Portal Berita Online

Proyek Rehabilitasi SDN 3 Kuripan Rp238 Juta Disorot: CV Tahta Vendra Sentosa Diduga Abaikan K3


PENENGAHAN, – Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 3 Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan disoal.

Pasalnya, berdasarkan pantauan dan dokumentasi di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan rangka atap di ketinggian, tanpa terlihat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.

Proyek senilai Rp238.333.000, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh CV Tahta Vendra Sentosa dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender berdasarkan kontrak tertanggal 14 Oktober 2026.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi perhatian kontraktor, atau K3 hanya sebatas formalitas dalam dokumen proyek?

Pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan serius. Karena itu, penyedia jasa wajib memastikan pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan sesuai standar yang berlaku.

Jangan sampai kontraktor hanya mengejar target penyelesaian pekerjaan, sementara keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru terabaikan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Dinas Pendidikan, PPK, dan konsultan pengawas, harus segera turun langsung melakukan pemeriksaan.

Publik mempertanyakan, di mana fungsi pengawasan ketika pekerja terlihat melakukan aktivitas berisiko tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai?

Jangan menunggu jatuh korban baru pemerintah bergerak. Uang APBD bukan hanya untuk membangun gedung sekolah, tetapi pelaksanaannya juga harus menjamin keselamatan manusia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Tahta Vendra Sentosa, konsultan pengawas, PPK, maupun Dinas Pendidikan Lampung Selatan belum berhasil dikonfirmasi. (Is)

Share:

Polda Lampung Perketat Pengawasan Pelabuhan Bakauheni, Libatkan K-9 untuk Deteksi Narkoba


LAMPUNG SELATAN - Polda Lampung memperketat pengawasan di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) gabungan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan personel lintas instansi dengan kekuatan lebih besar dari kegiatan pengamanan biasa. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan yang melintas, pengemudi, penumpang, hingga barang bawaan untuk mengantisipasi penyelundupan narkotika melalui jalur penyeberangan Sumatera-Jawa.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum. sebelumnya menjelaskan langkah pengetatan tersebut saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama tokoh dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyebut pengawasan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, dan Pelindo selaku pengelola pelabuhan. (jumat,21/11/2026)

"Saya melibatkan beberapa instansi, termasuk Bea Cukai, Imigrasi, Pelindo pelabuhan. Kami sekarang bersama Mabes Polri melakukan pengetatan dengan melibatkan jumlah personel yang tidak seperti biasa. Dari Bea Cukai juga sudah mendatangkan K-9, anjing pelacak, untuk melacak narkotika," ujar Kapolda Lampung.

Di lapangan, petugas menghentikan kendaraan yang melintas untuk diperiksa satu per satu. Pemeriksaan meliputi identitas pengemudi dan penumpang, bagian kendaraan, serta barang bawaan yang dibawa selama perjalanan.

Petugas juga mengantisipasi berbagai modus penyembunyian narkotika di dalam kendaraan maupun barang bawaan. Dengan dukungan K-9 atau anjing pelacak dari Bea Cukai, pemeriksaan diharapkan dapat mendeteksi keberadaan narkotika yang mungkin tidak terlihat melalui pemeriksaan biasa.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk mengidentifikasi pengguna, kurir, hingga pengedar yang memanfaatkan jalur penyeberangan.

"Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditsamapta, Ditpamobvit, Ditintelkam, Bid Propam, dan Ditresnarkoba Polda Lampung. Kegiatan ini juga melibatkan unsur TNI dari Pomad dan Pomal, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), KSKP, serta personel Polres Lampung Selatan" ujar Deddy.

Melalui KRYD gabungan ini, Polda Lampung bersama Mabes Polri dan instansi terkait berupaya mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta menjadikan Pelabuhan Bakauheni sebagai kawasan yang semakin ketat dalam pengawasan terhadap penyelundupan narkoba. (*/red)

Share:

Proyek Rehabilitasi SDN 3 Kuripan Diduga Abaikan K3 Total


PENENGAHAN, -  Proyek revitalisasi SDN 3 Kuripan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan sedang dibangun. Tapi yang dibangun bukan hanya gedung sekolah. Yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia.

Berdasarkan pantauan media Lintassiber.com di lokasi, sejumlah pekerja terlihat bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) sama sekali.

Tidak ada helm proyek. Tidak ada rompi keselamatan. Tidak ada sepatu safety. Tidak ada sarung tangan. Pekerja dibiarkan bekerja di tengah risiko konstruksi tanpa perlindungan dasar.

Diketahui, K3 adalah hukum, bukan pilihan, dalam setiap proyek konstruksi, K3 bukan sekadar imbauan. Itu kewajiban hukum.

Penyedia jasa wajib menyediakan APD. Konsultan pengawas wajib menegur. PPK wajib menghentikan pekerjaan jika K3 dilanggar.

Faktanya di SDN 3 Kuripan? Pekerja bebas keluar-masuk area proyek tanpa APD. Tidak ada teguran. Tidak ada penindakan.

Apakah harus menunggu ada pekerja yang jatuh dan meninggal dulu, baru dinas turun tangan?

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil dikonfirmasi.

Pihak media akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada semua pihak terkait.(is)

Share:

MA Tolak Kasasi Dendi Ramadhona, Vonis 13 Tahun Kasus SPAM Tetap

 


Bandar Lampung -  Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dalam perkara tindak pidana korupsi proyek SPAM Kabupaten Pesawaran tahun 2022.

Putusan MA tercatat dalam perkara Nomor 13779 K/PID.SUS/2026 yang diputus Majelis Hakim MA pada 18 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, MA menyatakan menolak kasasi terdakwa Dendi Ramadhona dan MA juga menolak kasasi yang diajukan Penuntut Umum.

Perkara ini sebelumnya diperiksa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk.

Dalam perkara itu, Dendi Ramadhona tercatat sebagai terdakwa setelah putusan Pengadilan Tinggi (PT) perkara kemudian diajukan ke tingkat kasasi oleh terdakwa dan penuntut umum.

Dengan ditolaknya kedua permohonan kasasi tersebut, putusan pada tingkat sebelumnya (PT) tetap menjadi dasar hukum perkara dengan vonis 13 tahun penjara.

Saat ini, putusan MA masih dalam proses minutasi oleh Majelis Hakim dengan hakim yang diketuai Yohanes Priyana, S.H., M.H., hakim anggota Dr. Sinintha Yuliasih Sibarani, S.H., M.H. dan Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kabar tersebut.
"Blm ada informasi dari bidang teknis, Senin paling nanti kita tanyakan," kata dia, Sabtu (21/11).

Sebelumnya, ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona di vonis 13 Tahun Penjara

Vonis banding mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, bertambah lima tahun dari vonis Pengadilan tingkat pertama, PT Tanjungkarang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, Senin (31/8).

Dalam amar putusan PT mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran, penerimaan gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain pidana penjara, majelis hakim PT Tanjungkarang juga menjatuhkan denda Rp750 juta, dengan ketentuan subsidair 180 hari penjara dan uang pengganti sebesar Rp24,1 miliar.

Ketua Majelis Hakim PT Tanjungkarang yang diketuai Cakra Alam, S.H., M.H., bersama anggota Dr. Mahfudin, S.H., M.H., Ratmoho, S.H., M.H., Brierly Napitupulu, S.H., M.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama, PN Tanjungkarang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada Rabu (22/7).

Saat itu, Dendi juga diwajibkan membayar denda Rp750 juta subsidair 165 hari kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,6 miliar.

Dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dan harta benda terdakwa tidak mencukupi, hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Pada putusan banding PT Tanjungkarang justru memperberat hukuman Dendi Ramadhona yang semula 8 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara auh atas vonis tingkat pertama.

Putusan vonis tingkat pertama sebelumnya lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Dendi Ramadhona dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 180 hari penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 33,3 miliar.

Dengan putusan vonis PT Tanjungkarang, hukuman Dendi Ramadhona bahkan dua tahun lebih berat dibanding tuntutan pidana penjara JPU dan lima tahun lebih tinggi dari vonis PN Tanjungkarang.

Perkara yang menjerat Dendi mencakup dugaan korupsi proyek SPAM Kabupaten Pesawaran, penerimaan gratifikasi dan TPPU.(ndi)

Share:

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul


Jati Agung - Pengembangan benih unggul menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pendapatan petani.

Upaya tersebut mulai diperkuat melalui kehadiran Green Innovation Laboratory Kebun Perbenihan yang diresmikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lahan PTPN VII Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kamis (19/11/2026).

Peresmian tersebut dilakukan bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melalui prosesi pengguntingan pita. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan benih secara simbolis oleh Menko Pangan kepada perwakilan petani setempat.

Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), laboratorium yang dikelola Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) ini disiapkan sebagai pusat riset, pengembangan, dan inovasi teknologi perbenihan.

Keberadaannya diharapkan dapat menghasilkan benih berkualitas yang mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertanian.

Tidak sekadar menjadi tempat pembibitan, fasilitas ini juga diarahkan sebagai pusat penelitian dan pengujian untuk memastikan mutu benih sebelum dikembangkan secara lebih luas. Pengujian tersebut mencakup daya kecambah, kemurnian, kualitas, hingga kemampuan benih beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan karakteristik lahan pertanian.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, laboratorium tersebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan bibit unggul berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa, kopi, kakao, cengkih, lada, hingga aren.

Pengembangan varietas unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, khususnya petani.

Ia mencontohkan komoditas kakao yang produktivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dengan dukungan penelitian dan pengembangan varietas unggul, hasil panen yang sebelumnya sekitar 2 ton per hektare diharapkan dapat ditingkatkan hingga 5-6 ton per hektare.

"Bagaimana kita bisa mengembangkan bibit unggul sehingga dalam tiga tahun sudah berbuah. Cokelat misalnya, kalau hanya 2 ton satu hektare, itu berat, petaninya tidak ada untung. Bagaimana satu hektare bisa menghasilkan 5-6 ton? Di Thailand dan Vietnam itu diteliti, ada varietas unggul," ujar Zulhas saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan riset yang berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan menghasilkan benih unggul sendiri agar tidak terus bergantung pada produk impor.

"Mari kita buat suatu tempat yang lebih bagus. Saya berharap bibit-bibit yang dihasilkan ke depan merupakan produk kita sendiri, bukan dari impor," tegasnya.

Selain pengembangan teknologi perbenihan, dukungan terhadap kegiatan penelitian juga diperkuat melalui penyerahan bantuan 2 ton pupuk non-subsidi (non-SPK) dari PT Pupuk Indonesia kepada UIMandiri. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan penelitian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Lebih jauh, pengembangan benih berkualitas diharapkan memberikan dampak terhadap ketersediaan komoditas pangan lokal, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga berbagai hasil pertanian lainnya. Peningkatan produksi dari sektor hulu menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian laboratorium ini juga berpeluang dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu bahan baku pangan, termasuk aspek keamanan dan kualitas produk yang dibutuhkan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Sejalan denggan itu, keberadaan Green Innovation Laboratory tidak hanya diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem ketahanan pangan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan benih hingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. (Kmf)

Share:

Operasi Zebra Krakatau 2026, Kasat Lantas Lamsel Turun Langsung Edukasi Pengendara di Depan MAN 1 Kalianda


KALIANDA, - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Selatan terus menggencarkan Operasi Zebra Krakatau 2026.

Kali ini, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lampung Selatan, AKP M. Erza Trisyahputra Nasution, http://S.Tr.K., S.I.K., bersama jajarannya melaksanakan kegiatan operasi di depan MAN 1 Lampung Selatan, Kalianda.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus mengingatkan para pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara.

*BUKAN SEKADAR RAZIA, TAPI EDUKASI*

Dalam pelaksanaannya, jajaran Satlantas terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor. Salah satunya, Aipda Deni Meydistira, yang tampak memberikan edukasi kepada pengendara tentang pentingnya kelengkapan berkendara.

Kelengkapan kendaraan dan dokumen berkendara bukan sekadar formalitas untuk menghindari penindakan petugas, melainkan bagian penting dari perlindungan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Keselamatan itu bukan karena takut razia, tapi karena kita sadar bahwa nyawa kita dan orang lain jauh lebih berharga," demikian pesan yang terus digaungkan petugas di lapangan.

*SASAR PELAJAR DAN GENERASI MUDA*

Operasi Zebra Krakatau 2026 juga menjadi momentum untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda.

Lokasi di depan sekolah dipilih bukan tanpa alasan. Pelajar menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kecelakaan lalu lintas, terutama karena masih minimnya kesadaran akan pentingnya helm, SIM, dan kelengkapan kendaraan.

Melalui pendekatan humanis dan edukatif, Satlantas berharap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tumbuh dari diri sendiri, bukan semata-mata karena takut terhadap razia atau sanksi petugas.

*DEMI KAMSELTIBCAR LANTAS*

Keselamatan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan kesadaran setiap pengguna jalan.

Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Lampung Selatan diharapkan terus konsisten menghadirkan edukasi dan pengawasan demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
(Red)

Share:

Minta Klarifikasi Anggaran Publikasi, Pemilik Media Mengaku Diabaikan Pejabat Diskominfostandi Kota Bekasi


BEKASI — Pemilik media daring gerbangpatriot.com, Iwan Jamaluddin, menyayangkan buruknya pelayanan pejabat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi saat dirinya berupaya mengklarifikasi kejelasan anggaran publikasi tahun 2026,Selasa (17/11/2026).

​ Iwan mengaku ke Kantor Diskominfostandi Kota Bekasi tersebut bertujuan memastikan kabar rencana penolakan anggaran publikasi di medianya pada penghujung tahun anggaran 2026.

Namun, alih-alih mendapat penjelasan resmi, ia mengaku justru menerima perlakuan yang kurang bersahabat.

​Iwan tiba di kantor dinas tersebut sekitar pukul 13.00 WIB 

Sebelum mendatangi kantor, Iwan mengaku telah berupaya menghubungi Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Vauzi, melalui pesan singkat WhatsApp untuk meminta waktu audiensi, tetapi tidak mendapatkan balasan.

​Setelah menunggu lebih dari dua jam, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfostandi Kota Bekasi, Fitrianti Ningsih, tiba di kantor sekitar pukul 15.30 WIB.

Iwan langsung menghampiri Fitrianti untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya.

​Menurut penuturan Iwan, Fitrianti merespons dengan raut wajah yang dinilai kurang bersahabat, menyatakan dirinya sedang sibuk karena masih ada urusan lain, dan meninggalkan Iwan begitu saja.

​Tak lama berselang, seorang staf Bidang IKP berinisial AI menemui Iwan untuk menanyakan  tujuan kedatangannya.

Setelah mendengarkan penjelas dari Iwan, AI menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait anggaran Publikasi dan berjanji akan meneruskan informasi tersebut kepada pimpinannya.

​Iwan menilai mekanisme pelayanan dan komunikasi publik di instansi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyayangkan tidak adanya ruang dialog yang terbuka bagi mitra media.
​"Saya datang sebagai tamu dengan niat baik untuk meminta klarifikasi, tetapi saya merasa tidak dihargai. Saya hanya membutuhkan penjelasan resmi, apakah anggaran ini benar-benar akan tertolak dan apa dasar alasannya," ujar Iwan kepada awak media.

​Lebih lanjut, Iwan mendesak Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi untuk segera memberikan klarifikasi terbuka.
Ia mempertanyakan alasan di balik rencana pemutusan atau penolakan anggaran kerja sama yang dinilainya dilakukan secara mendadak dan sepihak menjelang akhir tahun anggaran.
​Ia berharap alokasi anggaran publikasi yang telah direncanakan sejak awal tetap dapat direalisasikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfostandi Kota Bekasi, baik Kepala Dinas Eka Chorid Ivo Vauzi maupun Kabid IKP Fitrianti Ningsih, belum berhasil dikonfirmasi, meski pesan singkat yang ditujukan ke nomor mereka terkirim.(lis/ndi)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts