Perbaikan Jalan RA Basyid Segera Dimulai, Pemkab Lampung Selatan Pastikan Mobilitas Warga Lebih Aman dan Nyaman

Kalianda - Harapan masyarakat agar Jalan RA Basyid di Kecamatan Jati Agung segera diperbaiki kini mulai terjawab. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan penanganan ruas jalan tersebut telah dipersiapkan dan akan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Jalan yang menjadi salah satu akses utama penghubung Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung itu dipastikan akan segera diperbaiki setelah anggaran penanganannya dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026 dan proses kontrak pekerjaan telah selesai.

Selama beberapa waktu terakhir, kondisi Jalan RA Basyid menjadi sorotan masyarakat karena mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Lubang-lubang yang cukup dalam dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Bahkan, di beberapa lokasi warga memasang ban bekas sebagai penanda agar pengendara lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan.

Sebagai jalur penghubung yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan bertonase besar, ruas jalan tersebut memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.

Kepadatan lalu lintas biasanya meningkat pada sore hari ketika masyarakat kembali dari tempat kerja maupun aktivitas lainnya, sehingga kondisi jalan yang rusak kerap menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi pengguna jalan.

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan ruas jalan tersebut pada tahun 2026.

Hendry mengatakan, berdasarkan data yang diterima Dinas Kominfo dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, penanganan jalan tersebut berada pada Ruas Jalan Karang Sari-Batas Bandar Lampung yang merupakan jalan kabupaten dengan Nomor Ruas 201 dan memiliki total panjang 4,47 kilometer.

Ia merinci, dari total panjang ruas jalan tersebut, sepanjang 450 meter berada dalam kondisi baik, 1.600 meter berkondisi sedang, 2.090 meter mengalami kerusakan ringan, dan 330 meter masuk kategori rusak berat.

"Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.130.985.584 untuk rehabilitasi ruas jalan tersebut dengan target penanganan sepanjang 750 meter menggunakan konstruksi AC-WC," ujar Hendry, Kamis (6/8/2026).

Lebih lanjut Hendry menyampaikan, pekerjaan rehabilitasi jalan itu kini telah memasuki tahapan pelaksanaan administrasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menandatangani kontrak dengan penyedia jasa CV. Bintang Artha Nagendra melalui Nomor Kontrak 118/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2026 tertanggal 30 Juli 2026.

"Saat ini penyedia jasa sedang melakukan persiapan untuk memulai pekerjaan di lapangan," kata Hendry.

Hendry memahami tingginya harapan masyarakat agar seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki. Namun demikian, ia mengajak masyarakat memahami bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini harus melakukan penyesuaian skala prioritas sebagai dampak dari keterbatasan anggaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Karena itu, penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan ruas-ruas yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta manfaat bagi masyarakat.

"Keluhan masyarakat menjadi perhatian kami. Pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung agar pembangunan berjalan lancar. Dengan dimulainya perbaikan ini, semoga kondisi Jalan RA Basyid semakin baik sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar," tutup Hendry. (Kmf)

Read More

GMBI Lampung Bersama Polda Baksos di Bakauheni, Bagikan Puluhan Paket Sembako

LAMPUNG SELATAN -- Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 tahun, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Provinsi Lampung bersama GMBI Distrik Kabupaten Lampung Selatan gelar bakti sosial (baksos) salurkan sembako ke masyarakat.

Pembagian sembako dilakukan LSM GMBI Provinsi Lampung didampingi Direktorat Intel Polda Lampung yang dipusatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Pilu Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan.

Bakti sosial GMBI Peduli bukan kali pertama, melainkan menjadi giat rutin sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat serta bentuk kepedulian GMBI terhadap masyarakat bawah yang membutuhkan ditengah kondisi harga kebutuhan bahan pokok yang meningkat.

Ketua GMBI Provinsi Lampung Heri Prasojo, SH, MH mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata eksistensi keberadaan LSM GMBI ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah tahun ini kami (GMBI Provinsi Lampung - GMBI Kabupaten Lamsel) didampingi Polda Lampung kembali bagikan puluhan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan seperti di Muara Pilu Bakauheni Lamsel ini," ujar Ketua Heri Prasojo, SH, MH kepada media, Kamis (6/8/2026).

Menurut Heri Prasojo, SH, MH mengatakan semoga bantuan sembako yang diberikan hari ini dapat meringankan beban masyarakat, meskipun sembako tidak banyak, namun itulah bentuk kepedulian GMBI terhadap masyarakat sekitar.

"Hari ini saya didampingi tim Polda Lampung melaksanakan baksos 'GMBI Peduli', semoga  bermanfaat bagi masyarakat, apalgi kondisi saat ini harga kebutuhan sembako semakin meningkat," katanya.

Dilain sisi kata pengacara asal Kalianda Lampung Selatan ini, pihaknya mengajak kepada seluruh Ketua Distrik (Kabupaten), KSM (Kecamatan) serta anggota GMBI untuk hadir ditengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat dengan harapan kehadiran LSM GMBI dirasakan masyarakat.

"Berbagi itu indah, apalagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Saya mengajak seluruh GMBI di 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung untuk menyisihkan uang untuk menyalurkan sembako ke masyarakat sekitar," imbuhnya.

Kemudian kata pemilik kantor hukum Naga Selatan Indonesia Law firm ini, keberadaan LSM GMBI khususnya di Provinsi Lampung sudah dirasakan masyarakat bahkan GMBI Lampung sangat terbuka bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau tersandung hukum.

"Selain untuk kontrol sosial terhadap kebijakan dan program pemerintah, GMBI memiliki sisi positif untuk masyarakat yang membutuhkan, salah satunya menyalurkan sembako untuk keluarga kurang mampu meskipun tidak banyak.

Ditempat yang sama, salah satu penerima manfaat mengucapkan terima kasih kepada LSM GMBI Provinsi Lampung dan LSM GMBI Kabupaten Lampung Selatan, semoga berkah dan jaya selalu GMBI.

"Terima kasih banyak, semoga selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas, ditambah rezekinya dan sehat selalu, GMBI semakin jaya dan peduli sama masyarakat kurang mampu," tutupnya.

Sekedar untuk diketahui, penyaluran sembako di Muara Pilu, selain didampingi Direktorat Intel Polda Lampung, turut hadir Ketua GMBI Distrik Lamsel Casmayanto, Ketua KSM Bakauheni Saefuddin dan anggota. (Red).

Read More

Enam Pelabuhan ASDP Resmi Terapkan Standar Baru Keselamatan Nasional

 

Merak, 5 Agustus 2026 - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengimplementasikan secara penuh program Sterilisasi Pelabuhan secara serentak di enam pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar, pada Rabu (5/8). Momentum ini menandai babak baru transformasi layanan penyeberangan nasional menuju tata kelola pelabuhan yang semakin aman, tertib, modern, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jasa.

Implementasi serentak tersebut dilaksanakan di lima cabang operasional ASDP yang mencakup enam pelabuhan utama, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, dan Lembar. Penerapan ini menjadi puncak dari rangkaian persiapan yang telah dimulai sejak soft launching pada 20 Juli 2026. Seremoni go live dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dan turut dihadiri jajaran Direksi ASDP.

Selama masa transisi, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan melakukan penyempurnaan mekanisme operasional, sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, hingga penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sejak hari pertama implementasi.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa sterilisasi pelabuhan bukan sekadar perubahan tata ruang kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang menempatkan keselamatan sebagai nilai utama dalam setiap proses pelayanan.

"Hari ini menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan, melainkan perubahan budaya operasional yang memastikan setiap aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar. Kami percaya pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman, operasional yang semakin andal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan," ujar Heru.

Pada hari pertama implementasi, pengendalian kawasan pelabuhan berjalan sesuai rencana melalui pengaturan akses yang lebih tertib, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional, penataan aktivitas di area pelabuhan, serta penguatan pengawasan melalui sinergi bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya operasional yang semakin disiplin, sekaligus memastikan seluruh aktivitas di kawasan pelabuhan berlangsung sesuai standar keselamatan dan keamanan.

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi turut difokuskan pada penataan kawasan secara menyeluruh melalui penertiban aktivitas di area operasional, pendataan ulang seluruh pihak yang beraktivitas, penataan pedagang dengan identitas resmi, serta penguatan fasilitas pengawasan. Penerapan One Gate System (OGS) memperkuat pengendalian akses, sementara Automatic Gate System memangkas waktu layanan truk dari 10–15 menit menjadi 1–2 menit sehingga operasional pelabuhan menjadi lebih efisien. Sementara di Pelabuhan Bakauheni, implementasi diperkuat melalui penataan jalur lalu lintas kendaraan, pembangunan kantong parkir roda dua, penyempurnaan rambu dan media informasi, serta optimalisasi sistem pengendalian akses.

*Sosialisasi Intensif*
Pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, implementasi difokuskan pada penguatan kepatuhan operasional melalui sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder, pengawasan penggunaan APD, patroli gabungan secara rutin, serta penerapan pengaturan akses berbasis zonasi sehingga area operasional hanya dapat diakses oleh petugas sesuai tugas dan kewenangannya.

Adapun di Pelabuhan Kayangan dan Lembar, implementasi ditandai dengan penguatan pengendalian akses berbasis Face Recognition, penyematan APD secara simbolis kepada perwakilan stakeholder, serta peninjauan langsung kawasan steril sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, dan profesional.

Sejalan dengan implementasi tersebut, Kepala BPTD Kelas II Banten, Eko Indrayanto, menyampaikan bahwa pelaksanaan sterilisasi menjadi momentum penting setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan dan kini dapat dijalankan secara penuh.

"Setelah kurang lebih lima tahun sejak PM Nomor 91 Tahun 2021 diterbitkan, implementasi ini akhirnya dapat dilaksanakan. Kami mengapresiasi PT ASDP yang terus berinovasi dan melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dengan adanya sterilisasi ini diharapkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan semakin terjamin," jelas Eko.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengatakan keberhasilan go live hari ini merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung proses sosialisasi hingga implementasi penuh di lapangan.

"Sterilisasi merupakan langkah bersama dalam membangun budaya operasional yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan. Ke depan, pelaksanaan ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh pengguna jasa serta seluruh ekosistem pelabuhan," ujar Windy.

*Standar Baru*
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai sterilisasi pelabuhan merupakan langkah strategis yang tidak lagi dapat ditunda sebagai bagian dari modernisasi transportasi penyeberangan nasional.

"Kebijakan ini akan memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas layanan, sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik maupun mobilitas masyarakat melalui operasional yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, kesiapan infrastruktur serta sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar implementasi berjalan konsisten dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pelabuhan," ujarnya.

Melalui implementasi serentak di lima cabang operasional yang mencakup enam pelabuhan utama, ASDP optimistis sterilisasi akan menjadi standar baru pengelolaan pelabuhan penyeberangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada keselamatan, serta selaras dengan praktik pengelolaan pelabuhan berstandar internasional. Transformasi ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi penyeberangan Indonesia sekaligus mendukung konektivitas nasional yang lebih andal dan berkelanjutan.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More

Analisis Dugaan Penyimpangan DD Sinar Pasemah Lampung Selatan Capai Rp1,8 Miliar

LAMPUNG SELATAN – Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sinar Pasemah, Candipuro, Lampung Selatan mencuat. Sebuah dokumen analisis yang disusun Law Firm Mahatva Yodha, menyebut adanya indikasi penyimpangan anggaran selama empat tahun, mulai Tahun Anggaran 2022 hingga 2025, dengan estimasi potensi kerugian keuangan negara mencapai sedikitnya Rp1,8 miliar.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, total pagu Dana Desa Sinar Pasemah selama periode 2022–2025 mencapai Rp4,56 miliar, dengan realisasi penyaluran sekitar Rp4,13 miliar. Sejumlah pos anggaran dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut karena disebut belum didukung bukti administrasi maupun hasil pekerjaan yang memadai.

Analisis tersebut menguraikan sejumlah temuan yang diklaim berulang setiap tahun, di antaranya penggunaan anggaran keadaan mendesak, penyertaan modal BUMDes, insentif RT/RW, operasional pemerintah desa, hingga pembangunan infrastruktur yang disebut belum didukung dokumen pertanggungjawaban maupun bukti fisik sesuai nilai anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2022, misalnya, dokumen itu menyoroti penggunaan anggaran keadaan mendesak senilai lebih dari Rp417 juta, pembangunan saluran irigasi, serta sejumlah belanja PAUD, Posyandu, dan operasional desa yang menurut penyusun analisis memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait realisasi dan pertanggungjawabannya.

Sementara pada Tahun Anggaran 2023, sorotan diarahkan pada program ketahanan pangan berupa lumbung desa dengan nilai hampir Rp300 juta, yang disebut belum ditemukan bukti fisik maupun laporan distribusi manfaat. Selain itu, anggaran operasional pemerintah desa dan belanja keadaan darurat juga menjadi bagian dari analisis tersebut.

Memasuki Tahun Anggaran 2024, perhatian tertuju pada penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100 juta, pembangunan jalan desa, serta pembayaran insentif RT/RW. Penyusun dokumen menyebut sejumlah kegiatan tersebut perlu diaudit lebih mendalam untuk memastikan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan pelaksanaan di lapangan.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2025, analisis menyoroti belum tersalurkannya sebagian Dana Desa, tambahan penyertaan modal BUMDes, pembayaran insentif RT/RW, serta penggunaan anggaran keadaan mendesak yang dinilai memerlukan penjelasan resmi dari pemerintah desa.

Secara keseluruhan, dokumen tersebut menyebut adanya pola yang diduga berulang selama empat tahun, mulai dari penggunaan pos keadaan mendesak, dugaan pemecahan pekerjaan, penyertaan modal BUMDes, hingga belanja operasional dan insentif yang disebut belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.

Meski demikian, seluruh temuan dalam dokumen tersebut masih merupakan dugaan dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum adanya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum maupun auditor yang berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sinar Pasemah, Hadi Mustopa, belum memberikan keterangan. (Is)

Read More

Bupati Lampung Selatan Tinggalkan Aula, Pilih Bawah Flyover Natar untuk Lantik 12 Pejabat

LAMSEL, Natar - Ada pemandangan berbeda dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (5/8/2026).

Jika biasanya prosesi digelar di aula pemerintahan atau gedung berpendingin udara, kali ini Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memilih ruang terbuka di kawasan Pasar Natar, tepatnya di Underpass Flyover Kecamatan Natar.

Di tengah aktivitas pedagang buah, penjual makanan, dan arus kendaraan yang terus melintas, Bupati Egi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Suasana itu menjadi simbol bahwa birokrasi harus hadir, bekerja, dan memahami langsung kehidupan masyarakat.
Pelantikan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Dari 12 pejabat yang diangkat menjadi pejabat definitif, hampir seluruhnya sebelumnya telah mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang saat ini diduduki. Satu-satunya wajah baru dalam formasi tersebut adalah jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa pemilihan lokasi pelantikan bukan sekadar menghadirkan suasana yang berbeda atau seremonial semata, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap jabatan yang diemban harus berangkat dari realitas kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pelantikan bukanlah bentuk apresiasi ataupun penghargaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Tentu ini bukan hanya sebuah seremonial. Saya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah apresiasi atau penghargaan, tetapi melahirkan tanggung jawab, melahirkan kewajiban bagaimana kondisi riil di tengah-tengah masyarakat," ujar Egi.

Egi mengatakan, seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD hingga pejabat perangkat daerah, memperoleh amanah dari masyarakat dengan harapan mampu menghadirkan perubahan yang nyata.

Menurutnya, masyarakat menaruh ekspektasi besar terhadap pemerintah, baik untuk memperbaiki kehidupan mereka, lingkungan sekitar, maupun masa depan Kabupaten Lampung Selatan.

"Mereka memiliki ekspektasi tinggi, memiliki harapan tinggi terkait masa depan, memiliki aspirasi yang ingin berubah, baik itu dirinya sendiri, lingkungannya maupun kabupaten ini," kata Egi.

Bupati Egi bahkan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar secara utuh. Aroma sampah dan aktivitas perdagangan yang mereka rasakan sebelum pelantikan, menurutnya, merupakan gambaran nyata kondisi yang setiap hari dihadapi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjaga jarak dengan rakyat. Sebaliknya, pemerintah harus berjalan bersama masyarakat, memahami kebutuhan, harapan, hingga kemampuan ekonomi mereka sebelum menyusun maupun menjalankan setiap kebijakan.

Egi juga mengingatkan bahwa kepastian penghasilan yang diterima aparatur sipil negara berbeda dengan kondisi para pedagang kecil yang menggantungkan rezekinya dari hasil jualan setiap hari.

"Kalau kita setiap bulan hak kita sudah pasti, gaji sudah pasti. Tapi lihat pedagang di depan kita, mereka belum tentu hari ini dapat rezeki, besok pun belum tentu. Nah, inilah yang harus menjadi nurani kita bersama, bahwa hati kita ada di mereka," ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Bupati Egi mengingatkan seluruh pejabat agar memandang jabatan sebagai titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Karena itu, setiap amanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jabatan yang kita terima hari ini, besok bisa diambil. Maka manakala kita diberikan waktu titipan tersebut, pergunakanlah sebaik-baiknya, sebermanfaat-manfaatnya, seluas-luasnya. Ingat, setiap program yang saya minta harus melandaskan tiga aspek besar, yaitu tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan," pesan Egi.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Mhd Dharma Kurniawan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Agustinus Oloan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Djuanda sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Mugiyono sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Syaifulloh sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan dr. Nessi Yunita sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kemudian, Iwan Chandra Gautama sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Sumantri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Cahyadi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Devi Arminanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Alyasir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain melantik pejabat definitif, Bupati Egi juga memberikan tugas tambahan kepada dua pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas (Plt), yakni Al Mardiyah sebagai Plt Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Arif Surya Utama sebagai Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. (Mhr-Is)

Read More

Suara Anda Dibutuhkan! Pemkab Lampung Selatan Ajak Warga Isi Survei Rute DAMRI via Kalianda

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam survei yang diselenggarakan Perum DAMRI sebagai bagian dari proses penjajakan pembukaan layanan transportasi DAMRI melalui Kota Kalianda.

Survei ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Perhubungan dengan Perum DAMRI dalam rangka memetakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi antarkota.

Melalui survei tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan perjalanan sekaligus potensi penggunaan layanan DAMRI. Hasil survei akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Perum DAMRI dalam menyusun rencana pengembangan rute yang menghubungkan Kalianda dengan Bandar Lampung, bandara, pelabuhan, hingga Pulau Jawa.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa rencana layanan DAMRI melalui Kalianda saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan pemetaan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Semakin banyak masyarakat yang mengisi survei, semakin kuat pula data yang dapat menjadi dasar kajian dalam pengembangan layanan transportasi yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta memudahkan mobilitas masyarakat Lampung Selatan.

Masyarakat diimbau mengisi survei secara objektif sesuai dengan kebutuhan perjalanan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa survei ini bukan berarti rute DAMRI telah resmi dibuka, melainkan merupakan bagian dari proses kajian untuk melihat potensi permintaan layanan di wilayah Kalianda.

Ayo Berpartisipasi!

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyampaikan aspirasi melalui survei pada tautan berikut:

📝 https://forms.gle/R92U9kqawosVRUTy5

Satu suara Anda hari ini dapat menjadi langkah awal menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat Lampung Selatan.

Read More

Ribuan Warga Kelurahan Bumi Agung Kalianda Antusias Saksikan Karnaval HUT RI ke-81

LAMPUNG SELATAN - Dengan penuh semangat Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Karnaval perdana antar lingkungan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Minggu (2/8/2026).

Terlihat, ribuan warga memadati sepanjang jalan untuk menyaksikan karnaval perdana antar lingkungan yang berlangsung tersebut.

Diketahui, Karnaval yang digelar ini diikuti sekitar 600 peserta dari enam lingkungan, diantaranya : Lingkungan 01 Beringin Jaya, Lingkungan 02 Beringin Luar, Lingkungan 03 Pasar Baru, Lingkungan 04 Sukamandi, Lingkungan 05 Sukajadi dan Lingkungan 06 Way Mayan.

Kegiatan berlangsung dengan meriah dan penuh semangat.  Para peserta mengenakan beragam kostum unik, atraksi seni, hingga kreasi budaya yang memukau. Sorak sorai penonton ikut mengiringi disetiap rombongan yang melintas, sehingga  menjadikan karnaval perdana ini sebagai tontonan yang sangat menghibur sekaligus membangkitkan rasa kebersamaan pada seluruh masyarakat.

Lurah Bumi Agung, Irlan Rosyadi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inovasi baru dalam rangkaian peringatan HUT RI di wilayahnya. Jika sebelumnya hanya digelar jalan sehat, tahun ini seluruh lingkungan dilibatkan dalam sebuah karnaval yang lebih semarak.

"Ini merupakan karnaval pertama yang kami selenggarakan. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat luar biasa," ujar Irlan.
Ia menjelaskan, sekitar 600 peserta mengikuti pawai dengan rute melintasi Jalan Rawa-Rawa, Pasar Lama, Beringin Dalam hingga Beringin Luar.

Menurutnya, selain menjadi ajang hiburan, kegiatan tersebut bertujuan mempererat persatuan, memperkuat silaturahmi antar warga, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Insyaallah kegiatan ini akan kami jadikan agenda tahunan," tambahnya.

Agar peserta semakin bersemangat, panitia menyiapkan penilaian bagi penampilan terbaik. Para pemenang akan memperoleh trofi, piala, serta uang pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang ditampilkan.

Tak hanya menghadirkan kemeriahan, karnaval juga membawa berkah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ramainya masyarakat yang memadati lokasi membuat dagangan para pedagang laris manis.

"Alhamdulillah dagangan bakso saya habis lebih cepat dari biasanya. Mudah-mudahan acara seperti ini terus diadakan setiap tahun," ujar Ujang, salah seorang pedagang.

Irlan juga mengungkapkan, rangkaian kegiatan HUT RI di Kelurahan Bumi Agung masih akan berlanjut dengan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan HELAU yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026 dan akan diikuti seluruh lingkungan.

Sementara itu, Camat Kalianda yang diwakili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) M. Nur memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan karnaval perdana tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kelurahan Bumi Agung. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, aman, tertib, dan seluruh peserta dapat mencapai garis finis dengan selamat," kata M. Nur.

Menurutnya, karnaval menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas, seni, dan budaya sekaligus memperkuat persatuan antar lingkungan.

Usai memberikan sambutan, M. Nur secara resmi melepas peserta karnaval. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari implementasi Program Desa/Kelurahan HELAU di Kecamatan Kalianda.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas Polsek Kalianda, Babinsa Kelurahan Bumi Agung, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kalianda, Ketua LPM, para kepala lingkungan, para Ketua RT, serta tokoh masyarakat yang turut menyemarakkan kegiatan.

Karnaval perdana ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kecintaan terhadap tanah air masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Selain menjadi hiburan rakyat, kegiatan tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga melalui meningkatnya aktivitas para pelaku UMKM. (Red)

Read More