan pada penguatan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria, serta pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Selain itu, kesepakatan mencakup konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah, integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Way Kanan, serta percepatan pendaftaran tanah.

Berbagai ruang lingkup tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat koordinnasi antarlembaga, tetapi juga menghadirkan tata kelola pertanahan yang lebih terintegrasi. Ketersediaan data dan informasi pertanahan yang semakin baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan aset pemerintah daerah, perpajakan, tata ruang, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Bagi masyarakat, penguatan sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan pertanahan sekaligus meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksanaan berbagai kegiatan juga mlibatkan perangkat daerah, unit kerja maupun pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Way Kanan. (Rls)

Read More

Menko Pangan Zulhas Pastikan Bantuan Beras untuk 33,2 Juta KPM Berlanjut hingga Akhir 2026, Termasuk 182.398 KPM Lampung Selatan

Penengahan* - Pemerintah pusat memastikan penyaluran bantuan pangan beras terus berlanjut hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan pemerintah. 

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli-September 2026 di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus memastikan proses penyaluran berjalan lancar hingga tingkat desa.

Program bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 tersebut menyasar 33,2 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk 182.398 KPM di Kabupaten Lampung Selatan.

Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram untuk periode tiga bulan.

Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah juga memastikan program bantuan pangan beras tetap dilanjutkan untuk periode Oktober-Desember 2026 dengan kuota yang sama.

“Bantuan pangan ini kita lanjutkan. Untuk Oktober sampai Desember, kuotanya tetap satu juta ton beras untuk 33,2 juta masyarakat yang membutuhkan, dengan masing-masing penerima mendapat 10 kilogram beras setiap bulan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga desil 4, terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Keberlanjutan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses pangan masyarakat di tengah kebutuhan akan perlindungan sosial yang tetap harus diperkuat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, terutama kelompok penerima pada desil 1 hingga desil 4.

Khusus di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, sebanyak 233 KPM menerima bantuan pangan beras untuk alokasi Juli-September 2026.

Total beras yang disalurkan mencapai 6.990 kilogram, dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram per bulan atau 30 kilogram selama tiga bulan.

“Kami bersyukur dapat menyalurkan bantuan pangan ini kepada masyarakat Desa Pisang. Ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI beserta rombongan ke Kabupaten Lampung Selatan sekaligus atas keberlanjutan program bantuan pangan bagi masyarakat.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Dan semoga Bapak Menteri beserta rombongan senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan,” kata M. Syaiful Anwar.

Selain menyalurkan bantuan pangan beras, Menko Bidang Pangan RI juga menyerahkan bantuan beras kepada sejumlah pengemudi ojek online di kawasan Kalianda serta memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Harapan Bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut didampingi Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Anggota DPRD Provinsi Lampung M. Hazizi, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait. (Kmf)

Read More

Diterjang Angin Kencang, Lapak Hasil Bumi di Kalianda Hancur Berantakan

KALIANDA - Angin kencang yang melanda wilayah Lampung Selatan membawa pilu bagi seorang warga yang bernama Okta Diansyah (40), warga Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda.

Lapak usaha jual beli hasil bumi miliknya yang berlokasi di dusun 05 Desa Negeri Pandan, tepatnya di perbatasan Desa Negeri Pandan dan Desa Palembapang, hancur berantakan setelah diterjang angin puting beliung pada Selasa siang 8 September 2026.

Peristiwa naas tersebut terjadi begitu cepat sekitar pukul 13.30 WIB. Embusan angin yang sangat kuat langsung menghempaskan dan merobohkan hampir seluruh struktur bangunan tempatnya mencari nafkah.

“Tadi siang kejadiannya, posisi saya sedang berada di dalam sendirian. Sementara di luar ada beberapa teman,” tutur Dian kepada media ini Selasa sore 17.35 WIB

Akibat ambruknya bangunan tersebut, Dian terperangkap dan tertimpa reruntuhan tembok. Ia mengalami luka robek di bagian kepala serta cedera di punggung. Beruntung, nyawanya masih bisa terselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

Warga sekitar yang melihat kejadian langsung bergerak cepat mengevakuasi Dian ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, karena luka di kepalanya cukup serius dan membutuhkan penanganan intensif, ia segera dirujuk ke RSUD Bob Bazar Kalianda.

“Alhamdulillah kepala saya sudah dijahit dan malam ini sudah diperbolehkan pulang,” ungkap Dian dengan nada lemas namun bersyukur.

Selain mengalami cedera fisik, kerugian materiil yang diderita korban tergolong besar. Seluruh bangunan lapak beserta fasilitas di dalamnya rusak parah dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp35 juta.

Merespons bencana tersebut, jajaran pemerintah daerah langsung turun ke lokasi kejadian untuk meninjau situasi dan memastikan kondisi korban.

“Tadi juga sudah hadir Camat Kalianda, BPBD, Damkar, dan Dinas Sosial yang membawa bantuan dari Bupati Lampung Selatan. Alhamdulillah mereka sudah hadir dan memberikan bantuan berupa makanan serta perlengkapan lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” tutup Dian. (Is*)

Read More

Kepala BKD Lampung Selatan Paparkan Alasan Rolling Ratusan ASN

LAMPUNG SELATAN —  Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lamsel, Darma Kurniawan, akhirnya memberikan klarifikasi resmi ihwal pelantikan 101 pejabat ditambah 4 Pelaksana Tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tidak ada pihak lain, semuanya murni hasil penilaian Tim Baperjakat," kata dia, Selasa (8/9).
Kata dia, penilaian tim juga memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
"Memang harus dirahasiakan hingga proses pelantikan dilakukan," ujarnya.
Kemudian kata dia, latar belakang pendidikan bukan satu-satunya ukuran kompetensi.

"Ada juga pengalaman kerja dan penilaian perilaku kerja yang dipertimbangkan pihak tim," imbuhnya.
Saat disinggung dugaan jual beli jabatan?

“Saya pastikan tidak ada uang berpindah tangan atau titipan apa pun. Ini murni seleksi dari tim. Sudah kami umumkan kepada masyarakat. Tentunya akan ada evaluasi dari semua proses yang sudah berjalan, kepala OPD tinggal mengusulkan kembali,” paparnya.

Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto belum memberikan tanggapan apa pun atas seluruh pertanyaan masyarakat. (Is)

Read More

Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Lampung Selatan Uji Kesiapan Sirene Tsunami dan Jalur Evakuasi Pesisir

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di kawasan pesisir guna memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

Menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama sejumlah pemangku kepentingan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi tower sirene peringatan dini tsunami, jalur evakuasi, hingga titik kumpul masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pengecekan dilakukan pada Selasa (8/9/2026) di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI-Polri, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh perangkat pendukung evakuasi berada dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.

"Untuk di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda semua unsur terpenuhi. Destana (Desa Tangguh Bencana) ada, jalur evakuasinya ada, titik kumpulnya ada, tempat pengungsiannya ada, tower tsunami ada dan berfungsi dengan baik," ujar Maturidi.

Selain Kalianda, pengecekan juga difokuskan di Kecamatan Rajabasa yang meliputi Desa Banding, Desa Sukaraja, dan Desa Way Muli Induk.

Menurut Maturidi, Desa Banding dan Way Muli Induk telah memiliki seluruh komponen kesiapsiagaan yang diperlukan, mulai dari kepengurusan Destana, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga tower peringatan dini tsunami yang berfungsi dengan baik.

Sementara itu, hasil pemeriksaan di Desa Sukaraja menemukan adanya kendala pada sistem tower peringatan dini tsunami yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Dari empat lokasi yang menjadi titik pengecekan hari ini, hanya di Sukaraja yang sedikit bermasalah. Tower-nya memang ada permasalahan. Jika dipantau dari kantor, dia berfungsi, tetapi di lokasi tidak berfungsi. Ini segera kita laporkan ke pusat," kata Maturidi.

Ia menjelaskan, temuan tersebut justru menunjukkan pentingnya kegiatan pengecekan berkala agar setiap perangkat mitigasi dapat diketahui kondisi riilnya di lapangan dan segera diperbaiki apabila ditemukan kendala.

Menurutnya, keberadaan sirene peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang mudah dijangkau, serta kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko korban apabila terjadi bencana.

Melalui upaya tersebut, Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir. Dengan optimalisasi sistem peringatan dini serta peningkatan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan daerah tidak berhenti pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau semata, tetapi juga memastikan seluruh perangkat evakuasi dan perlindungan warga dapat berfungsi secara maksimal ketika dibutuhkan. (Kmf)

Read More

BPN Way Kanan Serahkan 15 Sertipikat Tanah Wakaf Ke Kemenag

WAY KANAN— Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan menyerahkan *15 Sertipikat Tanah Wakaf* kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

Penyerahan dilakukan di Aula Kantor Kemenag Way Kanan pada Senin (7/9/2026) oleh *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Nikolas Palinggi, http://S.Si., M.H.*, bersama jajaran.

Nikolas merinci, 15 bidang tanah wakaf tersebut tersebar di Kecamatan Baradatu: 8 bidang, Gedung Labuhan 3 bidang, Bahuga 3 bidang 
dan Kecamatan Way Tuba 1 bidang

"Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf," ungkap Nikolas.
Ia berharap dengan adanya sertipikat ini, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

"Sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Way Kanan," terangnya.

Read More