Pemdes Kuripan Lampung Selatan Salurkan Bantuan Pangan pada Warga

PENENGAHAN - Pemerintah Desa (Pemdes) Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) saluran bantuan pangan (Beras) dan minyak Goreng kepada 570 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada Selasa (21/4/2026).

570 KPM Desa Kuripan tersebut, masing-masing menerima 10 kg beras, dan 2 liter minyak goreng per-KPMnya. Sasaran penerima bantuan  beras ini adalah masyarakat pemerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Penyaluran Bantuan Pangan tersebut dilaksanakan di Aula Desa Setempat, yang dihadiri Kades Kuripan Suhatsyah, Sekretaris desa, aparatur Desa dan seluruh KPM dari PKH, BPNT desa setempat.

Kepala Desa Kuripan Suhatsyah, mengatakan, pembagikan beras dan minyak goreng kepada 570 lKPM yang sudah tercatat sebagai penerima, karena beras yang dibagikan khusus untuk masyarakat yang menerima bantuan dari PKH, BPNT.
"Sesuai dengan nama-nama KPM yang ada di data penerima bantuan tersebut," ujar Suhatsyah.

Ia berharap kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Kuripan yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik bantuan seperti sembako ataupun bantuan-bantuan berupa yang lainnya.
"Bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Suhatsyah, juga mengimbau kepada warga masyarakat desa Kuripan, agar bisa mentaati kewajibannya untuk bisa membayar Pajak PBB P-2. Karena dari hasil pembayaran pajak itu nantinya bisa membantu untuk pembangunan di desa. (Red)

Read More

Heri Prasojo Ditetapkan Pimpin GMBI Distrik Lampung Utara, Timur dan Lampung Tengah

Bandung - Keputusan tegas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GMBI tertanggal 20 April 2026 bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan langkah strategis untuk mengakhiri potensi penyalahgunaan nama organisasi di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan juga Lampung Timur.

Tentunya dengan diberhentikannya ANR, JND, dan FKR dari keanggotaan dan jabatan Ketua Distrik, maka seluruh kewenangan yang bersangkutan otomatis gugur. DPP kemudian menetapkan Heri Prasojo, S.H., M.H., selaku Ketua Wilter LSM GMBI Provinsi Lampung sebagai satu-satunya pihak yang memiliki mandat sah untuk mengambil alih, menjalankan, serta menata ulang struktur organisasi di wilayah tersebut.

Dalam perspektif hukum, kondisi ini memiliki implikasi serius. Setiap pihak yang tetap mengatasnamakan LSM GMBI ditiga Kabupaten itu tanpa legitimasi dari kepemimpinan yang sah berpotensi melanggar ketentuan pidana.

Antara lain:
- Pasal 391 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
Terkait pembuatan atau penggunaan dokumen organisasi yang tidak sah atau dipalsukan.
- Pasal 492 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
Apabila ada pihak yang menggunakan nama organisasi untuk memperoleh keuntungan atau kepercayaan secara melawan hukum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
Menegaskan bahwa organisasi wajib berjalan sesuai AD/ART dan kepengurusan yang sah.

Untuk itu, penyalahgunaan nama ormas dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana apabila menimbulkan kerugian atau konflik.
Dengan demikian, secara hukum dan organisasi, hanya aktivitas yang berada di bawah kendali Heri Prasojo yang memiliki legitimasi. Segala bentuk tindakan di luar itu tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga berpotensi menjadi objek penegakan hukum.

Situasi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, untuk tidak sembarangan berinteraksi, bekerja sama, atau mengakui pihak yang mengklaim sebagai bagian dari LSM GMBI tanpa dasar yang jelas.
DPP LSM GMBI pada dasarnya telah mengunci satu pesan penting:

Legalitas organisasi bukan klaim, melainkan mandat resmi dan di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur mandat itu kini hanya berada pada satu nama, HERI PRASOJO.,S.H.,M.H.

Usai mendapat mandat DPP GMBI, Heri Prasojo, SH, MH yang juga menjabat ketua Wilter GMBI Lampung menegaskan pihaknya siap menjalankan amanat DPP GMBI dengan penuh tanggungjawab.

"Siap menjalankan roda organisasi dan memperbaharui struktur organisasi yang baru di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur," tegas

Heri Prasojo, SH, MH yang juga pediri Kantor Hukum & Advokad Naga Selatan Law Firm ini mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang aktif untuk tetap patuh terhadap keputusan DPP LSM GMBI.

"Tetap menjalankan instruksi dari DPP LSM GMBI dan wajib diikuti oleh seluruh anggota GMBI di masing-masing Kabupaten khususnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur dan umumnya seluruh anggota di Provinsi Lampung," tutupnya. (Rls)

Read More

Lapas Kalianda Deklarasikan Anti HALINAR Bersama Pegawai dan WBP

Kalianda – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan kegiatan Deklarasi Anti HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kalianda dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan (20/4).

Deklarasi dilaksanakan secara khidmat dan penuh kesungguhan, menjadi simbol tekad bersama untuk menolak segala bentuk pelanggaran di dalam lapas. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan deklarasi oleh seluruh pegawai serta perwakilan WBP sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung terciptanya Lapas Kalianda yang bebas dari HALINAR.

Kepala Lapas Kalianda dalam amanatnya menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Tidak ada ruang bagi HALINAR di Lapas Kalianda. Ini adalah komitmen bersama yang harus dijaga dengan integritas, konsistensi, dan keberanian dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu," tegas Kalapas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran serta warga binaan dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang kondusif serta mendukung proses pembinaan yang optimal.
(Hms-Is)

Read More

Pemerintah Dorong Water Taxi Bali, ASDP Perkuat Integrasi Antarmoda Nasional

 Bali, 19 April 2026 – Di tengah tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi, Bali terus membutuhkan solusi transportasi yang mampu menghadirkan konektivitas cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan layanan water taxi sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi antarmoda transportasi nasional.

Dalam hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut berperan aktif mendukung persiapan layanan yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam merespons kebutuhan mobilitas yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat konektivitas antarmoda di kawasan pariwisata unggulan. “Pengembangan layanan water taxi menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Kami berharap layanan ini dapat menjadi alternatif yang efisien, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pengembangan water taxi merupakan solusi strategis dalam mendorong integrasi transportasi antarmoda, yang menghubungkan jaringan darat, laut, dan udara secara lebih efektif. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di wilayah Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali.

Sebagai bagian dari penugasan pemerintah, ASDP bersama PT Angkasa Pura Indonesia telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) yang menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi untuk dilanjutkan. Kajian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan. Hasilnya juga mengidentifikasi lintasan Sekeh – Canggu (Berawa) sebagai rute prioritas pada tahap awal pengembangan.

Secara operasional, inovasi ini diyakini mampu memberikan efisiensi signifikan. Berdasarkan observasi, waktu tempuh perjalanan darat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu berkisar antara 1 hingga 2 jam. Dengan kehadiran water taxi, waktu tempuh tersebut diproyeksikan dapat dipangkas menjadi maksimal 30 menit, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

*Tahap Lanjutan*
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa penetapan lintasan dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kondisi perairan, aspek keselamatan pelayaran, kesiapan infrastruktur, serta konektivitas kawasan sekitar. “Melalui pendekatan ini, layanan water taxi diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Bali,” jelasnya.

Saat ini, pengembangan masih berada pada tahap lanjutan sebagai bagian dari penugasan pemerintah, dengan fokus pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pemenuhan aspek perizinan bersama PT Angkasa Pura Indonesia. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, sebelum dilaporkan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan dan penugasan lebih lanjut.

ASDP pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan konektivitas transportasi yang terintegrasi, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan riil di lapangan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekosistem transportasi nasional.

CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Read More

Kejurprov ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur Digelar, Siapkan Atlet Terbaik ke Kejurnas

 L

Bandar Lampung – Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Sabtu (18/4/2026).

Ajang tersebut menjadi momentum penting dalam menjaring atlet domino terbaik yang akan mewakili Lampung pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026 di Puncak, Bogor.

Sebanyak 66 atlet dari enam kabupaten/kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan ini. Para peserta bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus tiket menjadi delegasi resmi Pengprov ORADO Lampung di tingkat nasional.

Ketua Pengprov ORADO Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan perkembangan organisasi ORADO di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, dalam waktu tiga bulan, ORADO telah terbentuk di 38 provinsi dan lebih dari 50 persen kabupaten/kota di Indonesia.

“Melalui Kejurprov ini, kami ingin menjaring atlet-atlet terbaik Lampung yang nantinya akan tampil di Kejurnas. Kami optimistis Lampung mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di level nasional,” ujar Budhi.

Ia menegaskan, Pengprov ORADO Lampung berkomitmen terus mengembangkan potensi atlet domino di daerah agar cabang olahraga tersebut semakin maju dan diminati masyarakat.

“Kami ingin olahraga domino di Lampung berkembang pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kejurprov ORADO 2026.

Menurutnya, domino merupakan olahraga yang dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai cabang olahraga prestasi.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh perkembangan seluruh cabang olahraga, termasuk domino, agar Lampung mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata Descatama.

Melalui penyelenggaraan Kejurprov ini, ORADO Lampung diharapkan semakin solid dalam membangun ekosistem olahraga domino sekaligus memperluas pembinaan atlet menuju panggung nasional. (Lis)

Read More

Mirza Dukung Lampung Jadi Tuan Rumah Rakernas Purna Jamnas 91

BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jamnas ’91 (PJ91) yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2026. Guna mematangkan persiapan, Tim Pengurus Pusat PJ91 melakukan supervisi langsung ke Bumi Ruwa Jurai, baru-baru ini.

​Rombongan pengurus pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PJ91, Teguh Santosa, didampingi tujuh pengurus pusat lainnya, di antaranya Kak Yusuf, Kak Iman, Kak Edi, dan Kak Juniardi. Kehadiran mereka disambut hangat oleh jajaran pengurus PJ91 Provinsi Lampung, yakni Kak Dedi, Kak Rico, dan Kak Tri, Kak Abung Mamasa.

​“Lampung saya kira sangat representatif untuk menjadi tuan rumah Rakernas. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang kepengurusannya terbentuk, termasuk Lampung,” ujar Teguh Santosa dalam rapat internal yang digelar di Bandar Lampung.

​Dukungan Gubernur Lampung

​Sebelumnya, rencana penunjukan Lampung sebagai pusat kegiatan nasional ini telah dikonsultasikan dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Dalam pertemuan di rumah dinas Mahan Agung pada Desember 2025 lalu, Gubernur yang akrab disapa Kiyai Mirza tersebut memberikan lampu hijau dan dukungan penuh.
​"Kami menyambut baik usulan program PJ91 dan berkomitmen mendukung penyelenggaraan Rakernas ini demi memperkuat hubungan antara organisasi alumni Pramuka dengan pemerintah daerah," tutur Kiyai Mirza.
​Peninjauan Lokasi dan Pembentukan Panitia
​Selain koordinasi internal, tim supervisi juga menyambangi Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung untuk meninjau beberapa alternatif lokasi pelaksanaan.
​Teguh menjelaskan bahwa setelah supervisi ini, langkah konkret selanjutnya adalah penyusunan kepanitiaan, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang akan melibatkan kolaborasi pengurus pusat dan daerah.
​“Setelah Munas III di Surabaya lalu, fokus kami adalah pembenahan administrasi yang targetnya rampung Januari 2026. Setelah itu, kita langsung tancap gas untuk Rakernas di Lampung,” tambah Teguh.
​Wadah Silaturahmi Nasional
​Untuk diketahui, Purna Jamnas '91 (PJ91) merupakan organisasi yang menghimpun alumni peserta Jambore Nasional (Jamnas) V tahun 1991 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur.
​Di bawah kepemimpinan Teguh Santosa periode 2025–2028, organisasi ini berkomitmen menjadi wadah nostalgia sekaligus penguatan persaudaraan antar-alumni Pramuka Penggalang dari seluruh pelosok Indonesia dengan semboyan "Bersatu Bersaudara Mandiri".
​Ketua Pengda PJ91 Lampung, Dedi Miryanto, berharap Rakernas 2026 di Lampung kelak dapat menjadi model kerja sama yang efektif antara organisasi alumni dan pemerintah dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Lis)

Read More

Bupati Pesisir Barat Lantik 9 Pejabat Tinggi Pratama

PESISIR BARAT –Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Prosesi pelantikan berlangsung di Lobi Utama Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, pada Jumat (17/04/2026).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: 100.3.3.2/166/V.04/HK/2026.

Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai negeri sipil yang dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar peningkatan karier, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalisme tinggi.

“Jadikan kepercayaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi Kabupaten Pesisir Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan sinergi antarperangkat daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia memberikan perhatian khusus pada penegakan disiplin aparatur, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan bahwa sanksi disiplin mencakup tingkat ringan hingga berat, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga komitmen dalam menaati aturan. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi saat ini menuntut kinerja dan akuntabilitas yang tinggi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tantangan ke depan juga semakin besar, terutama dengan adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan inovatif, menciptakan terobosan dalam tata kelola pemerintahan, serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif.

Ia memberikan sejumlah instruksi kepada pejabat yang baru dilantik, di antaranya menjadi teladan dalam disiplin, menerapkan prinsip “3 tepat” (tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu), serta membangun budaya kerja yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Akhir sambutannya dengan pesan agar para pejabat menjaga kepercayaan masyarakat, menjunjung tinggi integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan,sebab
“Saudara adalah wajah birokrasi dan harapan masyarakat Pesisir Barat,tutpnya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Andi Indrawara– Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. M. Ma’ruf  – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3. Mesrawan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Marnentinus– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Irhamudin – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6. Septono – Kepala Dinas Kesehatan
7. Makmur Hidayat – Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. M. Belly Oscar – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9. Herdi Wilismar  – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di pesisir Barat.(yasir).

Read More