Geotermal Rajabasa Memanas, Segekhi Suku Resmi Minta RDP dengan DPRD Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan resmi meminta DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Rajabasa.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan perwakilan Masyarakat Adat Segekhi Suku kepada DPRD Lampung Selatan, Rabu (19/8/2026).

Surat diserahkan langsung oleh Haris, Arham, Heri bersama sejumlah perwakilan Segekhi Suku kepada staf umum DPRD Lampung Selatan. Mereka sebelumnya bermaksud bertemu langsung dengan Sekretaris DPRD (Sekwan), namun yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

Staf umum DPRD kemudian menerima surat tersebut dan menyampaikan bahwa dokumen akan diteruskan kepada Sekwan untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Minta DPRD Buka Ruang Dialog
Permohonan RDP tersebut tidak terlepas dari sikap Masyarakat Adat Segekhi Suku yang menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan geotermal oleh PT Supreme Energy Rajabasa di kawasan Gunung Rajabasa.

Masyarakat adat meminta DPRD tidak sekadar menerima surat aspirasi, tetapi mengambil peran sebagai ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan.

Mereka mengusulkan agar RDP nantinya dapat mempertemukan Masyarakat Adat Segekhi Suku, DPRD Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta pimpinan PT Supreme Energy Rajabasa.

Bagi masyarakat adat, persoalan geotermal bukan hanya berkaitan dengan investasi dan pengembangan energi. Mereka menilai terdapat persoalan yang lebih luas menyangkut lingkungan, ruang hidup masyarakat, serta keberadaan Gunung Rajabasa yang memiliki nilai historis dan adat bagi masyarakat setempat.

"Harapan kami DPRD Lampung Selatan dapat memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat Segekhi Suku. Kami ingin persoalan ini dibicarakan melalui ruang dialog yang resmi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,” demikian harapan perwakilan masyarakat adat.

Bukan Sekadar Penolakan, Masyarakat Minta Persoalan Dibuka Terang
Permintaan RDP juga menjadi langkah masyarakat untuk membawa polemik geotermal ke ruang kelembagaan.

Dengan forum resmi tersebut, masyarakat berharap berbagai informasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat disampaikan secara terbuka, termasuk penjelasan pemerintah maupun pihak perusahaan mengenai rencana kegiatan di Gunung Rajabasa.

Di sisi lain, masyarakat adat ingin menyampaikan secara langsung alasan penolakan mereka serta kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan demikian, RDP diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi menjadi forum untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari kejelasan berdasarkan data, aturan serta aspirasi masyarakat.

Menunggu Sikap DPRD Lampung Selatan
Ketua Masyarakat Adat Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan bahwa pihaknya kini menunggu respons DPRD Lampung Selatan terhadap surat permohonan RDP tersebut.

Menurutnya, penyampaian surat merupakan bagian dari langkah masyarakat untuk menggunakan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami akan menunggu sejauh mana kepedulian DPRD Lampung Selatan dalam memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat. Ini bukan semata kepentingan kelompok, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas, lingkungan, dan masa depan Gunung Rajabasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat adat tetap mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyampaikan sikap kepada pemerintah maupun DPRD.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami datang membawa aspirasi, bukan untuk mencari pertentangan. Kami ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Bola Kini di DPRD.

Setelah surat resmi disampaikan, perhatian kini tertuju pada DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menunggu apakah lembaga legislatif daerah tersebut akan segera menjadwalkan RDP dan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan geotermal Gunung Rajabasa.

Bagi masyarakat, respons DPRD akan menjadi salah satu indikator sejauh mana aspirasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat memperoleh ruang pembahasan secara terbuka di tingkat daerah.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menyatakan akan menunggu tindak lanjut resmi DPRD Lampung Selatan. Mereka berharap pertemuan nantinya dapat berlangsung terbuka, dialogis dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

KUPAS TUNTAS: Persoalan geotermal Gunung Rajabasa kini memasuki ruang kelembagaan. Setelah masyarakat menyampaikan surat permohonan RDP, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah masyarakat menolak atau menerima, tetapi sejauh mana DPRD Lampung Selatan akan membuka ruang dialog dan menghadirkan seluruh pihak untuk menjelaskan rencana tersebut secara transparan kepada masyarakat.
(Syah-Is)

Read More

Camat Rajabasa Komitmen Percepat Perbaikan Jalan Wilayah Pesisir Lamsel

LAMPUNG SELATAN– Camat Rajabasa, Firdaus, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pesisir Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi kondisi jalan rusak di wilayah pesisir yang belakangan menjadi sorotan publik. Perbaikan jalan dinilai vital karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, keamanan, dan kenyamanan bersama.

*Jalur Konvoi Jadi Prioritas*

“Apalagi jalur yang dilewati konvoi memang harus jadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Bukan cuma soal jalan yang mulus, tapi soal keselamatan, kelancaran pergerakan warga, dan pelayanan yang layak buat umat,” ujar Firdaus.

Ia berharap usulan dan dukungan ini segera ditindaklanjuti oleh para stakeholder, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

*Koordinasi Sejak 2025, Pelebaran Jalan Lompai Mulai Jalan*

Sejak menjabat, Firdaus menjadikan jalan wilayah pesisir sebagai prioritas. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sejak tahun 2025.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Saat ini proses pelebaran jalan di Desa Lompai sedang berjalan.

“Ini bukti nyata bahwa upaya dan perjuangan tidak sia-sia. Semoga proses pelebarannya berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

*Jalur Vital Rajabasa – Bakauheni – Kalianda*

Camat Firdaus menekankan urgensi perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Sebab, jalur ini merupakan satu-satunya jalur darat penghubung strategis Rajabasa – Penengahan – Bakauheni – Kalianda.

“Jalan lain belum terbuka, mau lewat laut pun belum bisa. Jadi perbaikan dan pelebarannya sangat mendesak dan mutlak diperlukan,” jelasnya.

Ia juga berharap proses ini terus dikomunikasikan ke BPKP Provinsi agar tidak ada penundaan. Firdaus menyebut “menanam kayu” sebagai simbol sedang menyiapkan fondasi untuk rencana besar ke depan.

*Jabatan Adalah Amanah*

Lebih lanjut, Firdaus mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

“Semua di dunia ini fana. Jabatan, harta, kedudukan hanya titipan. Yang dibawa nanti hanya amal baik dan cara kita memperlakukan sesama. Maka selagi dipercaya, gunakan untuk kebaikan rakyat dan umat,” pungkasnya. (Al-Is)

Read More

Harga Pangan Mulai Terkerek, TPID Kabupaten Lampung Selatan Perkuat Langkah Menjaga Daya Beli Warga

LAMSEL, Kalianda - Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung sebesar 1,15 persen menjadi sinyal kewaspadaan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk memperkuat pengendalian harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat.

Menyikapi kondisi itu, Pemkab Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pemantauan terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga harga tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar.

Perkembangan IPH tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (18/8/2026).

Rakor tersebut diikuti TPID Kabupaten Lampung Selatan dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan sebanyak 20 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 18 provinsi lainnya mengalami penurunan.

Provinsi Lampung tercatat berada di posisi keenam dengan kenaikan IPH sebesar 1,15 persen. “Kenaikan ini terutama karena daging ayam ras dan cabai rawit,” ujar Ateng.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perubahan harga pada komoditas pangan strategis dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting yang perlu terus dijaga agar gejolak harga tidak meluas.

Selain perkembangan IPH, pemerintah daerah juga diingatkan untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

Ateng mengatakan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Nino dapat memberikan tekanan terhadap sejumlah komoditas pangan, termasuk beras. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya inflasi beras pada September 2023 dan Februari 2024.

“Kita pernah mengalami inflasi akibat El Nino. Pada September 2023 dan Februari 2024 terjadi inflasi beras. Ini harus kita cermati ketika terjadi El Nino,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.

Menurutnya, stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bertambahnya usia kemerdekaan diharapkan bisa menambah kemakmuran. Dalam rapat inflasi ini kita bersama-sama menjaga harga agar tetap terjangkau dan tidak terjadi kenaikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Tomsi.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada pekan ini mencapai 207 daerah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 193 kabupaten/kota.
Salah satu daerah yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan peningkatan IPH sebesar 3,75 persen.

Di Kabupaten Lampung Selatan, TPID akan terus memperkuat langkah pengendalian melalui pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetrasi pasar secara rutin di Pasar Inpres Kalianda, Pasar Natar, Pasar Sidomulyo, serta sejumlah titik strategis lainnya.

Penetrasi pasar tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan di tingkat konsumen.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk merespons lebih cepat apabila ditemukan potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di lapangan.

Dengan penguatan pemantauan dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terkendali. Upaya itu diharapkan mampu menjaga kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. (ptm-Is)

Read More

KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 Disepakati, Lampung Selatan Arahkan Anggaran pada Kebutuhan Riil Masyarakat

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan menitikberatkan penyesuaian anggaran pada kondisi terkini dan kebutuhan riil masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Selasa (18/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, dan Wakil Ketua II A. Beny Raharjo.

Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD 2026. Melalui pembahasan bersama, pemerintah daerah dan DPRD menyelaraskan kembali skala prioritas anggaran agar kebijakan yang nantinya dituangkan dalam Perubahan APBD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Sidik Maryanto, mengatakan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna penyampaian dokumen tersebut yang digelar pada 5 Agustus 2026 lalu.

Pembahasan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 6-15 Agustus 2026. Proses tersebut juga melibatkan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah pada 7-12 Agustus 2026.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, berbagai saran dan masukan dari komisi-komisi DPRD menjadi bagian dalam penyempurnaan dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Sidik menyampaikan, salah satu poin penting yang disepakati adalah penyesuaian skala prioritas kebijakan umum perubahan APBD dengan kondisi terkini serta kebutuhan masyarakat.

“Skala prioritas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada kebutuhan riil bagi masyarakat,” ujar Sidik.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mengapresiasi pimpinan Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, dedikasi, serta kerja sama selama proses pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026.

Menurut Syaiful, dinamika pembahasan yang berlangsung secara terbuka, kritis, dan konstruktif menunjukkan adanya kemitraan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran.

“Perubahan KUPA dan PPAS merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan perubahan APBD. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil, agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Syaiful.

Ia menegaskan, kesepakatan KUPA-PPAS tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan tahapan dalam proses penganggaran.
Lebih dari itu, kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang telah disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyempurnaan dokumen penganggaran,” tuturnya.

Dengan disepakatinya KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Lampung Selatan dan DPRD selanjutnya memiliki landasan bersama dalam melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah, tetapi juga semakin tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. (ptm-Is)

Read More

Usai Merah Putih Diturunkan, Warna Budaya Nusantara Menghiasi Menara Siger

 

Bakauheni - Merah Putih perlahan diturunkan dari tiang bendera. Namun, suasana kebangsaan belum berakhir.

Di Amphitheater Menara Siger, Bakauheni, warna-warni budaya Nusantara justru mengambil tempat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Senin (17/8/2026).

Prosesi penurunan Sang Merah Putih di kawasan Menara Siger dipimpin Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar yang bertindak sebagai inspektur upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para tamu undangan.

Usai upacara, rangkaian peringatan kemerdekaan berlanjut dalam suasana yang lebih hangat melalui berbagai kegiatan yang mengangkat semangat kebersamaan dan keberagaman budaya.

Salah satunya melalui lomba busana adat yang menghadirkan beragam pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta tampil dengan busana adat yang memiliki karakter, warna, dan identitas berbeda, membawa kekayaan budaya Nusantara ke tengah perayaan kemerdekaan di bawah Menara Siger.

Di balik setiap busana yang dikenakan, tersimpan cerita tentang identitas, sejarah, dan warisan budaya yang terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, lomba busana adat tidak sekadar menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperlihatkan bahwa keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wajah Indonesia.

Sebanyak sembilan pemenang mendapatkan apresiasi dengan total hadiah Rp7,5 juta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kreativitas peserta dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus memperkuat pesan tentang pentingnya merawat keberagaman.

Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mengatakan, keberagaman suku dan budaya yang hidup di Kabupaten Lampung Selatan merupakan kekuatan daerah yang harus terus dijaga dan dirawat bersama.

“Lampung Selatan ini adalah miniaturnya Indonesia. Karena di sini banyak sekali suku, banyak sekali budaya, dan kita sebagai kabupaten yang inklusif, tentu sangat menghormati perbedaan,” ujar Syaiful.

Pesan tersebut terasa nyata melalui kehadiran para peserta yang mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Perbedaan warna, bentuk, dan karakter pakaian justru berpadu dalam satu ruang, menjadi gambaran kecil tentang Indonesia yang beragam tetapi tetap berada dalam satu ikatan kebangsaan.

Bagi masyarakat yang hadir, perayaan kemerdekaan pun tidak berhenti pada prosesi pengibaran maupun penurunan bendera. Setelah Merah Putih dikibarkan dengan penuh khidmat, masyarakat mendapat ruang untuk menikmati kebersamaan sekaligus menyaksikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Pemilihan Menara Siger sebagai lokasi perayaan semakin memperkuat pesan tersebut. Ikon Lampung Selatan yang menghadap Selat Sunda itu menjadi ruang pertemuan antara semangat kebangsaan, identitas daerah, dan keberagaman budaya masyarakat.

Dari Merah Putih yang berkibar hingga warna-warni busana adat yang hadir setelahnya, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Menara Siger memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang menjaga kekayaan yang dimiliki Indonesia hari ini.

Keberagaman itu hadir dalam bentuk yang sederhana: melalui busana, budaya, dan orang-orang yang berdiri bersama dalam satu perayaan. Perbedaan tidak menjadi sekat, melainkan warna yang memperkaya wajah Indonesia.
*Daftar Pemenang Lomba Busana Adat*

Berikut para pemenang lomba busana adat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Lampung Selatan:

Juara I: Neneng Evi Firnandi - Baju Adat Sumatera Barat
Juara II: Rini Aniasih - Baju Adat Bangka Belitung
Juara III: Adriani Puji Sukanto - Baju Adat Kalimantan Timur
Harapan I: Istri Hendry Kurniawan - Baju Adat Mighul Lampung
Harapan II: Istri Nyoman Setiawan - Baju Adat Papua
Harapan III: Istri Afiah Efendi - Baju Adat NTT
Harapan IV: Eka Riantinawati - Baju Adat Sulawesi Selatan
Harapan V: Rizky Alpina - Baju Adat Banten/Badui
Best Dress Couple: Bapak dan Ibu Supriyanto - Baju Adat Sumatera Barat

Di bawah Menara Siger, Merah Putih akhirnya tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan. Ia menjadi payung bagi keberagaman yang terus dirawat, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai bagian dari kekuatan Lampung Selatan dan Indonesia. (Kmf)

Read More

Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger

Bakauheni - Ketika Merah Putih perlahan diturunkan dari tiang bendera di Amphitheater Menara Siger, Bakauheni, Senin sore (17/8/2026), rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Lampung Selatan memasuki penghujungnya.

Namun, semangat kemerdekaan belum berakhir. Setelah upacara penurunan bendera, kreativitas masyarakat mendapat panggung melalui pengumuman pemenang lomba konten kemerdekaan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 RI.

Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap masyarakat yang turut menyemarakkan kemerdekaan melalui karya kreatif di ruang digital.

Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengambil bagian dalam lomba tersebut. Menurutnya, kreativitas masyarakat merupakan bagian penting dalam menghidupkan semangat kemerdekaan dengan cara yang dekat dengan perkembangan zaman.

“Selamat kepada para pemenang. Terus berkarya dan semoga kreativitas ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya,” ujar Syaiful.

Lomba konten kemerdekaan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menerjemahkan semangat nasionalisme melalui karya-karya kreatif di media sosial.

Kamera dan telepon genggam tidak hanya digunakan untuk mengabadikan momentum, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan cerita tentang Indonesia dan Kkabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang masyarakat.

Apresiasi diberikan kepada para pemenang dalam bentuk hadiah. Juara pertama mendapatkan sepeda listrik, juara kedua memperoleh smartphone, sedangkan juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500 ribu. Sementara itu, para juara harapan juga mendapatkan hadiah uang tunai.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar semakin banyak masyarakat mengambil bagian dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan melalui kreativitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang digital.

Di era ketika sebuah cerita dapat menjangkau banyak orang hanya dalam hitungan detik melalui layar ponsel, kreativitas masyarakat menjadi bagian dari wajah baru perayaan kemerdekaan. Semangat Merah Putih tidak hanya hadir melalui upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga melalui foto, video, cerita, dan gagasan yang dibagikan kepada publik.

Jika pada pagi hari masyarakat berkumpul menyaksikan Merah Putih dikibarkan dalam suasana penuh khidmat, maka pada sore harinya semangat yang sama hadir dalam bentuk yang berbeda: karya dan kreativitas masyarakat.

Dari Menara Siger, kemerdekaan pun menemukan ruang ekspresi yang lain. Merah Putih memang kembali diturunkan dari tiang, tetapi semangatnya terus bergerak melalui layar-layar digital, dibawa oleh masyarakat yang ikut bercerita tentang Indonesia dari Beranda Sumatra.

*Daftar Pemenang Lomba Konten Kemerdekaan*

Berikut para pemenang lomba konten kemerdekaan melalui platform Instagram:

Juara I: @nidaa.nids - hadiah sepeda listrik
Juara II: @nurulllkhofifah_ - hadiah smartphone
Juara III: @kenallampungnusantara - hadiah uang tunai Rp500 ribu
Harapan I: @indhkw
Harapan II: @dzakyfirmnsyah
Harapan III: @ishanur_hamid

Dari satu unggahan ke unggahan lainnya, semangat kemerdekaan menemukan cara baru untuk hadir dan menjangkau masyarakat. Di bawah Menara Siger, perayaan HUT ke-81 RI tidak hanya meninggalkan jejak dalam sebuah upacara, tetapi juga dalam karya-karya digital yang merekam cara masyarakat memaknai kemerdekaan. (Kmf)

Read More

Polres Lampung Selatan Bubarkan Lokasi Sabung Ayam Di Gunung Rajabasa

LAMPUNG SELATAN,– Jajaran Polres Lampung Selatan membubarkan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas sabung ayam di sekitar kawasan Gunung Rajabasa, Desa Betung, Kecamatan Rajabasa, Minggu (16/8/2026) sore.

Penindakan dilakukan sebagai tindak lanjut aduan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam yang meresahkan.

*Amankan Barang Bukti*
Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Stefanus Boyoh membenarkan kegiatan tersebut.

"Betul, itu kegiatan yang dilaksanakan Polres. Karena ada aduan terkait dugaan lokasi sabung ayam di sekitar Gunung Betung," ujarnya saat dikonfirmasi.

Dalam pembubaran itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti di arena. Barang yang disita berupa beberapa unit sepeda motor, enam ekor ayam, ambal, serta peralatan yang berkaitan dengan arena sabung ayam.

Stefanus tidak merinci jumlah maupun jenis sepeda motor yang diamankan. Kepolisian juga memastikan tidak ada orang yang ditangkap atau diamankan dalam kegiatan pembubaran tersebut.

"Belum ada orang yang ditangkap atau diamankan saat kegiatan pembubaran," kata Stefanus.

*Imbauan Jelang HUT RI*
Penggerebekan ini merupakan bagian dari Operasi Penyakit Masyarakat yang dilaksanakan Polres Lampung Selatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar momentum peringatan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif yang meningkatkan semangat nasionalisme maupun kegiatan keagamaan.

"Terkait kendaraan yang diamankan, masyarakat yang merasa sebagai pemilik dapat mendatangi Mapolres Lampung Selatan dengan membawa identitas diri serta dokumen kendaraan. Polisi akan melakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembinaan terhadap pemilik kendaraan," jelasnya.

Stefanus juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengisi perayaan Hari Kemerdekaan dengan aktivitas yang mengarah pada kriminalitas maupun tindakan yang menimbulkan keresahan.

Sebelumnya, informasi mengenai adanya penggerebekan lokasi sabung ayam di Desa Betung sempat beredar. Kepala Desa Betung Ahmad Afandi membenarkan adanya penindakan tersebut, namun saat itu belum mengetahui secara pasti pihak yang melakukan kegiatan maupun apakah ada warga yang diamankan. (Red)

Read More