Sebanyak 101 Pejabat Pemkab Lampung Selatan Dilantik, Ini Daftarnya

LAMPUNG SELATAN — Gerbong rotasi Pemkab Lampung Selatan bergerak, ratusan pejabat dimutasi.

Sebanyak 101 pejabat resmi dilantik, ditambah 4 pejabat pelaksana tugas (Plt.) ditetapkan sekaligus di Kalianda, 2 September 2026.

Namun yang paling mencurigakan: daftar 101+4 ini diduga disusun tanpa koordinasi dengan Kepala OPD, tanpa transparansi, dan tanpa penjelasan resmi.


Berikut Daftar Lengkap 101 Pejabat Yang Dilantik:

1 Qoriniwan, S.H., MA. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2 Andi Sopiyan, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3 Deni Afero, S.Sos., M.I.P. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan
4 Ta'at Tafsiri, S.E. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
5 dr. Yani Widowati Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Rosa Resnida, S.K.M., M.H. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7 Elok Mahanani, S.E., M.M. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8 Marlena, S.Kom. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9 Murizal Effendi, S.H., M.I.P. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10 Rosmala, S.E., M.M. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11 Yenni Tristiana, S.E., MM Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
12 Rendy Eko Supriyanto, S.STP. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Irwan Khozaii, S.H., M.M. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
14 Desmifitra, S.T., M.T. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
15 Sutomo, S.E., M.M. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16 Jaelani, S.STP., M.H. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17 Yus Baimbang Bilabora, SKM, M.K.M., M.H. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18 Adiansyah Gunawan, S.I.Kom, M.I.Kom. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19 Nurma Suri, S.E. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20 Dewi Sari, S.K.M., M.Kes. Kepala Bidang Keperawatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
21 Sohari, S.E., M.M. Sekretaris Kecamatan Penengahan
22 Sumarin, S.STP. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
23 Amigunada Putra, S.T. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24 Riani Apriani, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25 Dian Indah Lestari, S.E., M.M. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26 Nasrulloh Nurani, S.E. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
27 Dwiko Yoba, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Perhubungan
28 Deni Wirawan, S.T., M.M. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
29 Asyri Mu Minalin, S.E., M.M. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan
30 Andwika Cahyani Jelisia, S.STP., M.H. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31 Saptaningsih, S.E., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32 Erdanda A S, S.H., M.H. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
33 Beny Candra, SH, M.AP Sekretaris Dinas Perikanan
34 Angga Satria Perdana, S.Kom., M.M Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
35 Berliantara, S.P., M.Si. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
36 Ratnawati, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37 Afna Yudiatma, S.STP. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38 Pretty Wulandari, S.Si., M.Si. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39 Puadi, S.P. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah
40 Iskandar Mujadi, S.E. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Daerah
41 Arif Surya Utama, S.H., M.M. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
42 Al Mardiyah, S.H., M.M Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
43 Eko Junaedi Prabowo, S.I.P. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat
44 Kodri, S.IP., M.M. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat
45 Suryani, S.E. M.M Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
46 Muhammad Febriansyah, S.T., M.M. Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja
47 Mintarsih, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
48 Mariliyah, S.IP Kepala Seksi Pendidikan dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan
49 Yuralina Verawaty, S.H., M.M. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan
50 Doni Firdaus, S.T., M.T. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Dinas Pendidikan
51 Eli Rosmaliana, S.K.M. Kepala Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan
52 Ns. Basroni Faizal, S.S.T., MARS Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
53 Wido Gamani, S.Gz., M.K.M. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
54 Sigit Wahyudi, S.E. Kepala Subbag Tata Usaha dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup
55 Muherwan Murod, S.E. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 1 Dinas Lingkungan Hidup
56 Imam Jamhuri, S.E., M.H. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 3 Dinas Lingkungan Hidup
57 Asnawati, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
58 Robiati, S.T., M.M. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga
59 Solliyansyah, S.E. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
60 Gunawan, S.E. Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
61 Ridho Fernando, S.Kom Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
62 Munnawaroh, S.A.P. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kalianda
63 Nurhayati, S.E.MM Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Kominfo Kecamatan Kalianda
64 Nurul Qomariyah, S.E., M.Pd. Lurah Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda
65 Iman Wahyudi, SH, M.M. Lurah Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda
66 Munzir, S.E. Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
67 Muhammad Bukhori, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Kalianda
68 Suparman, S.E. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Penengahan
69 Sudrajat, S.E. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Ketapang
70 Abdul Rohim, S.H. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Palas
71 Eman Rohman, S.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Sidomulyo
72 Darmono, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Merbau Mataram
73 I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Natar
74 Jadmiko, S.IP. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Jati Agung
75 Hairul Effendi, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Palas
76 Acam Suyana, S.H. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Permukiman
77 Bayu Wisnu Setiawan, S.Tr. Tra, M.M. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan
78 Muhammad Faisal Sidiq, S.Tr. Tra, M.M. Kepala Seksi Teknik Sarana Dinas Perhubungan
79 Ahmad Fatoni, S.IP. Kepala Seksi Teknik Prasarana Dinas Perhubungan
80 M Rizky Marandhika Satria, S.Tr. Tra Kepala Seksi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Pembinaan Dinas Perhubungan
81 Fetty Riana, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan
82 Donna Relistya, S.I.P Kepala UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau
83 Wardanny, S.E. Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau
84 Yuda Narti, S.Tr.P Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
85 drh. Ratu Meidiza Jovanda, M.Vet. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Tanjung Bintang
86 Joko Guswanto, SHI Kepala UPTD Puskeswan Kec. Kalianda
87 I Komang Tri Dharma Putra, S.Pt. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Sidomulyo
88 Wartono, S.H. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Palas
89 Supangat, S.Pt. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Candipuro
90 Sri Puji Wahyuni, S.Kom. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskeswan Kec. Candipuro
91 Alamsyah, S.Pt Kepala UPTD Puskeswan Kec. Tanjungsari
92 Endang Sri Mulyono, S.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskeswan Kec. Tanjungsari
93 Juwardi Yasa, S.H. Kepala UPTD Pelayanan Pasar Kec. Jati Agung
94 Hendra Pratama, S.STP Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pasar Kec. Katibung
95 Fikri Pratama Bara Sakti, S.E. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
96 Kalvari Daniel Uli Panggabean, S.Tr. Tra Kepala Subbid PBB P2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
97 Edward Nobel Sinuhaji, S.H., M.H Kepala Subbid Keberatan dan Banding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
98 Avivah Nur Rohmah, S.STP., M.Si Kepala Subbid Pembukuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
99 Muhamad Alkadrie, S.H., M.H. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Tanjung Bintang
100 Dian Mulyasari, S.Psi., M.M. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Jati Agung
101 Danny Setiawan, S.STP., MM Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Natar

📋 DAFTAR 4 PELAKSANA TUGAS (Plt.) — 2 SEPTEMBER 2026:

1 Andi Sopiyan, S.H., M.H. Camat Kecamatan Katibung
2 I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Muhrizal, S.E. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
4 Arif Kurniawan, S.T. Kepala Seksi Angkutan Laut, Udara dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan . (Is)

Read More

Ratusan Pejabat Pemkab Lampung Selatan Dimutasi, Dikonfirmasi Kepala BKD Bungkam

LAMPUNG SELATAN — Ratusan pejabat dimutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (3/9).

Sejumlah Kepala Dinas/Kepala OPD mengaku tidak mengetahui sama sekali, bahkan daftar yang dilantik tidak sesuai dengan yang diusulkan.
Informasi baru mereka ketahui setelah pelantikan selesai dilaksanakan! Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya praktik jual beli jabatan di balik layar, serta tuduhan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di baliknya dan Sekda gagal menjalankan fungsi koordinasi.

"Saya aja gak tahu, bawahan saya dilantik. Saya tahu baru siang ini. Yang lebih parah, nama yang dilantik ternyata tidak sesuai dengan yang saya usulkan. Seolah-olah ada tangan yang mengubah daftar itu di belakang punggung saya," kata salah satu pejabat Lampung Selatan.

Salah satu masyarakat secara langsung menyoroti dua pejabat kunci di Pemkab Lampung Selatan, kata dia, Sekda itu pejabat nomor dua di kabupaten, yang mengatur roda birokrasi. Kalau sampai kepala dinas tidak tahu bawahannya dilantik, bahkan usulannya diubah.

"Berarti Sekda tidak bekerja atau sengaja tutup mata! Di mana rapat koordinasinya? Di mana konsultasinya? Apakah Sekda sengaja menutup rapat supaya transaksi gelap tidak ketahuan," kata dia.

Kata dia, Sekda harus bertanggung jawab, bukan sekadar simbol.
"Kalau birokrasi berantakan, kalau proses tertutup, kalau dugaan jual beli jabatan muncul — Sekda yang pertama kali harus dimintai keterangan," ucap dia.

Ketidaktahuan Kepala Dinas, ditambah fakta daftar diubah sepihak, memicu dugaan yang praktik jual beli jabatan.

"Kalau murni sesuai prosedur, pimpinan pasti tahu dan usulannya dihargai. Kalau tidak tahu dan daftar diubah, berarti ada yang ditutupi. Dugaan jual beli jabatan sangat kuat di sini," tegas warga.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darma Kurniawan saat dihubungi di nomor whatsapp , nomor miliknya sempat aktif, namun sejurus kemudian saat rentetan pertanyaan nomor teleponnya tidak aktif lagi. (Is)

Read More

Mantan Kades Hara Banjar Manis Ditahan, Kerugian Negara Rp706 Juta

LAMPUNG SELATAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan menetapkan mantan Kepala Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, Syahruddin, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 2 September 2026. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Syahruddin langsung dilakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan proses penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ibnu Firman Ide Amin, S.H., mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup.

Alat bukti tersebut di antaranya keterangan saksi, petunjuk, alat bukti surat serta keterangan ahli.

“Dengan dua alat bukti itu kita yakin bahwa tersangka, mantan kepala desa, harus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Hara Banjar Manis dari kurun waktu 2022, 2023 dan 2024,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp706 juta.

Dugaan kerugian itu berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa selama tiga tahun anggaran, dengan total nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp4 miliar lebih. Bukan Hanya Kandang Sapi dan Sapi.

Pihak penasihat hukum Syahruddin menambahkan, dugaan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp706 juta tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Menurut penasihat hukum, persoalan yang tengah didalami dalam perkara tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan kandang sapi maupun pengadaan sapi.

“Kurang lebih kerugiannya Rp706 juta dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Bukan cuma kandang sapi dan sapi, ada hal-hal lain yang masih didalami,” ujarnya.

Ia menyebut, terdapat sejumlah kegiatan lain yang juga masih menjadi bagian dari pendalaman pihak Kejaksaan, di antaranya terkait pengadaan bibit ikan dan kegiatan lainnya.

“Termasuk terkait bibit ikan dan lain-lain. Itu yang masih didalami oleh pihak Kejaksaan,” tambahnya.

Kejari Masih Dalami Kemungkinan Tersangka Lain.

Penetapan Syahruddin sebagai tersangka juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.

Namun, Kejari Lampung Selatan belum memastikan apakah penyidikan nantinya akan berkembang dan menetapkan tersangka lain.

Kejaksaan menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup.

“Kita dalam melakukan penegakan hukum pastikan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang cukup. Untuk saat ini kita belum bisa berandai-andai,” tegasnya.

Penyidik masih akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun pihak-pihak terkait untuk mengungkap secara terang perkara tersebut. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta dan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, Kejaksaan memastikan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ancaman Pidana Maksimal 20 TahunPerkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Hara Banjar Manis yang merupakan bagian dari keuangan negara.

Kejaksaan menyebut dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Mengenai ancaman pidana, Kejaksaan menyebut hukuman maksimal dapat mencapai 20 tahun penjara.
Namun, penerapan pidana serta berat ringannya hukuman nantinya tetap bergantung pada fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan.

“Kalau bicara ancaman, maksimalnya 20 tahun. Akan tetapi, nanti semuanya dalam persidangan. Putusan akan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari tersangka yang nantinya menjadi terdakwa,” jelasnya.

Kuasa Hukum Masih Menunggu Tahap Selanjutnya

Sementara itu, kuasa hukum Syahruddin dari Kantor Hukum Rusman Efendy, yakni Fikri Amrullah dan Warsiso Buono, menyampaikan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi dengan keluarga kliennya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Terkait langkah selanjutnya, kemungkinan besok kami akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak keluarga maupun pihak-pihak terkait, apakah perkara ini akan dilanjutkan ke proses persidangan atau ada langkah-langkah hukum lain yang akan ditempuh,” ujarnya.

Pihak kuasa hukum juga akan mempelajari proses hukum yang telah berjalan serta mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada Syahruddin.

“Yang jelas, untuk langkah selanjutnya kami akan berkoordinasi dan mengonfirmasi pihak keluarga lebih lanjut, termasuk mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” pungkasnya.

Saat ini, proses penyidikan masih berjalan. Pihak Kejaksaan terus mendalami sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, termasuk kegiatan bibit ikan dan kegiatan lainnya.

Hasil akhir perkara tersebut nantinya akan ditentukan melalui proses hukum dan pembuktian di persidangan.(Red)

Read More

Menatap 2027, Bupati Lampung Selatan Tantang Ratusan Pejabat Baru Temukan Daya Ungkit Terbaiknya

LAMSEL, Kalianda - Menatap tantangan pembangunan pada 2027, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menantang ratusan pejabat struktural dan fungsional yang baru dilantik untuk menemukan daya ungkit terbaik dalam dirinya masing-masing.

Menurut Egi, keberhasilan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh kemampuan bekerja dengan hati, membangun kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Egi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang baru dilantik di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu siang (2/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Egi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar perpindahan jabatan, melainkan momentum untuk melahirkan semangat baru, ide-ide segar, dan kerja-kerja inovatif guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Ini menjadi hal yang baru dan juga semangat yang baru, sehingga bisa menghasilkan program-program baru, ide-ide baru, semangat baru, dan kerja-kerja yang baru,” kata Egi.

Menurut Egi, tahun 2027 akan menghadirkan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan kesiapan seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia mengajak para pejabat yang baru dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai ruang evaluasi dan introspeksi, baik terhadap kemampuan diri sendiri maupun kapasitas tim yang dipimpin.

Ia menilai, setiap individu memiliki potensi dan kelebihan yang dapat menjadi daya ungkit bagi organisasi. Namun, potensi tersebut hanya akan memberikan hasil maksimal apabila dibangun melalui kerja sama, kesamaan tujuan, dan semangat untuk tumbuh bersama.

“Temukan daya ungkit diri Anda sendiri, bekerjalah dengan hati serta bekerjalah dengan bersama-sama,” tegasnya.

Bupati Egi mengatakan, kualitas aparatur pada akhirnya akan tercermin dari hasil kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu, setiap tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan kesungguhan serta tujuan yang jelas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Apapun yang kita kerjakan dan kita hasilkan, kualitas itu akan terlihat. Mana kualitas yang bekerja dengan hati dan memiliki tujuan, dan mana kualitas yang bekerja hanya memenuhi tugas dan kewajiban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi meminta para pejabat untuk terlebih dahulu mengenali potensi dan kekuatan diri masing-masing sebelum membangun kerja sama dengan orang lain. Menurutnya, pemahaman terhadap kelebihan diri akan memudahkan setiap aparatur untuk saling melengkapi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita bekerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, kita harus bekerja bersama-sama,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Egi juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membangun budaya kerja yang mengedepankan kebersamaan.

Kemampuan menerima kelebihan orang lain sekaligus mengoptimalkan kelebihan diri, menurutnya, menjadi fondasi penting untuk menciptakan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mari kita bekerja dengan rasa, lihat ke diri kita masing-masing, menerima kelebihan orang lain dan menerima kelebihan diri kita. Barulah kita bisa mengisi ruang-ruang kerja sama, sehingga kita tidak berdiri sendiri-sendiri,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati Egi mengingatkan bahwa setiap perjalanan karier maupun pengabdian memiliki proses yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ia mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan setiap kesempatan sebagai energi positif dalam memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.

“Percayalah, semua itu ada awalan dan juga ada akhiran. Di antara keduanya ada proses yang memerlukan pilihan. Mau menjadi pihak yang mensyukuri atau yang tidak mensyukuri, pilihannya ada di tangan masing-masing,” kata Egi.

Turut mendampingi Bupati Lampung Selatan dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhamad Darmawan, Inspektur Kabupaten Badruzzaman, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Mhd Dharma Kurniawan. (Is-lmhr)

Read More

Ratusan Pejabat Struktural Dan Fungsional Lampung Selatan Dilantik di MPP

LAMSEL, Kalianda - Gerbang birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali bergerak. Sebanyak 152 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik di tengah aktivitas pelayanan masyarakat, Rabu (2/9/2026).

Bukan tanpa alasan halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan dipilih sebagai lokasi pelantikan. Momentum tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa jabatan yang diemban para pejabat baru harus bermuara pada satu hal, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dan disaksikan langsung masyarakat yang tengah mengakses layanan di MPP.

Sebanyak 152 pejabat yang dilantik terdiri atas 45 pejabat administrator, 56 pejabat pengawas, dan 51 pejabat fungsional. Selain itu, empat ASN juga mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), masing-masing tiga orang untuk jabatan administrator dan satu orang untuk jabatan pengawas.

Dalam arahannya, Supriyanto menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan. Jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Ada alasan mengapa pelantikan ini dilaksanakan di halaman MPP. Karena momentum ini dapat dilihat dan dihadiri oleh masyarakat yang sedang menjalankan pelayanan. Jabatan yang kita emban harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang baik,” kata Supriyanto

Menurutnya, pemilihan MPP sebagai lokasi pelantikan juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi tentang siapa yang menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan dan kewenangan pemerintah.

“Harus kita sadari, siapa yang akan kita layani? Tentu masyarakat. Apa yang kita lakukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Supriyanto secara khusus meminta para pejabat yang baru dilantik memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani hingga tuntas. Ia tidak ingin pelayanan pemerintah justru membuat masyarakat harus kembali datang dengan persoalan yang sama.

“Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan dan pulang membawa persoalan. Semua masalah masyarakat harus tuntas. Jangan membawa persoalan yang sama saat pulang,” ujarnya.

Pesan tersebut semakin relevan dengan keberadaan tulisan aspirasi masyarakat yang terpampang di sekitar lokasi pelantikan. Bagi Supriyanto, aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat harus didengar dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas maupun mengambil kebijakan.

Di sisi lain, Supriyanto menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan saat ini terus mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,71 persen.

Capaian tersebut, kata dia, perlu dipertahankan melalui birokrasi yang semakin solid, bekerja efektif, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang didapat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan kewenangan masing-masing serta memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan semakin baik.

“Saya percaya dengan birokrasi yang solid mampu menjadikan Lampung Selatan maju menuju Indonesia Emas. Berikan yang terbaik di mana pun kita berada,” kata Supriyanto. (ptm-Is)

Download: Daftar Pelantikan Pejabat Struktural dan Pelaksana tugas (2 September 2026)

Read More

Dari Ruang Kelas ke Lapangan, 18 Peserta PKN II Belajar Strategi Lampung Selatan Menguatkan Ekonomi Desa

LAMSEL, Kalianda - Sebanyak 18 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai ruang belajar langsung untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pembangunan, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Para peserta dari berbagai instansi dan daerah tersebut tidak ingin berhenti pada pembelajaran berbasis data maupun pemberitaan. Melalui Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN), mereka turun langsung ke lapangan untuk melihat realitas pembangunan sekaligus menggali praktik yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Kunjungan itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dalam kegiatan penerimaan peserta VKN Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026 di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (2/9/2026).

Ketua Rombongan VKN Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2026, Suparjana, mengatakan Lampung Selatan dipilih bukan sekadar untuk memenuhi agenda visitasi. Daerah ini dipandang penting untuk memberikan pengalaman lapangan yang melengkapi pembelajaran kepemimpinan yang selama ini diperoleh peserta di ruang kelas.

“Kami datang ingin melihat secara langsung, mendapatkan informasi. Kalau hanya mendapatkan informasi dari media, nampaknya kurang lengkap kalau tidak langsung melihat. Teman-teman memilih Lampung Selatan sebagai lokus untuk melengkapi pembelajaran di bangku kelas dan mendapatkan realitas yang sebenarnya,” ujar Suparjana.

Menurut dia, pengalaman langsung di lapangan memberikan perspektif yang berbeda. Kondisi nyata yang ditemui selama visitasi dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai bagaimana sebuah kebijakan dirancang, dijalankan, sekaligus menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah.

Selama berada di Kabupaten Lampung Selatan hingga Jumat, rombongan akan menggali berbagai praktik pembangunan dari sejumlah program yang dinilai relevan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Peserta berasal dari berbagai instansi dan pemerintah daerah, antara lain Kementerian Kehutanan serta Kabupaten Ciamis, Garut, Bandung, Sumedang, Subang, dan Cirebon.

Salah satu fokus utama visitasi adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut menjadi perhatian karena dinilai memiliki praktik baik yang dapat dipelajari dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa.

“Kami ingin melihat program terbaik nasional, khususnya KDMP. Sudah banyak success story dari KDMP sehingga bekal kami semakin paripurna untuk melengkapi pengalaman,” kata Suparjana.

Ia berharap pembelajaran yang diperoleh dari Lampung Selatan tidak berhenti sebagai pengalaman bagi para peserta. Pengetahuan dan gagasan yang didapat diharapkan dapat dibawa pulang, dikembangkan, dan diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

“Pembelajaran dari Lampung Selatan ini bisa menyebar. Insight dari Lampung Selatan ini bisa kami semai di seluruh Indonesia. Strategi yang selama ini diimplementasikan bisa menjadi pengalaman bagi kami,” ujarnya.

Lampung Selatan Buka Ruang untuk Saling Belajar

Sekda Lampung Selatan Supriyanto menyambut baik dipilihnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu lokus VKN. Menurutnya, kunjungan tersebut bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program daerah, tetapi juga momentum membangun jejaring dan bertukar gagasan antar daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan pendamping. Ini merupakan ruang strategis untuk saling belajar, menguatkan dan berbagi pengalaman dalam membangun pemerintahan yang efektif serta ekonomi masyarakat yang kuat,” ujar Supriyanto.

Ia menilai tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Pemerintah dituntut bergerak lebih cepat, adaptif, dan efektif, sekaligus mampu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pendidikan kepemimpinan seperti PKN dinilai memiliki peran penting dalam membentuk pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga mampu berpikir strategis, membangun kolaborasi, serta menghasilkan kebijakan dan program yang berdampak.

Supriyanto kemudian memaparkan pengembangan KDMP di Kabupaten Lampung Selatan. Dari 140 koperasi yang telah berdiri atau dipersiapkan, sebanyak 120 koperasi telah masuk dalam proses pengembangan.

Para peserta VKN juga akan difasilitasi untuk melihat secara langsung salah satu lokus, yakni Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bumi Sari. Dari lokasi tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai implementasi program di tingkat desa.

Pembelajaran juga tidak terbatas pada KDMP. Rombongan akan mendapatkan informasi mengenai sejumlah program nasional lainnya yang berjalan di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program kampung nelayan yang diarahkan untuk turut memperkuat ekonomi masyarakat.

Supriyanto menegaskan, Lampung Selatan tidak ingin memosisikan diri sebagai daerah yang hanya menjadi objek pembelajaran. Sebaliknya, visitasi diharapkan menjadi ruang terbuka untuk saling berbagi pengalaman dan memberikan masukan.

“Datang ke sini untuk menggali, bertanya, mengkritisi, dan membawa gagasan. Kita sama-sama belajar. Tidak ada daerah yang lebih dari daerah lain. Apa yang ada, silakan dibawa. Apa yang masih kurang, tolong beri masukan,” tegasnya.

Ia pun meminta jajaran perangkat daerah yang terlibat, khususnya Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, serta pihak koperasi yang menjadi lokus visitasi, memberikan dukungan penuh kepada peserta.

Dukungan tersebut dilakukan dengan membuka akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pembelajaran tidak berhenti pada gambaran umum, tetapi mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai strategi, proses, sekaligus tantangan pembangunan di daerah.

“Pemerintah daerah yang maju adalah yang mau belajar. Daerah yang kuat adalah yang mampu berkolaborasi. Lampung Selatan tidak sendirian. Tantangan ke depan sangat luas,” kata Supriyanto.

Melalui VKN tersebut, Lampung Selatan diharapkan menjadi ruang bertemunya pengalaman, data, dan gagasan antardaerah. Dari pertemuan itu, praktik pembangunan yang telah berjalan dapat saling dipelajari, dikritisi, dan dikembangkan menjadi strategi baru untuk memperkuat kepemimpinan serta ekonomi masyarakat di berbagai daerah. (ptm-Is)

Read More

GTRA Way Kanan Rakoor Gugus Tugas Reforma Agraria

WAY KANAN,  – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Way Kanan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Buay Pemuka Pengiran Tuha, Kantor Bupati Way Kanan. Selasa (1/9/2026)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim GTRA Kabupaten Way Kanan serta menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, Mahmudin, S.H., M.H., dan Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reforma Agraria Bank Tanah, Nova Suryandaru, sebagai narasumber.

Rapat bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya terkait penataan aset, penataan akses, serta tindak lanjut program Reforma Agraria di Kabupaten Way Kanan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reforma Agraria Bank Tanah, Nova Suryandaru, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Way Kanan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan investasi, mengamankan aset daerah, serta memberikan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat," ujarnya.

Sinergi yang dibangun melalui rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, mempercepat realisasi investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan di Kabupaten Way Kanan  yang maju, berkelanjutan, dan bisa berdaya saing.

Diakhir kegiatan tersebut, peserta membahas pelaksanaan dan tindak lanjut program Reforma Agraria serta berbagai langkah yang perlu dilakukan secara bersama. Rapat juga menghasilkan Berita Acara Kesepakatan dan Kesepahaman yang ditandatangani oleh Tim GTRA Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara terpadu dan berkelanjutan.  (Red)

Read More