Kantor Pertanahan Lampung Selatan Sikapi Kabar Tanah Bersertifikat di Kawasan Gunung Rajabasa

LAMPUNG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai adanya bidang tanah bersertifikat yang diduga berada di kawasan Gunung Rajabasa.

Kepala Seksi SuSurve dan  Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Jaufan Isnanto, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan terjadi akibat kesalahan pada sistem pemetaan digital.

Menurut Jaufan, pihaknya mengapresiasi peran aktif masyarakat yang turut mengawasi penyelenggaraan layanan pertanahan serta memberikan masukan terhadap kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan data pertanahan, bidang tanah yang dimaksud bukan berada di kawasan Gunung Rajabasa, melainkan secara fisik maupun yuridis terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Natar,” kata Jaufan dalam keterangan resminya senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, munculnya lokasi bidang tanah yang seolah-olah berada di kawasan Gunung Rajabasa disebabkan adanya kekeliruan data spasial pada Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Kesalahan tersebut terjadi pada proses digitasi atau pemetaan yang belum sempurna sehingga menampilkan lokasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, kata dia, terdapat kemungkinan area yang belum terpetakan secara lengkap atau dikenal dengan istilah blank mapping dalam sistem digital pertanahan.

“Permasalahan tersebut bersifat administratif dan teknis pada sistem pemetaan elektronik, sehingga berdampak pada visualisasi letak bidang tanah dalam aplikasi Bhumi ATR/BPN,” ujarnya.

Meski demikian, Jaufan memastikan status hukum, batas, luas, dan letak bidang tanah yang tercantum dalam dokumen pertanahan tetap sah serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai data resmi dan kondisi fisik di lapangan.

Saat ini, Kantor Pertanahan Lampung Selatan telah melakukan berbagai langkah perbaikan dan validasi data spasial guna memastikan kesesuaian antara data digital dengan kondisi sebenarnya.

“Saat ini telah dilakukan langkah-langkah perbaikan dan validasi data spasial guna memastikan kesesuaian antara data digital pada sistem dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

BPN Lampung Selatan berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya persepsi yang keliru akibat informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai status maupun lokasi suatu bidang tanah, masyarakat dapat menghubungi langsung kantor pertanahan setempat.

Dengan perbaikan dan validasi data yang tengah dilakukan, Kantor Pertanahan Lampung Selatan optimistis akurasi data digital pertanahan akan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.(Red)

Read More

Forum Segekhi Suku Serahkan Surat Penolakan PLTP Gunung Rajabasa ke Bupati dan DPRD Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN -  Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, terus menguat.

Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa GMPGR melalui Forum Segekhi Suku secara tegas menyatakan sikap menolak megaproyek tersebut demi menjaga kelestarian alam dan ruang hidup masyarakat adat.

Komitmen penolakan ini dikukuhkan dalam pertemuan adat pada Sabtu 13/6/2026 malam di Lamban Balak Pengikhan Puk Sabuay Nimbau. Sebagai tindak lanjut, massa yang bergerak dari Posko Forum Segekhi Suku mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lampung Selatan untuk menyerahkan surat penolakan resmi secara langsung, pada Senin 22/6/2026.

Penyerahan Surat ke Pemkab, Sekda Terima Aspirasi

Di Kantor Bupati Lampung Selatan, perwakilan Forum Segekhi Suku disambut Sekretaris Daerah Sekda Supriyanto, didampingi staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pihak Pemkab menyatakan akan segera meneruskan isi surat penolakan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan Raditya Egi Pratama.
Penasehat Hukum Forum Segekhi Suku Shofadli SY, S.E., S.H., http://M.E.Sy., M.H. menegaskan penyerahan surat ini adalah jalur resmi yang ditempuh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mutlak kepada kepala daerah dan legislatif.

"Hari ini kami menyampaikan surat penolakan atas rencana pengeboran Gunung Rajabasa kepada Bupati Lampung Selatan dan DPRD Lampung Selatan. Kami akan menunggu bagaimana sikap resmi Bupati terkait surat ini. Selanjutnya, kami akan kembali bermusyawarah dengan Forum Segekhi Suku untuk menentukan langkah pergerakan ke depan. Yang pasti, kami tetap menolak apa pun bentuknya,” ujar Shofadli saat keterangan pers di lokasi.

Sikap Tegas Forum: Tidak Ada Ruang Kompromi

Ketua Forum Segekhi Suku Beta Rahmi Adok Pengikhan Puk Sabuay Nimbau menambahkan pernyataan keras dari internal forum. Ia menegaskan tidak ada ruang kompromi terkait proyek pemanfaatan energi panas bumi di gunung yang dianggap sakral tersebut.

“Kami menolak dengan keras rencana tersebut. Sejak awal, kami sudah menyatakan sikap untuk tidak setuju dengan kegiatan itu. Tidak ada tawaran atau kompromi, khususnya bagi forum kami. Kami akan terus berjuang. Ini adalah jihad kita untuk mempertahankan alam agar Gunung Rajabasa tetap lestari bagi generasi mendatang,” tegasnya.

DPRD Lamsel Terima Aspirasi dan Janji Kawal

Usai menyambangi kantor eksekutif, rombongan Forum Segekhi Suku melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Lampung Selatan. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua II Beny Raharjo, Wakil Ketua Komisi I Jenggis Khan Haikal, anggota Komisi III Bowo Edi Anggoro, dan anggota Komisi III Ismail.

Perwakilan legislatif menyambut baik dan mengapresiasi langkah damai serta terstruktur yang dilakukan lintas adat dan suku dalam Forum Segekhi Suku.

“Aspirasi ini kami terima dengan baik. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang menjadi kehendak dari Forum Segekhi Suku serta lintas adat ini. Isu ini akan segera kami sampaikan kepada Ketua Dewan dan pemerintah daerah agar bisa segera didiskusikan bersama demi mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” ujar perwakilan anggota DPRD Lampung Selatan di hadapan forum.

Forum menegaskan akan terus mengawal isu ini dan melakukan musyawarah lanjutan untuk menentukan langkah pergerakan berikutnya. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil sikap resmi terkait rencana PLTP Gunung Rajabasa. (Is)

Read More

DPRD Lampung Selatan Warning PT Ciomas Japfa Food

LAMPUNG SELATAN - Polemik jam waktu meledak di Kecamatan Sidomulyo. 219 kepala keluarga yang bertahun-tahun jadi tulang punggung PT Ciomas Japfa Food mendadak bingung. Kontrak vendor habis, nasib pekerja digantung tanpa kejelasan.

PT Ciomas Adisatwa, anak usaha raksasa Japfa Comfeed yang katanya "tumpuan ekonomi warga", kini dituding buang pekerja kayak tisu bekas. Pabrik tetap jalan 24 jam, mesin nggak berhenti, truk hilir mudik. Tapi yang muterin mesin bukan lagi tangan-tangan anak pengabdi.

Isak tangis pecah di warung kopi Sidomulyo. Salah satu mantan karyawan dengan suara bergetar ngadu kepada jurnalis, Sabtu (20/6/2026).

"Kami kecewa sudah ngabdi. Pas kontrak vendor selesai, kami langsung dicoret tanpa kejelasan. Sekarang malah buka lowongan harian lepas. Kami khawatir cuma iming-iming karena terdesak. Kami yang udah hafal seluk-beluk pabrik kenapa ditinggalkan," ujar salah satu pekerja.

Koordinator perwakilan pekerja Amirudin nggak terima. Senin besok, gabungan 219 pekerja dan GPMM bakal kepung kantor PT Ciomas Japfa Food. Tuntutannya satu kata: diprioritaskan!

"Jangan perusahaan cuma ngasih polusi + limbah ke Sidomulyo, tapi nggak ngasih nasi ke perut warga sini. Kami siap kerja sistem apa aja - borongan, harian, kontrak. Asal pekerja lokal diprioritaskan!" tegas Amirudin.

Ketum Gali Heru Herwanto ikut ngawal: "Kami kawal aspirasi pekerja. Tanpa kejelasan setelah kontrak vendor berakhir. Kami harap pekerja lama dipekerjakan lagi tanpa tebang pilih. Jangan kasih harapan palsu pas lagi mendesak," cetusnya.

DPRD Lamsel Turun Tangan - Beri Warning

Anggota Komisi VI DPRD Lampung Selatan Agus Sartono nggak tinggal diam. Lihat polemik ini, dia langsung tembak warning keras ke PT Ciomas Adi Satwa Japfa Food.

"Perusahaan harus memberikan ruang kembali terhadap nasib pekerja yang selama ini sudah mengabdi, terutama masyarakat lokal," tegas Agus. (Is)

Read More

Ratusan Pekebun Sawit Batubara-Asahan Digembleng Enam Hari Tingkatkan Produktivitas Nasional

 

Medan - Sebanyak 119 pekebun sawit swadaya dari Kabupaten Batubara dan Asahan resmi mengikuti Pelatihan Budidaya Sawit selama enam hari, 17-22 Juni 2026, di Le Polonia Hotel Medan.

‎
Pelatihan yang terbagi dalam empat kelas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi pekebun agar produktivitas kebun sawit rakyat semakin tinggi dan berkelanjutan.
‎
Pembukaan pelatihan berlangsung meriah diawali penampilan Tarian Olop Olop. Kegiatan kemudian dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ir. Hazairin, M.M.
‎
"Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekebun sehingga mampu mengelola kebun secara lebih baik dan produktif," ujarnya.
‎
Program tersebut merupakan bagian dari 100 kelas pelatihan yang diselenggarakan LPP Agro Nusantara sepanjang 2026 dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
‎
Secara nasional, sebanyak 3.022 pekebun sawit dari tujuh provinsi ditargetkan mengikuti pelatihan serupa.
‎
Subject Matter Expert LPP Agro Nusantara, Dede Yudo Kurniawan, menegaskan pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga membangun kemampuan praktis peserta.
‎
"Dengan kembali berjalannya program pelatihan ini, kami harap LPP Agro Nusantara bisa menjadi pendamping dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan pekebun sawit swadaya," kata Dede.
‎
Sebagai penguatan materi, seluruh peserta dijadwalkan mengikuti field trip ke PT Adolina Perbaungan.
‎
"Melalui kunjungan lapangan ini, peserta dapat melihat langsung penerapan praktik budidaya yang baik di perkebunan sehingga materi yang diterima selama pelatihan bisa diaplikasikan di kebun masing-masing," jelas penyelenggara.
‎
Program ini dinilai penting karena produktivitas sawit rakyat masih menjadi tantangan nasional.
‎
Meski kebun sawit swadaya mencakup sekitar 40 persen dari total luas perkebunan sawit Indonesia, kontribusi produksi minyak sawit mentah (CPO) baru berkisar 30-35 persen.
‎
"Melalui pelatihan intensif ini, BPDP dan Ditjenbun menargetkan pekebun memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga usaha sawit rakyat semakin berdaya saing, produktif, dan berkelanjutan," demikian komitmen penyelenggara. (Lis)

Read More

Kontrak Berakhir, Ratusan Eks Pekerja PT Ciomas Japfa Food Minta Kembali Bekerja

LAMPUNG SELATAN - Nasib 219 mantan pekerja PT Ciomas Japfa Food di Kecamatan Sidomulyo,  Lampung Selatan, kini berada dalam ketidakpastian.

Hal itu setelah berakhirnya kontrak vendor yang selama ini menaungi mereka. Ratusan pekerja yang sebagian besar merupakan warga sekitar perusahaan mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait peluang untuk kembali bekerja.

Kondisi tersebut memicu keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, para pekerja yang telah bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari perusahaan tersebut kini harus menghadapi kenyataan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kepastian mengenai langkah selanjutnya.

Salah seorang mantan pekerja mengaku kecewa dengan situasi yang terjadi. Menurutnya, para pekerja yang telah memiliki pengalaman dan memahami operasional perusahaan seharusnya mendapatkan perhatian dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

"Kami sudah lama bekerja di sana dan paham pekerjaan di pabrik. Ketika kontrak vendor berakhir, kami berharap ada kejelasan. Kami mendengar ada kebutuhan tenaga kerja baru, sehingga kami berharap bisa diprioritaskan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas produksi di PT Ciomas Japfa Food masih berjalan normal. Operasional pabrik tetap berlangsung sebagaimana biasa, sementara di sisi lain beredar informasi mengenai pembukaan lowongan tenaga kerja harian lepas.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan mantan pekerja yang berharap perusahaan dapat mengutamakan tenaga kerja yang sebelumnya telah mengabdi dan memiliki pengalaman kerja di lingkungan perusahaan tersebut.

Koordinator perwakilan pekerja, Amirudin, menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada manajemen perusahaan pada Senin mendatang.

"Kami hanya meminta agar perusahaan memberikan prioritas kepada tenaga kerja yang sebelumnya telah bekerja. Kami siap mengikuti sistem kerja yang berlaku, baik harian lepas, kontrak maupun mekanisme lainnya. Yang kami harapkan adalah kesempatan untuk kembali bekerja," tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Gabungan Pekerja, Mahasiswa dan Masyarakat (GPMM), Heru Herwanto, menyatakan pihaknya akan terus mengawal aspirasi para pekerja yang terdampak berakhirnya kontrak vendor.

"Kami berharap ada komunikasi yang baik dan solusi yang berpihak kepada para pekerja. Mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun dan tentu berharap mendapatkan kesempatan kembali bekerja sesuai kebutuhan perusahaan," ujarnya.

Para mantan pekerja juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, dapat memfasilitasi dialog antara perusahaan dan para pekerja guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Ciomas Japfa Food belum memberikan keterangan resmi terkait nasib 219 mantan pekerja tersebut maupun informasi mengenai proses rekrutmen tenaga kerja yang sedang berjalan.

Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan.(Is)

Read More

Pentas Seni HELAU Lampung Selatan Diduga Abaikan Fasilitas Publik

LAMPUNG SELATAN - Pentas seni HELAU, yang diadakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di kawasan Bundaran Tugu Pancasila, Kelurahan Way Urang, Kalianda,  Lampung Selatan pada Jum’at malam 19 Juni 2026, dipadati ratusan Pengunjung.

Kehadiran pengunjung yang semakin ramai turut membawa dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan pedagang di sekitar lokasi. Aktivitas ekonomi yang sempat lesu pun mulai kembali menggeliat seiring banyaknya orang yang datang menikmati pertunjukan seni di suasana malam.

Namun, di balik semaraknya panggung serta meningkatnya aktivitas ekonomi bagi warga, kondisi kawasan yang menjadi lataran utama kegiatan itu justru menuai sorotan. Masyarakat menilai salah satu ikon penting Kabupaten Lamsel ini terlihat kurang terawat dan jauh dari kesan sebagai wajah ibu kota kabupaten.

Pasalnya, sejumlah fasilitas yang dulunya menjadi daya tarik kawasan itu kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lampu penerangan pada air mancur yang dulu memperindah suasana malam hari diketahui sudah lama tidak menyala. Begitu juga dengan air mancur pusat, yang kini tidak lagi beroperasi secara optimal.

Tak hanya disitu saja, kerusakan pada tubuh Tugu Pancasila akibat aksi vandalisme beberapa bulan lalu hingga kini belum terlihat adanya perbaikan. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam merawat aset dan simbol daerah yang dibangun menggunakan anggaran negara.

Ironisnya lagi, di saat pemerintah mulai menghidupkan kembali ruang publik lewat berbagai kegiatan, fasilitas yang menjadi identitas kawasan justru terkesan terabaikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, I Nyoman Setiawan, saat dikonfirmasi di lokasi mengakui bahwa saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk pemeliharaan tugu, monumen, maupun fasilitas penerangan di kawasan tersebut.

Meski begitu, ia menyebut Pemkab Lampung Selatan telah menyiapkan rencana besar untuk melakukan revitalisasi menyeluruh kawasan Bundaran Tugu Pancasila dengan konsep pembangunan alun-alun Kalianda. Program itu dianggarkan sekitar Rp 30 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2026.

Namun, rencana tersebut justru menyisakan banyak tanda tanya. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan pekerjaan itu akan dimulai. Nyoman menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui jadwal pelaksanaannya karena hal itu menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan.

Nyoman juga belum dapat memastikan apakah Tugu Pancasila yang menjadi ikon kawasan itu akan dipugar dan dipertahankan keberadaannya, atau justru mengalami perubahan bentuk dalam konsep baru yang sedang dirancang.

Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa proyek senilai puluhan miliar rupiah itu masih sebatas wacana, belum disertai kejelasan teknis di lapangan. Sementara itu, kerusakan fasilitas yang ada terus menjadi pemandangan sehari-hari warga.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menetapkan Pentas Seni Budaya HELAU, sebagai agenda rutin setiap Jum’at malam. Untuk mendukung kegiatan itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 juta setiap kali pelaksanaannya, yang digunakan untuk konsumsi, sewa peralatan suara, serta honorarium para seniman dan petugas.

Kebijakan ini pun memicu diskusi di tengah masyarakat terkait prioritas penggunaan anggaran daerah. Di satu sisi pemerintah berusaha menghidupkan ruang publik, namun di sisi lain fasilitas penunjang dan ikon daerah justru belum mendapatkan perhatian perbaikan yang layak.

Masyarakat berharap rencana revitalisasi yang telah diumumkan tidak berhenti sebagai janji semata. Terlebih, kawasan Bundaran Tugu Pancasila bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan wajah Kabupaten Lampung Selatan yang dilihat oleh warga maupun tamu yang berkunjung.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait desain akhir, tahapan pelaksanaan, maupun target waktu penyelesaian proyek senilai Rp 30 miliar tersebut. (Is)

Read More

Pentas Seni Budaya Helau Lampung Selatan Diapresiasi Banyak Pihak

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berkomitmen menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan kekayaan seni budaya daerah melalui kegiatan rutin Pentas Seni Budaya Helau.

Kegiatan ini mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari masyarakat hingga pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) setempat.

Pentas ini berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB sampai selesai. Pada Jum’at malam (19/06/2026).

Awalnya dibuka oleh Supriyanto Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, kala itu. digelar di Gedung Olahraga Way Handak (GWH), Kalianda, kini lokasi kegiatan dipindahkan dan berlangsung secara rutin di kawasan Tugu Pancasila Kabupaten Lampung Selatan.

Ruang Ekspresi Seniman dan Sarana Dekatkan Budaya.

Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya dan bakatnya. Selain itu, Pentas Seni Budaya Helau juga berperan sebagai jembatan yang mendekatkan kembali nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Berbagai pertunjukan kesenian khas Lampung Selatan ditampilkan secara bergantian, sehingga warga dapat menikmati tontonan yang menghibur sekaligus menambah wawasan tentang warisan leluhur.

Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, Dr. I Nyoman Setiawan, dalam keterangannya menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kegiatan ini.

“Pentas Seni Budaya Helau kami hadirkan sebagai wujud nyata upaya melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya asli Lampung Selatan. Kami ingin budaya ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi terus hidup dan dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemindahan lokasi ke Tugu Pancasila dilakukan agar lebih mudah diakses oleh warga dari berbagai wilayah, serta menciptakan pusat kegiatan budaya yang lebih strategis.

"Selain melestarikan budaya, kami juga merancang kegiatan ini agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UKM dan pedagang lokal untuk ikut serta memamerkan dan menjual produknya di lokasi acara,” jelasnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kegiatan ini agar semakin menarik dan memberikan dampak yang lebih luas.

Berdampak Positif Bagi Ekonomi Warga.

Tidak hanya memperkuat identitas budaya, kehadiran kegiatan ini juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga sekitar. Para pelaku UKM dan pedagang kecil memanfaatkan keramaian pengunjung untuk menawarkan berbagai produk kerajinan tangan, makanan khas, dan barang dagangan lainnya.

Salah satu pedagang di lokasi, Susi pemilik angkringan “Besti”, mengaku sangat merasakan manfaatnya. “Selain bisa menikmati kesenian secara gratis, kami juga bisa menjajakan dagangan. Kegiatan ini menghidupkan suasana sekaligus membantu perekonomian warga,” ungkapnya.

Dukungan ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. (Is)

Read More