DPRD Lampung Kritik Balai Besar

 

BANDARLAMPUNG-Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan Balai Besar jangan hanya “duduk manis” saja atas jebolnya tanggul Way Napal dan Way Gatel yang mengancam ratusan hektare sawah di Kabupaten Pringsewu.

Elly mengatakan sudah bertahun-tahun dirinya menyampaikan usulan, keluhan masyarakat, dan petani atas kondisi tanggul di wilayahnya. Bahkan, dia bersama Balai Besar pernah berkunjung ke wilayah tersebut.

Hingga kini, Balai Besar masih berpangku tangan alias duduk manis. Jika didiamkan, khawatir tanggul jebol sehingga merendam ratusan hektare sawah fuso di Kecamatan Ambarawa hingga Pardasuka.

Elly Wahyuni meminta agar Balai Besar segera melakukan monitoring dan langkah cepat tanggap mengatasi jebolnya tanggul.

Elly mengaku prihatin, para petani terancam gagal panen di wilayah yang merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Pringsewu.

“Ya, tentu saya prihatin dengan kejadian ini, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu gagal panen, akibat direndam air hujan luapan saluran irigasi,” ujarnya

Dia menjelaskan waktu lalu politisi partai besutan Prabowo Subianto ini sempat membawa aspirasi petani di wilayah tersebut prihal saluran irigasi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan balai besar yang membidangi hal tersebut.

Hanya saja, Bunda Elly sapaan akrab menilai, balai besar kurang merespon terhadap aspirasi petani yang dia bawa. Sehingga, hal yang dikhawatirkanya terjadi luapan air saluran irigasi meluap hingga mengancam ratusan petani gagal panen.

Seharusnya, Balai Besar dapat merespon dan bersinergi secara cepat, prihal aspirasi para petani demi mewujudkan semboyan Petani Berjaya Lampung.

“Bahkan, kami dari DPRD Provinsi Dapil III pernah melakukan monitoring ke lokasi bersama perwakilan balai besar, tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang diharapkan para petani dan masyarakat,” tandasnya.

Kendati begitu, dia tetap berharap agar Balai Besar yang membidangi hal tersebut dapat merespon aspirasi ratusan petani di Kabupaten Pringsewu, demi mewujudkan Petani Berjaya Lampung.

Dengan cara melakukan, pembangunan saluran irigasi yang dinilai mampu mengundang akitivitas pertanian di Kecamatan Ambawara, khususnya Kabupaten Pringsewu.

Research sederhana yang dilakukan, tiga tahun lalu, 17 Februari 2019, tanggul Way Gatel itu juga jebol sehingga sawah yang ada di sekitarnya terendam. Air luapan dari bendungan merendam area sawah dan masuk lagi ke Way Bulok di bagian bawah.

“Jembatan gantung yang menghubungkan Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo dengan Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu juga terendam air Sungai Way Sekampung,” katanya.

Kejadian tersebut mengundang perhatian warga yang datang menyaksikan bendungan yang baru selesai tahun 2018. Dimana sejumlah warga mengambil foto dan mem-video kan bendungan yang jebol itu.

Read More

Ferdy Ferdian Reses Di Lampung Tengah

Anggota komisi V Lampung Ferdy Ferdian Azis reses di delapan tempat dapil Vll di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Reses yang digelar hari ini minggu (11/09/2022) di kampung Srikencono Kecamatan Buminabung ini adalah titik lokasi yang 7, pertemuan yang pertama sudah digelar di kecamatan Sindang Agung.

Dari pertemuan di 8 titik di Lampung Tengah yang dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan ibu-ibu sejumlah Aspirasi masyarakat disampaikan kepada Ferdy Ferdian anggota DPRD Lampung.

“Bapak Tupar yang menyampaikan tentang tingginya potongan diperusahaan tepung tapioka, dan tidak hanya itu masyarakat meminta untuk timbangannya sendiri dihadapkan diluar agar masyarakat yang menjual hasil taninnya dapat melihat bobot yang ditimbang saat penjualannya di perusahaan tersebut,” kata dia.

Dari dusun 2A warga setempat, Gio mengeluh tentang langkahnya pupuk bersubsidi. Pasalnya harga melambung tinggi namun petani sangat kesusahan untuk mendapatkannya, ia meminta untuk ditelusuri kenapa pupuk tersebut sangat susah dicari dan didapatkannya.

Edy warga lain mengucapkan banyak-banyak terkasih atas bantuannya yang diberikan untuk menyambut HUT KAM yang ke-58 tahun kampung Srikencono Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Cakra lampung

Read More

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan BBM

Bandar Lampung – Vittorio Dwison, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung pada saat Paripurna DPRD Lampung dalam rangka Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Rabu (7/9) di Ruang Rapat Paripurna melakukan interupsi dan menyatakan sikap Fraksi PKS mengenai penolakannya atas kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah pada 3 September yang lalu.

“Izin pimpinan interupsi!, Saya Vittorio Dwison, Fraksi PKS ingin menyampaikan sikap dan aspirasi rakyat tentang kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada 3 September lalu,” kata Vittorio.

Setelah Mingrum Gumay, Ketua DPRD Lampung yang juga pimpinan sidang hari ini, memberikan kesempatan, Vittorio Dwisonpun melanjutkan.

Vittorio menyatakan bahwa kini rakyat sedang kesulitan, sedang kesusahan dan sedang terpuruk.

“Dalam kondisi rakyat yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, sedang terpuruk, maka kami menyampaikan, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi,” tegas Aleg PKS Dapil Lampung Tengah.

Dia juga menyatakan bahwa Fraksi PKS ingin rakyat Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

“Namun kenaikan harga BBM ini justru berdampak sebaliknya. Pulih Lebih Lambat dan Bangkit Makin Berat. Untuk itu kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat. Terimakasih, merdeka!” pungkas mantan Ketua BEM Unila 2003-2004 lagi. (Red)

Konkrit news

Read More

Ketua DPRD Lampung Apresiasi KASAD

Lampung – Ketua DPRD Lampung sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Senin (05/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengucapkan selamat datang kembali di Sang Bumi Ruwai Jurai dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan tugas operasi Yonif 143/TWEJ yang dilaksanakan 2 (dua) hari 05-06 September 2022.

Kunjungan ini sudah sekian kali dilakukan oleh KASAD dalam rangka kunjungan kerja, sebagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung ini memberikan pesan bahwa keseriusan KASAD terhadap perkembangan dan monitoring Angkatan Darat di Lampung sangat masif,” ujar Mingrum

Mingrum yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)  menjelaskan sinergitas dan kolaborasi terus ditingkatkan antar lembaga terbukti kemarin DPRD Lampung mendukung dan terus mendorong Liga Santri Piala KASAD 2022 untuk terus dilaksanakan dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air bagi para peserta LIGA.

”DPRD Lampung sebagai lembaga wakil rakyat dan rakyat merupakan Ibu Kandung Dari TNI merupakan satu kesamaan yang sama yaitu berdiri bersama rakyat dalam bingkai semangat gotong royong dan menjaga kesejukan, ketentramaan serta stabilitas keamanan untuk Provinsi Lampung yang kita cintai ini,” tutup Mingrum

LIDIK.ID

Read More

Mingrum Reses di Lampung Tengah

Ketua DPRD Lampung menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bersama pelajar SMK N 3 Terbanggi Besar yang dilaksanakan di Aula SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Sabtu (03/09/2022).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kegiatan sosialisasi ini difokuskan kepada pelajar dalam rangka membangun serta membentuk karakter yang berbudi pekerti, tata krama, etika dan sopan santun dalam proses belajar di sekolah.

“Pelajar menjadi bagian dari proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berintelektual serta ber akhlak, kalian dipersiapkan untuk menggantikan para pemimpin saat ini untuk mengambil alih dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia kedepan,” ujaar Mingrum.

Ia juga menghimbau kepada pelajar untuk menggali potensi melalui ekstrakurikuler dan kegiatan – kegiatan positif untuk minimalisir tindakan – tindakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum.

“Sekolah kejuruan mempersiapkan pelajar untuk mampu bersaing di dunia kerja secara keterampilan, jangan salah menyalurkan ilmu yang didapatkan, jika ada kejuruan otomotif maka gunakan ilmu tersebut untuk membuka bengkel jangan menjadi peserta balap liar,” ungkap Mingrum.

Lampung undercover

Read More

Anggota DPRD Lampung Sikapi Pengesahan Paripurna APBD

Pengesahan paripurna APBD tahun 2022 diprediksi tertunda, hal tersebut disebabkan salah satu kesepakatan yang tertuang dalam Banmus tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yaitu ketidakhadiran salah satu OPD pada RDP yang selayaknya digelar oleh Komisi III DPRD Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan koordinisasi dan komunikasi yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD sudah tertuang dalam Banmus yang disepakati. Dengan tujuan menyatukan visi misi pembangunan Provinsi Lampung menjadi lebih baik.

Namun, lanjut Daing–sapaan akrab–Ikhwan Fadil Ibrahim, ketika salah satu tahapan tidak terpenuhi, akan berdampak pada tertundanya pengesahan APBDP di tahun 2022.

“Efek ketidak hadiran salah satu OPD, tertunda jadwal paripurna pengesahan APBD-P. Sebab, hingga surat kedua yang dikeluarkan komisi III untuk Sekretariat DPRD untuk mengikuti RDP tidak ada jawaban yang pasti,” kata Daing sapaan akrabnya, Kamis (01/09/2022).
Kendati demikian, lanjut Daing, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada OPD terkait hingga 3 hari ke depan, untuk hadir pada RDP bersama Komisi III. Tentu, pihaknya berharap Sekretariat DPRD bisa hadir sebelum jadwal pengesahan APBD-P, 07 September 2022 digelar.
“Nggak bisa hari ini, bisa besok. Gak bisa juga besok bisa Senin, dan bisa juga Selasa. Harapan kami, sebelum paripurna pengesahan APBD-P dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan yang diutarakan oleh Komisi III memiliki dasar jelas. Yaitu, agar masyarakat dan semua pihak mengetahui. Bahwa, pihaknya sudah menjalankan kewajibannya. “Tapi, insya Allah, ketidak hadiran temen- temen di sekretariat ini punya alasan yang jelas. Karena, Komisi III dan Sekretariat ini kan hanya beda kamar saja, artinya kapan pun bisa RDP dengan kita. Kita ini satu rumah, hanya kamarnya saja yang beda,” tegas Daing. (*)

KIPRAH.CO.ID

Read More

Soal BOS, Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar Dilaporkan ke Kejati Lampung

Bandarlampung - Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan kembali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan korupsi.

Hal ini dilakukan Gabungan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (LSM Gamapak) Jumat (2/9) lalu.

Ketua LSM Gamapak, M Ali Yusup mengatakan, Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan atas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020-2021.

“Ya, secara resmi kami telah melaporkan Bapak Haryono. Dari hasil investigasi di lapangan dan bukti yang sudah dimiliki, kuat dugaan dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyelewengan Dana BOS,” ungkapnya melalui pesan tertulis, Kamis (8/9).

Menurutnya, pihaknya tergerak melaporkan dugaan penyimpangan ini karena prihatin Dan sadar akan dampak korupsi.

“Berdasarkan dugaan temuan itu, kami meminta kepada pihak Kejati Lampung untuk agar segera memproses laporan kami serta memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Study Kajian Korupsi (LSM Pusaki), Junindra Estrada melaporkan dugaan korupsi penggunaan Dana BOS SMA 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 ke Kejati, Selasa (16/8/22).

Junindra meminta Kejaksaan Tinggi Lampung limit mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021.

“Kami minta dugaan korupsi di SMAN 1 Terbanggi Besar diungkap,” kata dia melalui siaran pers, Kamis (18/8/22).

Alasannya kata Junindra, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut.
“Kami mendukung penuh Kejati Lampung mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 yang sudah dilaporkan ke Kejati Lampung,” paparnya.

Diketahui, sebelumnya penggunaan Dana BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Tahun 2020-2021 baik dari kegiatan fisik dan non fisik sudah dilaporkan LSM PAKP Provinsi Lampung Fikri ke Kejati Lampung belum lama ini.

Fikri dengan tegas meminta kepada Kejati Lampung, agar dapat segera memeriksa dan memanggil pihak terkait misalnya kuasa penguna anggaran, Haryono selaku Kepala SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

Masih kata Fikri, PAKP akan terus memantau terus progres-proses pelaporan ini hingga tuntas. Tanpa adanya tebang pilih main mata atau memperjual belikan perkara, dan apabila menemukan indikasi kerugian negara segera menetapkan tersangka pelaku dugaan korupsi dana BOS SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

“PAKP juga mengingatkan kepala Sekolah agar bisa dan harus amanah melaksanakan tugas mengelola dana BOS, karna akan berakibat fatal jika menyelewengkan BOS, karena masyarakat umum terlebih sosial kontrol mengawasi penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Sementara Kepala SMAN I Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono saat dikonfirmasi justeru memblokir nomor wartawan. (Rel).

Read More

Ketua DPRD Lampung Serahkan Medali Pemenang Liga Santri PSSI Piala Kasad

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyerahkan medali pemenang kompetisi liga santri PSSI Piala Kasad tahun 2022 yang diselenggarakan di stadion Pahoman, Bandar Lampung, Senin (29/08/2022)

Saat ditemui, Mingrum yang juga merupakan penggiat olahraga sepakbola menyampaikan bahwa kemenangan yang diraih merupakan bukti nyata dari sebuah strategi yang disusun sedemikian rupa serta didukung oleh solidaritas team yang konsisten dimulai dari awal pertandingan hingga akhirnya keluar menjadi juara pada kompetisi ini.

” Hasil ini membuktikan bahwa para santri mampu memberikan hasil yang maksimal ditengah persaingan yang sangat ketat, ini juga membuat semangat mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai bagian ikut serta dalam berkontribusi untuk negeri di bidang olahraga ” Ujar Mingrum

Ia juga mengatakan kompetisi ini muncul sekaligus mematahkan stigma bahwa kegiatan dan penggalian potensi santri hanya berbasis keilmuan tentang agama.

” Kita bisa lihat bersama, para santri yang ikut dalam laga ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa, ini membuktikan moderenisasi pola pembelajaran yang dilakukan di tempat mereka tidak hanya berbasis keilmuan saja, ada bidang yang menggali potensi setiap santri dan mereka memfasilitasinya ” Lanjut Mingrum

Mingrum juga mendorong penggalian potensi para santri untuk di tingkatkan dan terus dijaga dengan melakukan latihan rutin.

” Sama seperti pisau, jika tidak di asah maka dia akan tumpul, saya akan dorong dan dukung kepada ponpes ataupun sekolah berbasis keagamaan untuk memfasilitasinya ” Tutup Mingrum,(*)

Deklarasinews

Read More

PKS Apresiasi Atlet Lari

Bandarlampung – Atas capaian lari ultramarathon sepanjang 77 KM dari Bandar Lampung ke Bandar Jaya, Lampug Tengah dalam rangka HUT ke 77 Republik Indonesia, Joni Warman Anggota PKS dari Kota Bandar Lampung diganjar sebagai Anggota Partai yang Kreatif dan Inspiratif oleh Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (29/8).

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar mengungkapkan bahagianya terdapat anggota PKS yang dengan inisiatifnya melakukan hal-hal yang spektakuler. Hal ini menjadi contoh dan inspirasi bagi semua pihak. “Tidak hanya bagi kader PKS, namun juga inispirasi bagi masyarakat Lampung dan Indonesia,”ungkap Aleg PKS Dapil Lampung Utara dan Way Kanan.

Pada kesempatan itu, Mardani Umar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung inipun mengenang saat dirinya masih berstatus sebagai siswa SMA di Xaverius yang rutin berjalan kaki dari Metro hingga Bandar Lampung setiap jelang HUT Kemerdekaan RI. “Setiap malam 17 Agustus, kami dan beberapa siswa rutin berjalan kaki mengenang perjuangan pra proklamasi, yakni peristiwa Rengas Dengklok, dari Metro menuju Tanjung Karang,”kenang Mardani. “Kalau Pak Joni Warman ini lari sepanjang 77 KM, kami dulu cuma jalan kaki. Sekarang hanya kenangan,” kata Mardani lagi.

gemamedia

Read More

Nunik Sampaikan Jawaban Pemprov Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Wakil Gubernur Chusnunia memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/08/2022).

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Menurut Chusnunia, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud dari perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang bertema Manusia Berkualitas, maka kebijakan yang dirancang dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya keuangan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” ucap Wakil Gubernur

Adapun instrument penting Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan melanjutkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3) Pembangunan Infrastruktur;

4) Reformasi Birokrasi;

5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;

6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, menurut Wagub, diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya.

“tentunya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah,” ujar Wagub
Pada Rancangan Perubahan APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah memperhitungkan alokasi Belanja Infrastruktur Daerah mencapai sebesar 36,31% dari total Belanja Daerah yang didalamnya termasuk Belanja Modal mencapai sebesar Rp1.644.971.837.802,44 (Satu Triliun, Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Dua Koma Empat Puluh Empat Rupiah).

Hal tersebut, menurut Wakil Gubernur dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, maka Daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Chusnunia menyatakan Bahwa ke depan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami yakin, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Wagub.
“Pada prinsipnya kami mendapat kesan positif bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya. saya ucapkan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah,” tutup Wakil Gubernur Chusnunia. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)

Read More

Fraksi PKS Lampung Daulat Puluhan Siswa SD Sebagai Parlemen Cilik

Bandar Lampung – Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Read More

Kenal Dekat dengan Midi Iswanto

Bandar Lampung – Midi Iswanto merupakan seorang anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat.

Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung Midi Iswanto merupakan seorang pengusaha yang terjun ke politik. Kini menjabat sebagai anggota DPRD Lampung.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung ini sudah malang melintang sebagai anggota DPRD Lampung.

Sebelum duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung melalui Partai Demokrat, Midi Iswanto mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Lampung Tengah.

Midi Iswanto duduk di DPRD selama dua periode, 2009-2014 berlanjut 2014-2019.

Dia dari tahun 2019 sampai sekarang dipercaya kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, mewakili fraksi Partai Demokrat.
Midi mengatakan ketertarikan terjun ke dunia politik sejak tahun 2002 silam. Pria kelahiran 22 Mei 1967 ini mengaku punya banyak teman yang berkecimpung di dunia politik.

Dia sempat bergabung dengan Partai PKB, dan akhirnya melabuhkan diri ke Partai berlogo bintang mercy di tahun 2018.

“Saya basic nya pengusaha, dari sana saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu berpikir,” kata Midi, Kamis (1/8/2022).

Midi punya penilaian sendiri, mengenai awal mula ketertarikan nya dengan dunia politik.

Menurut Midi, sebagai anggota legislatif banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat banyak.

Salah satunya kebijakan kebijakan politik, yang dihasilkan sangat membantu kemaslahatan masyarakat banyak.

“Kebijakan politik sangat tinggi dalam menjalankan dan mengelola roda pemerintahan,” kata Midi.

Dari situlah, lanjut Midi dirinya tergerak untuk ikut berkontribusi bersama dengan masyarakat dengan terjun ke dunia politik.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.

Dia berharap jangan sampai masyarakat apatis sehingga lebih memilih untuk golput.

“Jangan golput, ayo sama sama kita ramaikan datang ke TPS menentukan pilihan pemimpin,” kata Midi.

Midi juga mengajak masyarakat menghilangkan paradigma silahkan siapa saja yang menjadi memimpin.

Menurutnya, masyarakat harus dapat mengenal terlebih dahulu siapa sosok calon pemimpin yang dipilih nanti.

“Kebijakan pembangunan, politik anggaran yang masuk ke daerah daerah. Terkait juga dengan peraturan daerah, ini kan bergantung pada siapa yang memimpin nya,” kata Midi.

Disinggung mengenai rencana di Pemilu 2024, Midi tak menampik dirinya akan kembali bertarung untuk duduk di DPRD Provinsi Lampung.

“Seperti nya masih (calon DPRD), tapi lihat situasi dan kondisi dulu di partai,” kata Midi.

Lampung undercover

Read More

Siti Rahma: Anggaran Harus Tepat Sasaran

Ketua Komisi III DPRD Lampung Siti Rahma meminta kepada mitranya di dinas terkait supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran.

Pasalnya, ini sudah tahun ketiga pemerintahan Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) dan penekanan itu sangat diperlukan.
“Supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran, supaya kadis di dinas masing-masing SKPD, agar tidak itu-itu saja programnya,” tegas Siti Rahma, Rabu (31/8/2022).

Selain itu juga, soal Ketua DPRD Lampung langsung memantau komisi III, menurut Siti Rahma, bahwa itu bagian dari pemantauan dirinya karena koordinator di bidangnya.

“Itu bukan soal urgent, Kita pengen bahwa program-program ini tepat sasaran,” jelasnya.

“Jadi Ketua (DPRD,red) itu hanya memantau sifatnya, karena dia juga ke komisi IV dan V, karena selama ini hanya di Badan anggaran dan Bapemperda saja,” terangnya.

Kalau untuk Kartu Petani Berjaya (KPB), menurut Politisi Partai NasDem itu sebagian sudah berjalan.

“Kita tadi bahas juga soal itu bahwa ini sudah tahun ketiga. Dan jika KPB itu kalau untuk di dapil saya sendiri sebagian sudah jalan yakni di Pringsewu, masalah maksimal atau apa namanya, itu kita lakukan evaluasi,” ujar Siti Rahman menekankan.

Siti Rahma mengaku banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dikerjakan, sehingga ia mengaku kerepotan.

“Kita ini cuci piring atau banyak PR-PR,” ujar Siti Rahma sambil bercanda

“Yang pasti karena ini sudah tiga tahun di pemerintahan, maka harus efektif untuk menggunakan anggaran yang tepat, jadi SDM di dinas-dinas itu harus ditingkatkan,” tandasnya.(*)

TOPIKINDONESIA.ID

Read More

DPRD Bahas Wacana Pilkada Serentak

Lampung – Ketua DPRD Lampung menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada November 2024 dimajukan. Selasa (30/08)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan usulan itu bisa saja dilakukan oleh KPU dengan mempunyai banyak pertimbangan, karena KPU bagian dari penyelenggara pemilihan tersebut.
“Siapapun boleh usul namanya Demokrasi dan sepertinya baru lisan yang disampaikan dengan Presiden, artinya masih dalam proses pengkajian serta meminta pandangan, kita tunggu saja kongkritnya bagaimana, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh KPU jika merekomendasikan pilkada maju dari sebelumnya ” Ujar Mingrum

Ia juga menyebutkan keberhasilan Pilkada tidak hanya di ukur dari bagaimana pelaksanaan tersebut terpenuhi secara waktu, tetapi harus mempertimbangkan aspek kesiapan internal KPU hingga tingkat daerah, mitra pelaksanaan pemilu, peserta pemilu dan lainnya.

” Pelaksanaan tersebut sudah disepakati di awal pada bulan November 2024, jika ingin diusulkan untuk lebih cepat, harus mempertimbangkan sejumlah aspek, kita tidak ingin pelaksanaan yang mengeluarkan anggaran yang sangat besar terkesan tidak sesuai harapan rakyat yang tidak berprinsip terhadap asas Demokrasi yang transparansi, jujur dan adil ” Tutup Mingrum

LIDIK. ID

Read More

Dua Kabupaten Baru di Lampung 7 Tahun Berhenti di Kemendagri

DPRD Provinsi Lampung telah menyetujui pembentukan Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga.
Dua calon kabupaten baru di Lampung itu sudah 7 tahun jadi usulan, dan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat lewat di Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

“Prosesnya masih di Ditjen Otda Kemendagri,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Selasa (30/8).
Sementara itu, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung ini melanjutkan, untuk tiga calon kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bunga Mayang, Natar Agung dan Lampung Tenggara belum diusulkan secara resmi ke DPRD.

“Belum dibahas karena usulannya pun belum ada. Lagi pula, sejauh yang saya tahu moratorium untuk tidak ada DOB (Daerah Otonomi Baru) kan belum dicabut. Makanya saya agak kaget mendengar ada 3 DOB baru di Papua,” ujarnya.
Diketahui, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
Rmollampung

Read More

DPRD Lampung Kuatkan Pelayanan kepada Rakyat

Bandar Lampung – Kerja-kerja simultan dan kolaboratif terus dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Lampung sebagai etalase utama partai mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk 9 juta warga Lampung.

Salah satu yang dilakukan adalah pertemuan antara Fraksi PKS DPRD Lampung dengan Dewan Pakar. Pertemuan yang dilangsungkan di Begadang Resto, Bandar Lampung, Jumat (2/9/2022) bertujuan untuk mendengar dan mengelaborasi berbagai gagasan-gagasan pembangunan terutama dari para anggota Dewan Pakar.

Mardani Umar, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, menyampaikan agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kerja-kerja Fraksi PKS, mendengar berbagai saran dan masukan tentang pembangunan di Provinsi Lampung dari elemen-elemen masyarakat guna menguatkan peran dan fungsi Fraksi.

“Hari ini kebetulan dari salah satu kamar di rumah sendiri, Dewan Pakar PKS. Kita akan dengarkan berbagai saran, dan tentu mudah-mudahan akan ada kolaborasi antara Fraksi dengan Dewan Pakar PKS,” kata Mardani Umar.

Sementara, Hantoni Hasan, Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Fraksi PKS.

“Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan, ” ungkap Hantoni.

Menurutnya, pertemuan seperti ini harus sering dilakukan guna merawat dan menjaga semangat output kepemimpinan di berbagai ranah khususnya ranah publik baik eksekutif, legislatif yang dilihat dalam berbagai dimensi.

“Dimensi pertama adalah pemimpin sebagai pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, fungsi pemimpin yang transformatif, yakni memiliki cita-cita, visi, misi dan tujuan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai yang dimiliki dalam program kerja yang nyata,” ungkap Hantoni Hasan.

Dia berharap dalam konteks kepemimpinan transformatif, Fraksi PKS dapat mengelaborasi berbagai pemikiran-pemikiran Dewan Pakar guna diejawantahkan sebagai konsep arah kebijakan faksi untuk ditransformasikan sesuai dengan fungsi DPRD yakni legislasi/pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.

Hadir pada pertemuan itu, anggota Fraksi PKS di antaranya Mardani Umar, Zunianto, Vittorio Dwison, Heni Susilo, Syarif Hidayata, Puji Sartono, dan Ade Utami Ibnu.

Sedangkan Dewan Pakar, selain Hantoni Hasan dan Joko Mulyono, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar, hadir pula anggota Dewan Pakar yakni Qomaru Zaman (Wakil Wali Kota Metro), Rindang Sari (tokoh PAUD Lampung), Fahrur Razi (eks birokrat), Sujarwo (mantan Kabid Lelang Kanwil DJKN Lamkulu), Rusli Syukur (tokoh adat dan budayawan Lampung), Amrullah (pengusaha hasil bumi), serta Noviantoro (akademisi). []

Wartalampung.id

Read More

DPRD Sikapi OTT Penerimaan Siswa Kedokteran

Permintaan agar KPK terus menyusur semua yang terlibat korupsi, termasuk orang tua/wali mahasiswa kedokteran UNILA adalah semacam upaya paksa untuk membuka tabir praktik suap yang, bahkan, oleh KPK sudah berlangsung lama.

Salah satu yang meminta agar KPK membongkar tuntas praktik suap itu adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Sahdana.

Anggota Fraksi PDIP itu menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor UNILA dan kroninya.
“Jangan hanya terbatas pada kasus yang berlangsung tahun ini. OTT yang baru terjadi ini bisa menjadi pintu masuk membongkar praktik suap yang oleh KPK sendiri disebut sudah berlangsung lama. Semua oknum yang bermain selama ini harus diusut,” katanya, Selasa (23/08/22).

Sahdana mengaku peristiwa OTT Rektor Unila tak hanya memalukan, tetapi sekaligus menyedihkan.

“Praktik sokok menyogok di Unila itu telah merampok kesempatan masyarakat kurang mampu untuk menjadi seorang dokter yang kini sangat dibutuhkan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya lagi.

Ia terangkan bahwa KPK harus tahu akibat dari praktik suap itu banyak generasi muda di desa yang memiliki potensi menjadi ahli, tiba-tiba gagal mencapai cita-citanya.
“Ini jahat sekali. Tak cuma culas, tapi juga tidak sejalan dengan upaya luhur bangsa yakni mencerdaskan semua rakyat berdasarkan keadilan dan persamaan hak untuk maju dan mengembangkan diri,” ujar Sahdana.

Sebagai seorang putra daerah Lampung, Sahdana mengingnkan agar proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri di masa datang bisa bersih dan transparan.

Haluan Indonesia

Read More

Pemprov Lampung Diapresiasi DPRD

Bandar Lampung –- Pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung pasca pandemi covid-19 semakin membaik, Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Lampung.

Dihadapan Awak media, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan bahwa, Pendapat Asli Daerah (PAD) dapat mengalami kenaikan.

“Kenaikan PAD Lampung sekitar 5 sampai 10 persen yang dapat di maksimalkan dengan banyak peluang-peluang yang belum masuk,” kata Politisi Gerindra di Kantor DPRD Lampung, Selasa (23/08/22).

Daing sapaan akrabnya, menuturkan pencapaian yang diraih oleh Pemprov Lampung merupakan upaya bersama dari semua pihak. Artinya, komunikasi, koordinasi eksekutif dan legislatif sangat bagus. Sehingga, berdampak pencapaian PAD yang sangat bagus. Dengan demikian, Pemprov Lampung dapat menunjang pembangunan di kabupaten.

“Kita juga sangat respect dan apresiasi  dengan yang dilakukan oleh pemprov Lampung dalam menunjang perekonomian, bukan hanya jalan provinsi jalan lingkungan pun kita support untuk di bangun,” ujarnya.

Pembangunan yang dilakukan, kata Daing. Juga dapat berdampak baik pada masyarakat, dengan komitmen mensukseskan program petani berjaya.

“Karena tujuannya bagaimana petani berjaya ini dapat memaksimalkan hasil pertaniannya lancar dan ditunjang dengan jalan yang baik,” tegasnya.

Hal yang perlu diperhatikan, tambah Daing. Pembangunan di daerah-daerah juga perlu dilakukan untuk dapat menunjang perekonomian secara menyeluruh.

“Perlunya fasilitas jalan lingkungan menuju tempat-tempat pertanian supaya program petani berjaya ini dapat dilaksanakan secara maksimal,” tutupnya.

WARTAPOST.ID

Read More

Puluhan Siswa Kunjungi DPRD Lampung

Bandar Lampung – Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Read More

Paripurna, DPRD Lampung Sampaikan 12 Raperda

 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Tentang 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD, Senin (22/8).

Dua belas Raperda usul inisiatif DPRD Lampung diantaranya (1) Raperda tentang Perlindungan Penjaringan Indonesian Lampung (Inisiatif Bapemperda), (2) Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Inisiatif Bapemperda).

“(3) Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 (Inisiatif komisi 1), (4) Raperda Penyelenggaraan Pengurusan pemerintah Daerah (Inisiatif komisi 1),” kata Juru Bicara 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung, Semin.

Kemudian (5) Raperda tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak atau Produk Ternak (Inisiatif komisi 2), (6) Raperda tentang Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM (Inisiatif komisi 2), (7) Raperda Investasi Daerah (Inisiatif komisi 3).

“Lalu (8) Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan dan lain lain Pendapatan yang sah (Inisiatif komisi 3), (9) Raperda Pembangunan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbourcity (Inisiatif komisi 4),”ucapnya.

Sedangkan, (10) Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan sistem limbah domestik regional (inisiatif komisi 4), (11) Raperda terkait Penyelenggaraan kewarganegaraan (Inisiatif komisi 5) dan (12) Raperda tentang Penyelenggaraan pendidikan (Inisiatif komisi 5).

“Berikut itulah 12 Raperda usul inisiatif DPRD Lampung yang bisa saya sampaikan hari ini,” tutup Semin yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung.

Rmollampung

Read More

Mingrum Apresiasi Pelepasan Ekspor Nanas di GGP

Ketua DPRD Lampung dampingi Ketua DPR RI lakukan kunjungan kerja (Kunker) serta pelepasan ekspor nanas oleh PT. Great Giant Pineapple (GGP) yang dilaksanakan di Gudang Factory GGP, Rabu (24/08)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengapresiasi GGP yang menghasilkan produk asli lokal (Lampung) yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun mancanegara.

“Tadi kita berkeliling melihat bagaimana proses yang ketat dilakukan oleh GGP dalam rangka memastikan produk yang keluar hingga sampai di tujuan tetap dalam kondisi baik dan layak, semuanya dilakukan sangat hati-hati,” ujar Mingrum.
Ia juga menjelaskan GGP telah ikut serta berpartisipasi dalam melakukan penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kesempatan SDM yang berada di lingkungan kerjanya menjadi skala prioritas.
“Tadi ngobrol dengan salah satu karyawan nya, ternyata GGP memberikan skala prioritas terhadap masyarakat sekitar yang ingin bergabung di perusahaan buah ekspor ternama ini,” kata Mingrum

Terakhir, ia meminta untuk menjaga keharmonisan, kesejukan dan meningkatkan sinergitas kepada petani plasma agar tercipta kolaborasi yang saling menguntungkan sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi.

Garis komando

Read More

Mingrum Paparkan Bahaya Narkotika

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH MH menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 1 Tahun 2018 Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zak adiktif lainnya di SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Jumat (26/8/2022)

Mingrum Gumay mengatakan bahwa semua leading sektor hingga hari ini tidak henti-hentinya melakukan imbauan mengenai pencegahan dan sosialisasi bahayanya penggunaan narkotika. Ini menjadi permasalahan kita bersama, yang mana penggunaannya sebagian besar generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan hasil penelitian Badan Nakotika Nasional (BNN) sekitar 5 juta yang menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu di negara kita adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lain-lain. Dan tingkat penggunaannya lebih didominasi anak muda, ini yang perlu kita gotong-royong, mulai dari rumah hingga sekolah untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan hal tersebut,” ujar Mingrum.

Ia juga mengungkapkan pendapatan negara ini tergerus secara cuma-cuma hanya untuk memberikan layanan, baik fasilitas, bantuan rehabilitasi dan lainnya bagi para pengguna narkotika.
“Kalau pengguna narkotika ini turun, serta penanganan kasusnya semakin sedikit, maka alokasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, contohnya membangun infrastruktur sektor pendidikan maupun memberikan subsidi berupa beasiswa, kan jauh lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk tidak boleh mengenal narkotika dalam kondisi yang tidak stabil yakni belum dapat melakukan kontrol diri sepenuhnya serta memahami akan bahaya jika ikut terlibat dan mengkonsumsi narkotika.

“Kenal saja tidak boleh apalagi digunakan, masa depan kalian akan seketika hilang jika ikut terlibat mengkonsumsi narkotika,” pungkas Mingrum.

BERITAANDA

Read More

Kenal Lebih Dekat Elly Wahyuni

Bandar Lampung – Akademisi berpindah menjadi politisi, simak perjalanan politik dan profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung.

Sebelum menjadi anggota DPRD, putri daerah Lampung Elly Wahyuni, awalnya menekuni profesi dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tahun 1887 silam.

Kini Elly Wahyuni sukses sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode. Terhitung sejak periode 2009- 2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

Tidak hanya sebagai anggota parlemen, Elly Wahyuni bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD 1 Provinsi Lampung dari partai Gerindra.

Saat ditanya Tribunlampung, apa alasan Elly wahyuni beralih profesi dari akademisi ke politisi, ia menceritakan perjalanan karirnya.

“Jadi awalnya waktu saya jadi Dosen Ekonomi di UBL, banyak sekali Partai Politik yang menawarkan saya untuk bergabung sebagai angota Partai.

“Namun, saya masih ragu lalu kemudian ada teman saya mengajak untuk bergabung di Partai Gerindra dan saya langsung tertarik,” kata Elly Wahyuni kepada Tribunlampung pada, Senin (8/8/2022).

Selanjutnya Elly Wahyuni mengatakan alasannya tertarik bergabung ke Partai Gerindra.

“Pertama saya tertarik dengan partai Gerindra karena setelah saya cari tau siapa ketua partai Gerindra yakni Prabowo Subianto, dan anak Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan begawan ekonomi,” ujarnya.

Saya kan alumni Ekonomi Unila, jadi saya pikir begawan Ekonomi artinya dia akan menata Ekonomi Indonesia, nah dari pendidikan, kita tidak dapat berbuat banyak jika kita tidak nyemplung atau ada di dalam dunia penentu kebijakan, itu lah alasan awalnya saya tergabung di Gerindra,” imbuhnya

TribunLampung.co.id

Read More