Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Lampung Selatan Uji Kesiapan Sirene Tsunami dan Jalur Evakuasi Pesisir

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sistem kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di kawasan pesisir guna memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

Menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama sejumlah pemangku kepentingan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi tower sirene peringatan dini tsunami, jalur evakuasi, hingga titik kumpul masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pengecekan dilakukan pada Selasa (8/9/2026) di Kecamatan Kalianda dan Rajabasa dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, TNI-Polri, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh perangkat pendukung evakuasi berada dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.

"Untuk di Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda semua unsur terpenuhi. Destana (Desa Tangguh Bencana) ada, jalur evakuasinya ada, titik kumpulnya ada, tempat pengungsiannya ada, tower tsunami ada dan berfungsi dengan baik," ujar Maturidi.

Selain Kalianda, pengecekan juga difokuskan di Kecamatan Rajabasa yang meliputi Desa Banding, Desa Sukaraja, dan Desa Way Muli Induk.

Menurut Maturidi, Desa Banding dan Way Muli Induk telah memiliki seluruh komponen kesiapsiagaan yang diperlukan, mulai dari kepengurusan Destana, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga tower peringatan dini tsunami yang berfungsi dengan baik.

Sementara itu, hasil pemeriksaan di Desa Sukaraja menemukan adanya kendala pada sistem tower peringatan dini tsunami yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Dari empat lokasi yang menjadi titik pengecekan hari ini, hanya di Sukaraja yang sedikit bermasalah. Tower-nya memang ada permasalahan. Jika dipantau dari kantor, dia berfungsi, tetapi di lokasi tidak berfungsi. Ini segera kita laporkan ke pusat," kata Maturidi.

Ia menjelaskan, temuan tersebut justru menunjukkan pentingnya kegiatan pengecekan berkala agar setiap perangkat mitigasi dapat diketahui kondisi riilnya di lapangan dan segera diperbaiki apabila ditemukan kendala.

Menurutnya, keberadaan sirene peringatan dini, jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang mudah dijangkau, serta kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko korban apabila terjadi bencana.

Melalui upaya tersebut, Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah pesisir. Dengan optimalisasi sistem peringatan dini serta peningkatan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan daerah tidak berhenti pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau semata, tetapi juga memastikan seluruh perangkat evakuasi dan perlindungan warga dapat berfungsi secara maksimal ketika dibutuhkan. (Kmf)

Read More

BPN Way Kanan Serahkan 15 Sertipikat Tanah Wakaf Ke Kemenag

WAY KANAN— Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan menyerahkan *15 Sertipikat Tanah Wakaf* kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.

Penyerahan dilakukan di Aula Kantor Kemenag Way Kanan pada Senin (7/9/2026) oleh *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, Nikolas Palinggi, http://S.Si., M.H.*, bersama jajaran.

Nikolas merinci, 15 bidang tanah wakaf tersebut tersebar di Kecamatan Baradatu: 8 bidang, Gedung Labuhan 3 bidang, Bahuga 3 bidang 
dan Kecamatan Way Tuba 1 bidang

"Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf," ungkap Nikolas.
Ia berharap dengan adanya sertipikat ini, pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

"Sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Way Kanan," terangnya.

Read More

Hadapi Dampak Erupsi Anak Krakatau, Wabup Syaiful Pastikan Layanan Kesehatan Lampung Selatan Siap Bergerak

Sidomulyo - Kesiapan menghadapi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) tidak cukup hanya dengan memantau kondisi gunung.

Kesiapan fasilitas kesehatan, peralatan medis, tenaga kesehatan, hingga kemampuan pelayanan di lapangan juga harus dipastikan agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan apabila terjadi gangguan kesehatan.

Hal itu menjadi perhatian Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar saat meninjau Puskesmas Kecamatan Sidomulyo, Senin (7/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam menghadapi kemungkinan dampak abu vulkanik maupun gangguan kesehatan lain yang dapat muncul akibat aktivitas GAK.

Dalam peninjauan itu, Wabup Syaiful melihat langsung kondisi sarana dan prasarana, ketersediaan peralatan kesehatan, serta kesiapan pelayanan yang menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan.

Menurut Syaiful, pemerintah tentu berharap aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak menimbulkan dampak yang mengganggu masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesiapan.

“Harapan kita tidak ada apa-apa ke depan. Tapi kalau terjadi apa-apa, kita sudah siap dengan alat kesehatan yang diperlukan,” ujar Syaiful.

Ia menyebut sejumlah gangguan kesehatan yang perlu diantisipasi, terutama keluhan yang berkaitan dengan pernapasan akibat paparan abu vulkanik, serta gangguan lain seperti diare dan keluhan pada kulit.

“Potensinya itu tadi, yang diperlukan seperti pernapasan, diare, gatal. Nah, itulah minimal yang bisa dilakukan untuk melayani ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan,” katanya.

Syaiful menilai Puskesmas Sidomulyo menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang perlu dipastikan benar-benar siap. Selain berada di kawasan yang cukup ramai, puskesmas tersebut melayani masyarakat dalam jumlah besar dan berpotensi menerima pasien dari wilayah sekitar apabila terjadi peningkatan kebutuhan pelayanan.

“Sidomulyo ini menjadi salah satu puskesmas yang cukup menonjol karena berada di tengah pusat keramaian dan yang dilayani juga cukup banyak. Dari Candipuro juga nanti bisa larinya ke Sidomulyo, dari Jabung juga. Artinya kita harus siap benar,” jelasnya.

Kesiapsiagaan, lanjut Syaiful, tidak hanya menyangkut ketersediaan alat dan fasilitas. Faktor personel juga harus menjadi perhatian agar pelayanan tetap berjalan ketika terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan.

Ia meminta kondisi tenaga kesehatan turut diperhatikan, termasuk menjaga stamina petugas agar tetap mampu memberikan pelayanan secara optimal dalam situasi yang membutuhkan respons cepat.

“Yang harus kita perhatikan juga jangan sampai nanti tenaga kita kelelahan. Kalau kelelahan, nanti ngomongnya ngasal, emosinya muncul, mukanya masam. Itu kita hindari,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kesiapan fisik dan mental seluruh petugas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi bagian dari kualitas penanganan, sebab masyarakat yang datang membutuhkan bukan hanya pelayanan medis, tetapi juga respons yang cepat dan sikap yang baik.

“Intinya harus terjaga. Jangan sampai masyarakat tidak terlayani dengan baik,” tegas Syaiful.

Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan dukungan fasilitas, peralatan, personel, serta aspek teknis pelayanan dapat bergerak apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan.

Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik, mengikuti perkembangan melalui informasi resmi pemerintah, serta segera memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan yang berkaitan dengan paparan abu vulkanik maupun gangguan kesehatan lainnya. (Kmf-Red)

Read More

Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Bupati Lampung Selatan Berlakukan KBM Daring 7-8 September 2026

 

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menetapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring bagi seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, pada 7-8 September 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 150 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Akibat Dampak Abu Vulkanik, sekaligus sebagai langkah antisipatif melindungi peserta didik dari dampak sebaran abu vulkanik akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turun langsung meninjau sejumlah sekolah di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Minggu (6/9/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak sebaran abu vulkanik sekaligus memastikan kesiapan sekolah dalam menerapkan langkah mitigasi.

“Jadi karena memang debu di sini cukup banyak, kita akan tindaklanjuti untuk pembelajaran besok (7-8 September) dengan metode daring,” kata Egi.

Selain memastikan keberlangsungan proses pendidikan, Bupati Egi juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar ruangan selama kondisi erupsi masih berlangsung.

“Kalaupun terpaksa ada kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, harap menggunakan masker dan tambahannya kacamata. Jaga kesehatan, karena kesehatan diri kita akan memengaruhi kesehatan keluarga kita,” pesannya.

Secara administratif, kebijakan KBM daring tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2026 tertanggal 6 September 2026.

Surat edaran itu diterbitkan menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya peserta didik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama telah menginstruksikan seluruh kepala satuan pendidikan untuk segera menerapkan langkah-langkah pengamanan guna meminimalkan risiko paparan abu vulkanik terhadap peserta didik.

“Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2026, seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, diminta mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring pada tanggal 7 sampai 8 September 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap siswa di tengah meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau,” jelas Hendry.

Meski pembelajaran dialihkan ke sistem daring, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas di sekolah selama masa pemberlakuan kebijakan tersebut. Pelaksanaan KBM daring juga akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan aktivitas vulkanik dan dampaknya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai bagian dari mitigasi, seluruh satuan pendidikan juga diminta untuk sementara meniadakan kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas lain yang berlangsung di luar ruangan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.

Pihak sekolah selanjutnya diminta memberikan edukasi kepada peserta didik agar membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Para siswa diimbau tetap berada di lingkungan yang aman selama kondisi erupsi masih berlangsung.

Penggunaan masker juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan diri. Karena itu, seluruh warga satuan pendidikan diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat perjalanan menuju dan dari sekolah.

“Kami mengimbau seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah sederhana tetapi sangat penting untuk mengurangi risiko dampak abu vulkanik,” ujarnya.

Selain lingkungan pendidikan, Pemkab Lampung Selatan turut mengimbau siswa bersama orang tua atau wali murid untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan wisata, rekreasi, maupun aktivitas bermain di kawasan pesisir pantai yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Hendry menegaskan, seluruh instruksi tersebut harus segera dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sekolah diminta melakukan sosialisasi secara masif kepada guru, tenaga kependidikan, siswa, serta orang tua agar langkah mitigasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

“Keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Kami berharap seluruh satuan pendidikan dan orang tua dapat mendukung kebijakan ini demi menjaga kesehatan dan keamanan anak-anak kita,” kata Hendry. (Kmf-Red)

Read More

Erupsi Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Bergerak Cepat Lindungi Warga Pesisir

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah langkah penanganan lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam, 5 September 2026.

Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait itu digelar untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak berupa abu vulkanik.

Namun demikian, Hendry menegaskan kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa erupsi tahun 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.

“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan, baik di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.

Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.

Untuk mendukung aspek kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan melakukan pembagian masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi berlanjut. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan rekomendasi dari instansi terkait.

Pada saat yang sama, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan apabila dampak erupsi berkepanjangan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan. Seluruh perangkat daerah juga diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.

Untuk mendukung penanganan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator dengan layanan Call Center di nomor 0823-5892-4600.

Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam.

Selain melakukan koordinasi internal, BPBD juga menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.

Hendry menambahkan, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kebingungan, seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Hendry.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, meningkatkan kewaspadaan, serta terus mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Kmf)

Read More

Aktivitas Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Ingatkan Warga Gunakan Masker dan Tingkatkan Kewaspadaan

 

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan  menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang saat ini berstatus Level III (Siaga).

Warga juga diminta menggunakan masker penutup hidung dan mulut serta pelindung mata ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama jika terjadi hujan abu vulkanik.

Imbauan tersebut disampaikan setelah Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak Jumat (4/9/2026). Gunung api yang berada di kawasan Selat Sunda itu mengalami erupsi berulang disertai semburan lava pijar (lava fountain) yang diperkirakan mencapai ketinggian 100 hingga 400 meter dari puncak kawah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan aktivitas gunung api tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap masyarakat di wilayah pesisir Lampung Selatan.

Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Lampung Selatan pada Sabtu (5/9/2026), aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Data Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin mencatat kolom abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar Flight Level (FL) 480 atau setara ±14,6 kilometer di atas permukaan laut, dengan arah sebaran abu bergerak ke barat mengikuti pola angin di lapisan atmosfer atas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belum berdampak terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

“Dapat kami laporkan bahwa kondisi saat ini Gunung Anak Krakatau aman. Walaupun terkadang masih melakukan erupsi, akan tetapi tidak memengaruhi warga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah,” kata Maturidi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Meski demikian, Maturidi menegaskan bahwa kewaspadaan tetap menjadi prioritas. Pemkab Lampung Selatan melalui BPBD bersama perangkat daerah terkait terus memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta petugas vulkanologi yang bertugas di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran. Selain itu, Desa Tangguh Bencana di Desa Rajabasa dan Pulau Sebesi juga terus diaktifkan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko.

“Selalu berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan petugas badan vulkanologi yang berada di Hargo Pancuran untuk mengamati situasi dan kondisi Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.

BPBD juga mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan wisatawan, agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif sesuai rekomendasi otoritas vulkanologi.

“Diimbau kepada seluruh warga masyarakat, nelayan, wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau radius tiga kilometer, serta untuk selalu tenang dan waspada, serta tidak terpancing oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Maturidi.

Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, masyarakat yang berada di sekitar wilayah Selat Sunda diminta menggunakan masker penutup hidung dan mulut serta pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu. Warga juga dianjurkan menutup sumur dan sumber air terbuka guna mencegah kontaminasi debu vulkanik.

BPBD Lampung Selatan turut mengingatkan masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Syahbandar, maupun BPBD setempat, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Apabila terjadi kondisi darurat atau membutuhkan penanganan kebencanaan, masyarakat dapat menghubungi Call Center BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600.

Seiring pemantauan yang terus dilakukan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan mengajak masyarakat untuk tetap beraktivitas secara normal, namun tetap disiplin menjalankan langkah-langkah mitigasi dan mengikuti arahan dari instansi berwenang demi menjaga keselamatan bersama. (Is-Nsy)

Read More

Ribuan Warga Rajabasa Protes Kinerja PDAM Tirta Lampung Selatan

Rajabasa - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten Lampung Selatan disoal.

Ribuan warga dari tiga desa di Kecamatan Rajabasa, yakni Desa Cugung, Kerinjing, Batu Balak musyawarah untuk melakukan kesepakatan penolakan terhadap pengambilan sumber air bersih dari Citiis.

Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah debit air yang akan dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Lampung Selatan di luar batas pemanfaatan air. Sehingga nantinya ini akan berdampak secara langsung untuk kebutuhan air masyarakat.

Hal itu diketahui bahwa sumber mata air Citi'is tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dari tiga desa untuk mengaliri ke rumah rumah warga.

Terlihat dari poster yang dipampang pada musyawarah tiga desa tersebut bertuliskan "Kami Warga Desa Cugung, Kerinjing, Dan Batu Balak, Menolak Pengambilan Sumber Air Bersih Dari Citiis Oleh PDAM Karena Kami Juga Kekurangan Dan Kekeringan"!!!

Kepala Desa Cugung, Syafrudin Ali mewakili masyarakat tiga Desa. menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana pembangunan untuk pengambilan Air Bersih yang akan dilakukan oleh pihak PDAM kabupaten Lampung Selatan diketahui untuk di alirkan menuju Bakauheni, hal itu  didasarkan pada keinginan menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kawasan yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat tiga desa tersebut.

"Kami tetap menolak dengan keras rencana pengambilan air bersih dari sumber mata air Citi'is yang akan di lakukan oleh PDAM Lampung Selatan, Tidak ada tawaran atau kompromi bagi kami. Perjuangan ini adalah upaya mempertahankan keberlanjutan Sumber mata air agar tetap lestari bagi generasi mendatang," tegas Syafrudin diikuti seruan setuju dari ribuan masyarakat.

Syafrudin Ali. Juga menambah dari hasil musyawarah Tiga Desa tersebut diketahui bahwa material yang sudah di pasang oleh pihak PDAM Tirta Kabupaten Lampung Selatan untuk segera di angkut dan tidak ada lagi aktivitas dalam bentuk apapun.

"Semua sudah setuju dan kita berikan waktu kurang lebih satu minggu untuk pihak PDAM segera melakukan pengangkutan material pipa," tambahnya (Red)

Read More