Portal Berita Online

Sangat Tak Layak, SMPN 19 Mesuji Butuh Diperbaiki


Mesuji- Kepala SMPN 19 Mesuji, Suratno mengeluhkan kurangannya fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, sebagai faktor pendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar.


Pasalnya, sekolah yang terletak di Desa Labuan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu hanya memiliki sebanyak 4 lokal saja. 

Bangunan gedung perpustakaan yang kondisinya sudah rusak berat, dengan jumlah siswa sebanyak 68 orang. 


Padahal SMPN Negeri 19 ini terletak di Desa Labuhan batin, yang merupakan desa induk serta pernah berperan menghibahkan tanahnya untuk Pemkab Mesuji. 


Suratno mengatakan, mengingat kurangannya fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan fasilitas sarana gedung yang apa adanya. 


"Sekolah kita hanya memiliki sebanyak 4 lokal saja, tiga lokal kita manfaatkan untuk ruang belajar dan satu lokal lagi  kita manfaatkan sebagai ruang kantor dewan guru," kata dia (Rabu/31/05).


Kata dia, sekolah yang ia pimpin merupakan program sekolah penggerak (PSP) bahkan tahun sebelumnya kepala sekolah yang lama sudah berulang kali mencoba mengusulkan ke dinas terkait, namun tidak ada respon.

"Bukan cuma itu sampai saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah juga sudah pernah mengusulkan ke pihak dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mesuji, namun belum ada respon dari dinas setempat," kata Suratno.


"Saya berharap kepada pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji agar dapat memberikan bantuan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana sekolah, supaya kita dapat bersaing dengan sekolah lain," harapnya. (San)

Share:

Pj Bupati Mesuji Ajak Warga Jaga Kelestarian Lingkungan


Mesuji - PJ Bupati Mesuji, Lampung, Sulpakar ajak masyarakat Desa Tua Sungai Cambai bersama-sama berkomitmen jaga kelestarian regenerasi lingkungan. 


Hal itu disampaikan olehnya, dalam kegiatan kunjungan kerjanya di Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Rabu (31/5/2023).


Menurutnya, upaya regenerasi lingkungan semakin penting dilakukan di tengah kondisi bumi yang kian memprihatinkan saat ini. 


"Ikan yang akan ditebar nanti kita jaga bersama. Dulu sungai kita adalah penghasil ikan yang melimpah. Nah, yang masih nyetrum listrik, berhenti lah, kita nyari ikan dengan cari tradisional saja agar tidak merusak regenerasi lingkungan," ajaknya. 


Diungkapkan Sulpakar, upaya menjaga upaya menangkap ikan dengan cara menyetrum sanksi hukumnya. 


"Ikan yang besak kita ambek, yang kecik kita lepaskan lagi. kita jaga sama-sama benih-benih ikan berkembang biak. Ini harus kita sadari bersama, saya yakin sungai ini akan penuh ikan segar. Ini demi Anak-anak terbebas dari ancaman stunting," gurau dia. 


Sebelumnya, Kepala Desa Sungai Cambai, Ibadah saat menyampaikan menyampaikan sambutan, dirinya berharap Desanya mendapatkan barokah atas kedatangan PJ Bupati Mesuji, Sulpakar itu. 


"Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah jalan kita sudah lumayan bagus diperbaiki, semoga cepat dibangun Pak PJ Sulpakar, amin," kelakar Kades Ibadah. Suasana pun sontak meriah karena diiringi tepuk tangan Seluruh para hadirin yang serentak mengucapkan amin. 


Dalam kesempatan ini, sempat juga dilangsungkan penyerahan beberapa bantuan. yaitu, beras cadangan pangan, bantuan anak beresiko stunting

, bantuan berupa alat 

permaninan edukatif, pembagian bibit cabe

, penaburan 20 ribu benih ikan, dan lain sebagainya.  


Setelah selesai berkunjung di Desa Sungai Cambai, PJ Bupati Sulpakar beserta seluruh rombongannya lanjut beranjak berkegiatan meninjau kondisi terakhir Pembangunan Jembatan Talang Batu yang berada di Dusun Tebing Tinggi, Kecamatan Mesuji Timur. (San)

Share:

Pj. Bupati Mesuji Hadiri Pengajian Akbar


MESUJI  - Penjabat Bupati (Pj) Mesuji, Lampung, Sulpakar menghadiri acara pengajian akbar sekaligus halal bihalal di Ponpes Nurullah Desa Sidang Gunung Tiga Kecamatan Rawa Jitu Utara, Senin (29/5/2023) . 


Ia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepadanya. 


"Ini sebuah kehormatan untuk saya dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dan saudara-saudara sekalian di acara pengajian akbar dan halal bihalal Pondok Pesantren Nurulloh Desa Sidang Gunung Tiga Rawa Jitu Utara. Kegiatan ini adalah momen yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kecamatan Rawajitu Utara, serta menjadi sarana yang strategis untuk merenungkan, mendalami nilai-nilai Islam, dan merajut tali silaturahmi yang erat di antara kita," kata Sulpakar.


Dia mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji merasa bangga dan berterima kasih atas peran penting Pondok Pesantren Nurulloh dan seluruh lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Mesuji. Karena, pesantren merupakan benteng keilmuan, akhlak, dan spiritualitas yang berperan besar dalam mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan zaman.


Kemudian, momen akbar dan halal bihalal ini mengingatkan kepada nilai-nilai ajaran agama yang penuh kasih sayang dan saling pengertian. 


"Saya berharap, acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama umat Islam dan memperkuat persatuan dan kebersamaan kita dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah masyarakat," imbuhnya.(To/ndi).

Share:

Calon Jamaah Haji Kloter Pertama Diberangkatkan, Ini Pesan Pj Bupati Lampung Barat:


Lampung Barat - Kloter pertama calon jamaah haji Kabupaten Lampung Barat, dilepas. Keberangkatan dipusatkan di Gesung PLTA Way Besai Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya, Kamis 25 Mei 2023.


Para jamaah dibekali salah satunya kartu tanda peserta. Sebelum keberangkatan dilakukan do'a bersama terlebih dahulu.


Diketahui CJH yang diberangkatkan ini merupakan keberangkatan kloter pertama berjumlah 388 orang dari 686 jumlah sementara seluruh CJH Lampung Barat.


Pj. Bupati Nukman M.M berpesan kepada seluruh jamaah haji untuk bisa menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik antar sesama jamaah dan antara jamaah dengan petugas serta antar sesama petugas.


"Pelaksanaan ibadah haji ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, sebelum meninggalkan tempat ini saya harapkan kepada jamaah niatnya semata beribadah kepada Allah, jangan sampai muncul rasa bangga, rasa yang bisa mengurangi pahala ibadah kita," kata Nukman


Lanjut dia, Kemudian mematuhi aturan-aturan, baik yang diatur oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah arab saudi dan jaga nama baik lampung barat di mata dunia. 


"Patuhi aturan-aturan yang ada, baik itu dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Arab Saudi. Satu hal lagi, saya ingin titip do'a untuk seluruh masyarakat Lampung Barat agar tetap senantiasa kondusif serta doakan kami semoga di tahun-tahun yang akan datang kami dapat kesempatan agar dapat mengunjungi Mekkah Al Mukaromah dan Madinah Al Munawaroh," ungkapnya. (Edi)

Share:

Beri Bantuan Korban Kebakaran, Dewi Mayang Suri Djausal: Semoga Diberi Kekuatan


Bandarlampung - Mewakili DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal Caleg DPRD Kota Bandar Lampung dapil 2  Mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung sekaligus Anggota DPRD Provinsi Lampung Rahmad Mirzani Djausal, 


Menyambangi korban kebakaran Kaliawi Kota Bandar Lampung di Jalan Rajawali. Dalam rangka memberikan bantuan berupa paket sembako atas korban kebakaran,  Diketahui kebakaran terjadi pada Selasa Pagi (24/5/2023).


Ia mengucapkan mewakili Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmad Mirzani Djausal,  belasungkawa kepada korban, dan berharap para korban diberikan kesabaran dan kekuatan.


"Saya hari ini mendatangi korban kebakaran di wilayah Kaliawi, Tanjung Karang Bandar Lampung.  Mengucapkan bela sungkawa, semoga korban kebakaran ini diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ujian Allah SWT ini," ujar Mayang


Dalam kesempatan ini, ia bersama Partai Gerindra Provinsi Lampung memberikan dukungan bantuan sembako dan uang sebagai tali asih dari ketua DPD Gerindra kepada korban, seperti Beras, minyak, gula  dan lain-lainnya. Ia juga berinisiatif untuk memberikan materi alakadarnya kepada korban yang rumahnya paling terdampak atas kebakaran tersebut. 


Gerakan kepedulian yang dilakukan Partai Grindra adalah sebagai bentuk rasa kepedulian kepada sesama yang lagi tertimpa musibah.


Tercatat ada tiga rumah yang paling terdampak atas kebakaran tersebut dan tiga kepala keluarga yang rumahnya hangus rata dengan tanah.


Menurut keterangan warga, awal mula kejadian, ada salah seorang anak dari korban bermain korek api di lantai dua rumahnya, 


Ditaksir kerugian yang diderita atas tiga korban kebakaran tersebut puluhan juta atas barang-barang yang ada didalam rumah plus bangunan yang memang ludes terbakar. 


Salah satu korban kebakaran mengatakan "Gerakan peduli Partai Grindra atas musibah ini merupakan Partai satu-satunya yang pertama datang kepada kami, dan kami mengucapkan  banyak terima kasih atas bantuan dari  DPD Partai Gerindra," ucap warga yang enggan disebutkan namanya. (Hel)

Share:

Pj Bupati Mesuji Tangani Daerah Blank Spot Area


MESUJI –
 Pemerintah Kabupaten Mesuji terus melaksanakan pembangunan dalam segala bidang dengan bertahap mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Bumi Ragab Begawe Caram itu.

Salah satu permasalahan yang akan segera teratasi adalah blank spot area (susah sinyal) merupakan salah satu permasalahan yang menarik di Mesuji karena kabupaten yang memiliki 105 desa itu sebagian besar merupakan wilayah blank spot area

Dalam kunjungan kerja Penjabat Bupati Mesuji beberapa bulan yang lalu di Kecamatan Tanjung Raya ke beberapa Desa Tua cikal bakal terbentuk nya Kabupaten Mesuji yaitu Desa Sri Tanjung, Kagungan Dalam dan Tanjung Harapan, permasalahan jalan dan susah sinyal menjadi permintaan khusus masyarakat yang di sampaikan langsung kepada Pj Bupati Mesuji Sulpakar.

Tak butuh waktu lama, setelah kembali dari kunjungan ke desa tua di Kecamatan Tanjung Raya, Sulpakar langsung membentuk tim yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Mesuji Sakroni, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Mesuji Beddi, MH., dan Kepala Dinas Kominfo M.Mausiruddin,S.Sos., untuk menyelesaikan Masalah tersebut.

Selanjutnya, Tim yang dibentuk tersebut pada hari Kamis (09/03/2023) di pimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Mesuji Beddi, MH bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji M.Mausiruddin, dan Kepala Bidang PIKP Dinas Kominfo Kabupaten mengunjungi Telkomsel Smart Office di Palembang untuk Melaksanakan Audiensi mencari solusi permasalahan Blank Spot Area Di Tiga Desa Tua di Kecamatan Tanjung Raya Tersebut.

Kemudian pada jumat (10/03/2023) rombongan yang dipimpin staf ahli bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Mesuji Mengunjungi PT. Tower Bersama Group (TBG) di Bandar Lampung untuk melakukan audiensi dan koordinasi guna mengatasi masalah Blank Spot Area di Tiga Desa Tua yang ada di Kecamatan Tanjung Raya Tersebut.

Buah manis hasil kerja keras dan keseriusan tim yang di bentuk oleh Pj Bupati Mesuji Drs.Sulpakar.MM., pada selasa (23/05/2023) dilakukan prosesi Peletakan Batu Pertama Pembangunan Menara Tower TBG di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji setinggi 72 M.

Nantinya tower ini akan digunakan oleh provider Telkomsel untuk memberikan sinyal kepada masyarakat yang ada di Desa Sri Tanjung dan sekitarnya guna sarana Telekomunikasi. Hal ini sangat di sambut baik oleh masyarakat dengan banyaknya warga yang ikut hadir di area pelaksanaan kegiatan acara peletakan batu pertama pembangunan Tower Menara TBG ini.

Sementara itu, dalam sambutannya Pj.Bupati Mesuji Sulpakar yang di wakili oleh Sekda Kabupaten Mesuji Syamsudin,  menyampaikan, bahwa hari ini adalah moment yang bersejarah bagi Desa Sri Tanjung dan sekitarnya karena pembangunan Menara Tower telekomunikasi ini akan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan dan perkembangan teknologi di wilayah ini.

“Melalui pembangunan menara tower ini telah memberikan komitmen yang kuat dalam menghadirkan teknologi telekomunikasi terdepan untuk masyarakat di Desa Sri Tanjung dan sekitarnya,” kata Sekda.

Suhadi masyarakat Desa Sri Tanjung menyampaikan ucapan terimakasih kasih kepada pemerintah kabupaten mesuji khususnya penjabat bupati mesuji bapak Sulpakar atas terwujud mimpi masyarakat desa Sri Tanjung dan sekitarnya yang sudah berpuluh puluh tahun susah sinyal dan susah telpon di desa Sri Tanjung.

Kepala Desa Sri Tanjung Mat Kalu Mewakili Masyarakat Desa Sri Tanjung mengucapkan ribuan Terima kasih kepada pemerintah kabupaten mesuji kepada Bapak Pj.Bupati Mesuji Drs.Sulpakar, MM yang telah membuktikan kepada masyarakat untuk membangun menara Tower di Desa Sri Tanjung,

“Saya yakin tower ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat kami dan sekitarnya. Sebab memang ini sudah sangat lama menjadi persoalan yang cukup menyusahkan masyarakat,” kata Mat Kalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Syamsudin, S.Sos Sekda Kabupaten Mesuji, M.Mausiruddin,S.Sos Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mesuji, M.Fikri Abdilah engineer network operation and Productivity Telkomsel, Sabam Sitinjak Engineer RTPDS ( Radio Transport Power Deployment Suport ) Sumbangsel, Irwan Saputra Lead PM Sacme Sumbangsel – Lampung, Yakup Khan Regional Operation Maintenance Departement Head Lampung, Camat Tanjung Raya.(sumber lintas lampung)


Share:

Dua Kali Sulpakar Jadi Pj. Bupati Mesuji


Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan pelantikan dan penyerahan SK perpanjangan dua bupati di Provinsi Lampung yaitu Pj.Bupati Mesuji dan Pj.Bupati Pringsewu dan Gubernur Lampung melantik Pj.Bupati Tulang Bawang Barat M.Firsada,  Senin ( 22/05/2023 ).

Pengambilan Sumpah Pj.Bupati Tulang Bawang Barat dan Pengukuhan Pj.Bupati Pringsewu dan Mesuji dilakuka karena Masa Jabatan penjabat Bupati telah habis dan Genap Setahun yaitu pada 22 Mei 2022 yang lalu.

Sulpakar Kembali dipercaya memimpin Bumi Ragab Begawe Caram untuk satu tahun kedepan, dengan semboyan Bergerak Bersama Maju semua Sulpakar mampu menyatukan semua lapisan masyarakat untuk semangat dan bersama membangun Kabupaten Mesuji.

Selain itu terobosan dan program kerja yang di Gagas Sulpakar mampu mengharumkan nama kabupaten Mesuji bukan hanya di tingkat provinsi Lampung tetapi di tingkat Nasional, dengan menggandeng dunia usaha dan perusahaan yang ada di kabupaten Mesuji Sulpakar mampu memberikan spirit baru untuk dunia usaha dan perusahaan untuk berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Mesuji dengan program CSR dan nyatanya beberapa perusahaan sudah membuktikan komitmen yang di tanda tangani bersama antara pemerintah kabupaten Mesuji dan dunia usaha.

Dengan membawa semangat baru kepada seluruh OPD yang ada kabupaten Mesuji agar rutin berkoordinasi ke pemerintah pusat dan kementerian masing masing Sulpakar membuktikan bahwa beberapa program program di pemerintah pusat mampu berlabuh di kabupaten Mesuji untuk di bangun dan di laksanakan antara lain Pembangunan Balai Benih Ikan Air Tawar di Kecamatan way Serdang, pembangunan Pelabuhan dermaga di tanah merah Rawa Jitu Utara dan lain lain.

Masalah kedisiplinan selalu ditunjukan Sulpakar setiap kali menghadiri acara yang diadakan pemerintah kabupaten Mesuji maupun kegiatan acara yang di hadiri oleh organisasi atau swasta yang ada di kabupaten Mesuji bila acara di adakan pukul 09.00 wib Sulpakar selalu hadir sebelum atau tepat waktu sesuai dengan yang telah diagendakan tak jarang suasana ini selalu membuat panitia acara sibuk den kebingungan karena tamu undangan yang hadir masih sedikit yang hadir.

Gebrakan jurus jurus jitu dan inovasi inovasi yang di Gagas Sulpakar pun mampu membawa kabupaten Mesuji menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung, dengan inovasi dan gagasan dan ide briliant, nilai SPBE di kabupaten Mesuji menjadi urutan teratas kabupaten/kota se provinsi Lampung di bawah point' nilai Pemerintah Provinsi Lampung, Selain itu pada Desember 2022 kabupaten Mesuji sudah meningkatkan status UHC ( Universal Health Coverege ) yang merupakan penjamin sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan gratis.

Gancaran Lima Penghargaan Terbanyak di Provinsi Lampung dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio dan Televisi Se Indonesia juga di terima oleh Kabupaten Mesuji pada acara Rakornas di Sukabumi Jawa Barat dan di nilai sukses dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dengan indeks perkembangan kawasan transmigrasi berstatus mandiri Sulpakar menerima penghargaan dari Kementerian Desa Pembanguanan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam acara yang diadakan di Yogyakarta.(San).


Share:

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Kunjungi Sungkai Tengah


LAMPUNG UTARA – Pekerjaan infrastruktur rabat beton melalui Program Aspirasi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang menghubungkan Desa Negarabumi dengan Desa Melungunratu, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, mendapat peninjauan (monitoring) dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T.


Monitoring pekerjaan PISEW 2023 di Kecamatan Sungkai Tengah itu, dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023, usai anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung ini melakukan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung di Desa Negarasakti, Kecamatan Sungkai Utara.


Pada kesempatan itu, politisi yang kerap disapa ‘Ibu Bedah Rumah’ ini menyampaikan, kunjungan itu juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dengan konstituennya, warga Desa Negarabumi.


“Program PISEW ini didapat melalui aspirasi Bapak Hi. Tamanuri yang duduk di kursi DPR-RI,” tutur Mardiana.


Ia juga menyampaikan bantuan pemerintah yang berbasis padatkarya ini guna memberikan stimulan bagi masyarakat agar berperan aktif dalam proses pembangunan yang ada di desa.


“Proses program yang berbasis padatkarya ini bermula dari adanya serap aspirasi masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.


Sementara itu, Kades Negarabumi, Yanto, menyatakan, selain program aspirasi PISEW, desa tersebut telah menerima manfaat dari program P3TGAI.


“Program aspirasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh warga Desa Negarabumi dibawa melalui Bapak Hi. Tamanuri dan Ibu Mardiana,” kata Yanto.


Untuk itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas kinerja dan komitmen kedua legislator handal Partai NasDem tersebut dalam membawa aspirasi masyarakat.


Terpantau, Mardiana juga melakukan kickoff secara simbolis tanda dimulainya pekerjaan PISEW 2023 di Kecamatan Sungkai Tengah. (Sumber restorasi media siber) 

Share:

Survey Lokasi Lahan Pembangunan Tower: DPMPTSP Mesuji Dukung Realisasi Investasi


Mesuji - Guna meningkatkan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mesuji, Lampung melaksanakan kegiatan pengawasan perusahaan, pelaku usaha dan survey kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR lokasi untuk pembangunan tower BTS di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Rabu(17/05).


"Dengan adanya kegiatan pembangunan Tower BTS yang dilaksanakan langsung oleh PT. tower bersama. Pemerintah daerah setempat khususnya dinas terkait pastinya sangat mendukung demi kelancaran masyarakat Mesuji," ujar Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Dan Pengendalian Penanaman Modal, Sutami. 


Ia berharap untuk kedepannya mudah-mudahan dapat semakin berkembang dengan baik dalam dunia usaha di era digitalisasi dengan lancarnya jaringan komunikasi di wilayah Mesuji. (Santok).

Share:

TP Sriwijaya Lampung Halal Bihalal dan Perayaan Hari Kartini


Bandarlampung - Halal bihalal dan perayaan Hari Kartini 2023 yang digelar Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung berjalan sukses. 

Kegiatan yang dilaksanakan di kediaman Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Bustami Zainudin itu dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang juga Dewan Pembina TP Sriwijaya Lampung.


 Gubernur Lampung, Arinal mengajak seluruh pengurus TP Sriwijaya Lampung untuk terus bersinergi dalam membangun Provinsi Lampung. Dikatakannya, Pemprov Lampung membutuhkan ide-ide serta gagasan dari semua pihak untuk membangun Lampung, termasuk TP Sriwijaya Lampung.


"Saya perlu masukan dan konseptual untuk membangun Lampung. Termasuk masukan dari TP Sriwijaya Lampung. Makanya mari kita bentuk forum diskusi untuk mengkonsep pembangunan Lampung," kata dia.


Terlebih lagi, kata dia, Pemprov Lampung belum lama ini menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. "Ini perlu pengawasan dan pengawalan dari kita semua, agar pengerjaan infrastruktur jalan ini bisa berjalan maksimal," kata dia.


Lebih lanjut, dirinya berharap kepada pengurus TP Sriwijaya Lampung terus solid. "Dan karena ini masih momen idul Fitri, saya mengucapkan selamat hari raya idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin," tutupnya.


Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Nurhasanah mengucapkan, terima kasih dan mengapresiasi atas tamu undangan yang telah hadir dalam acara Halal Bihalal TP Sriwijaya Lampung. 


Anggota DPRD Lampung ini mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program TP Sriwijaya Lampung bidang keagamaan dan perempuan untuk memperkokoh silaturahmi dan memperkuat peranan perempuan Lampung.


"Karena ini masih momen idul Fitri dan hari kartini, makanya kita menggelar acara ini. Ini untuk mempererat serta memperkokoh silaturahmi, baik sesama pengurus pengda serta masyarakat Lampung dan juga pejabat-pejabat di Provinsi Lampung," jelasnya.


Dewan Pakar KPPI ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan halal bihalal dan perayaan hari Kartini Pengda TP Sriwijaya Lampung. "Kepada tuan rumah Bang Bustami, terima kasih atas kesediaan tempatnya. Kepada bapak Gubernur yang juga pembina kita, terima kasih juga atas dukungannya. Serta panitia yang telah menyiapkan kegiatan sehingga berjalan sukses," jelasnya. (Lis/ndi).

Share:

Alasan Mirza Maju di DPRD Lampung


Bandar Lampung - Muda, cerdas dan visioner layak disematkan kepada Ketua DPD Gerindra Lampung H.Rahmat Mirzani Djausal.

Politisi muda yang mulai meniti karir sebagai pengusaha, karena memang darah entrepreneur dan pengusaha mengalir dari sang ayah yakni, Faisol Djausal.

Namun saat pertama kali masuk ke dunia usaha, Mirza yang akrab disapa Iyay sama sekali tidak mendompleng nama besar sang ayah yang dikenal sebagai pengusaha besar Lampung, bahkan mantan Ketua BPD Hipmi Lampung periode 2008-2011 sama sekali tidak  mendapatkan  privilege kali pertama memutuskan sebagai pengusaha.

Meski tidak mendompleng nama besar sang ayah namun sosok muda penyuka olahraga Sotfball dan Baseball ini mampu membuktikan usaha yang dirintis berkembang pesat bahkan saat menakhodai Hipmi Lampung, sejumlah bidang usaha dari beberapa anggota mengalami perkembangan yang signifikan.

Hal itu dibuktikan dengan raihan sebagai BPD HImpi Terbaik Se-Indoensia selama tiga tahun  berturut-turut yakni 2008-2011, bukan tanpa sebab prestasi itu di raih, selama kepemimpinannya di Hipmi Lampung, Mirza mampu merekrut 1000 pengusaha di 15 Kabupaten/Kota.

Bahkan Mirza menjadi pengusaha muda Lampung pertama yang memakaikan batik Lampung Gabovira kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Saat menakhodai Hipmi Lampung, Mirza concern terhadap pengembangan usaha UMKM, Wirausaha dan mulai masuk kampus untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tentang bagaiamana berwirausaha.

Alhasil banyak mahasiswa yang saat itu lulus, sukses menjadi pengusaha muda dan mendirikan UMKM sampai dengan saat ini, beberapa mahasiswa didikan Hipmi Lampung saat itu sukses menjadi pengusaha di luar Lampung.

Saat itu Mirza berfikir bagaiamana pengusaha lokal lampung mampu bersaing dengan pengusaha dari luar yang notabene lebih didukung dengan pengalaman, modal serta jaringan yang lebih kuat. Harapannya saat itu Pemerintah daerah mampu memberikan perhatian lebih kepada pengusaha muda Lampung baik dari segi pendanaan, pasar yang baik serta kemudahan dalam perizinan.

Intinya Mirza ingin pengusaha lokal lebih mendapat prioritas yang akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Lampung yang lebih baik.

Cita-cita Mirza yang belum terwujud saat menjabat Ketua Hipmi Lampung yakni adanya kemudahan pinjaman modal bagi alumni Universitas Lampung yang akan mendirikan usaha. Meski hanya mengagunkan ijazah sarjana tanpa adanya persyaratan yang pelik Alumni Unila dapat diberikan pinjaman modal usaha.

Ia berkeinginan Alumni Unila yang baru lulus tidak diberikan syarat yang pelik seperti sertifikat rumah atau bentuk kertas berharga yang bernilai dan hal itu tetap akan diperjuangkan Mirza melalui partai Gerindra.

Tak hanya mampu menjadi pengusaha sukses dan politisi, sebagai Ketua Umum Persatuan Baseball dan Softball Indonesia (Perbasasi) Lampung periode 2012-2022.Perbasasi Lampung di bawah Nakhoda Pria kelahiran Kotabumi mampu menuai sukses di level nasional bahkan atlet Lampung menjadi langganan Tim nasional Indonesia di kancah Internasional.

Sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 di Riau, PON 2016 di Jawa Barat dan PON Papua 2021 lalu, Tim Baseball Lampung selalu menjadi langganan Finalis. Tak mau kalah dengan Tim Baseball, Atlet Softball Lampung justru lebih bersinar di PON Papua 2021 sukses meraih emas.

Kiprah organisasi selain di Hipmi dan dunia Olahraga, Mirza yang baru saja didapuk menjadi Ketua Umum Persatuan Golf (PGI) Lampung saat Musprov Januari lalu juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Sejumlah permasalahan petani mulai dari ijon, pupuk langka dan mahal serta adanya permainan pasar yang merugikan petani lampung menjadi perhatian serius Mirza sebagai Ketua Umum HKTI Lampung.

Meski saat itu mengakui tidak paham akan dunia pertanian, namun lambat laun dengan tekad dan kegigihannya beserta pengurus HKTI Lampung, sejumlah masalah yang dialami petani perlahan mulai teratasi.Salah satunya keterbatasan dan mahalnya pupuk.

Inovasi HKTI Lampung dengan produk Pupuk Organik Cair (POC) mampu menjawab keluhan petani, dengan menggunakan POC petani mampu panen dengan hasil dua kali lipat dibanding menggunakan pupuk kimia, dan penggunaan POC sampai dengan saat ini menjadi salah satu alternative petani lampung karena selain hasil lebih bagus dibanding menggunakan pupuk kimia, penggunaannya pun simple serta murah.

Mulai Berpolitik

Pergulatan batin sempat menghantui Mirza,akhirnya tahun 2013 Ia memutuskan hijrah dan lebih fokus mendalami agama dengan masuk menjadi jamaah tabliq, yang lebih dikenal dengan Jaula.

Sukses sebagai pengusaha dan memiliki segalanya menurut Mirza bukan ukuran mampu meembuat orang menjadi lebih bahagia.Mengejar akhirat dunia pasti didapat akhirnya menjadi pegangan hidupnya saat ini. Lebih dekat dengan sang pencipta menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan sang maha kuasa justru membuat Mirza lebih mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan batin, hal itu tidak mampu diukur dengan materi.

Namun desakan dan permintan sejumlah kerabat untuk berpolitik mau tidak mau menjadi pertimbangan Mirza, sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional DPW Lampung namun Mirza memutuskan mengundurkan diri dan kembali focus berdakwah dengan Jamaah Tablig.

Pertemuan dengan Ustad Kondang Abdul Somad dan sempat berdiskusi, akhirnya Mirza kembali masuk ke dunia politik dan berlabuh ke partai besutan Prabowo Subianto yakni Partai Gerindra.

Terus terang Ia mengakui jika masuk Partai Gerindra karena fatwa ulama, dengan berpartai ia akan berdakwah, justru dengan berpartai akan ia gunakan untuk ladang dakwah.

Tak tangggung –tanggung sat masuk Partai Gerindra, Mirza didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto untuk Provinsi Lampung pada Pilpres 2019 selain menjadi Caleg. Dan menjadi Anggota DPRD Lampung periode 2019-2024 di Komisi V yang salah satunya membidangi urusan agama, Ia juga dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra.

Karir politik Mirza makin moncer, tahun 2022 lalu Mirza didapuk menggantikan Gunadi Ibrahim sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung.Tugas Berat menanti Mirza, selain berkomitmen memenangkan Prabowo sebagai Presiden, dipundaknya saat ini target perolehan suara partai berlambang burung garuda harus lebih mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding pileg sebelumnya.Belum lagi menghadapi Pilkada 2024 mendatang, strategi yang disusun tidak sama ketika menjabat sebagai Ketua Hipmi maupun Ketua Cabang olahraga.

Kebijakan partai yang harus diemban serta Konstelasi politik yang sangat dinamis dan aspirasi dari berbagai kalangan menjadi salah satu pekerjaan DPD Gerindra Lampung ke depan dalam menyongsong kemenangan Partai dalam Pilpres, Pileg dan Pilkada.
– SMP 5 Kotabumi, lulus tahun 1995

– SMAN 2 Tanjung Karang, lulus tahun 1998

– Strata-1 (S1) Universitas Trisakti, Teknik Mesin, lulus tahun 2005

– Strata 2 (S2) Universitas Lampung, Magister Manajemen, lulus tahun 2012

Riwayat Pekerjaan

– PT. Tiga Satu Mandiri Prima (tahun 2005)

– PT. Rindang Tiga Satu (tahun 2006)

– BPC HIPMI Bandar Lampung (2007 – 2008)

– BPD HIPMI Lampung (2008–2011)

– BPP HIPMI (2011–2014)

– HKTI Provinsi Lampung (2013–Sekarang)

– KNPI Provinsi Lampung (2009–2012)

– LPJKD Provinsi Lampung (2009–2012)

– KADIN Bandar Lampung

– PP PII (Persatuan Insinyur Indonesia) (2013 – 2015)

– ASPEKNAS Provinsi Lampung (2009–2019)

– AABI Provinsi Lampung (2009–2013)

– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung (2019-2022)

– Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung (2022-sekarang)

Share:

Mingrum Hadiri Latihan Kepemimpinan Pemuda


Ketua DPRD Lampung hadiri Latihan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan di Aula DPD KNPI Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Minggu (14/5/2023).


Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay yang juga sebagai alumni KNPI membagikan kisahnya bagaimana usia mudanya banyak bergelut didunia pergerakan yang memperjuangkan hak-hak rakyat.


Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan KNPI adalah salah satu wadah bagi pemuda untuk belajar berproses dan melakukan kajian-kajian yang kemudian hasilnya diteruskan kepada pihak terkait untuk di telaah secara bersama kemudian didiskusikan serta di tindaklanjuti.


“Seiring berkembangnya zaman, banyak cara-cara yang dapat ditempuh mengisi dan berkontribusi serta memberikan kritik dan saran kepada pemerintah, sebagai organisasi pemuda KNPI harus melampirkan data dan kajian untuk hal tersebut jangan sifatnya opini semata,“ ujarnya.


Kemudian, Mingrum mengungkapkan kedepan indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang mana usia produktif lebih mendominasi dari sebelumnya.


“Anak muda harus mampu bersaing secara kemampuan, pengetahuan dan kelayakan dalam memposisikan diri sebagai generasi penerus bangsa kedepan, bangsa indonesia akan menggantungkan nasib dan sejarahnya kepada generasi muda, ini tanggung jawab yang besar harus memiliki kesiapan yang sangat matang,“ ungkapnya.


Terakhir, Mingrum mengajak kepada generasi muda untuk menjaga kondusifitas jelang kontestasi demokrasi kedepan.


“Jangan ada gaduh-gaduh, apalagi menyebarkan informasi yang menimbulkan kebenciaan dan perselisihan, anak muda harus ikut serta sekaligus mengawasi demokrasi ini, kita ingin Lampung tetap kondusif, nyaman dan aman bagi kita semua,“ ujar Mantan Aktivis GMNi ini. (*)

Share:

Mardiana Sosperda Pengolahan Sampah


Dalam hal meningkatkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan yang bersih serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., melangsungkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 9 tahun 2021, tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 13 Mei 2023, bertempat di Balai Adat Desa Negerisakti, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

Menurut Mardiana, politisi Provinsi Lampung yang berada di Fraksi Partai NasDem untuk periode 2019-2024 ini, kegiatan pengelolaan sampah dapat diartikan kegiatan pengumpulan sampah yang dilanjutkan dengan pengangkutan sampah untuk kemudian dilakukan pengolahan dan/atau mendaur ulang dari material sampah.

“Kegiatan pengelolaan sampah tersebut menjadi suatu proses penting dalam mengurai problematika sampah yang juga dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan perekonomian warga melalui ekonomi kreatif,” kata Mardiana, melalui narasumbernya, Gustiana Zaskia Sinaga, S.T.

Dihadapan konstituennya, ia juga menyampaikan agar warga Desa Negerisakti dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan infrastruktur yang dibawa melalui Program Aspirasi.

“Telah banyak program aspirasi yang dibawa melalui keterwakilan Bapak Drs. Hi. Tamanuri, M.M., dan Desa Negerisakti menjadi salah satu desa prioritas yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang mendapatkan manfaat dari program aspirasi,” terang Mardiana.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Negerisakti, Tjik Ani, mengatakan, sejak tahun 2020, desa yang dipimpinnya itu telah mendapatkan beragam program aspirasi.

Ia menguraikan pada tahun 2020-2021 program aspirasi yang digelontorkan yakni P3TGAI.

Lalu, pada 2022 mendapatkan program aspirasi BSPS sebanyak 10 unit dan program PISEW yang menghubungkan Desa Negerisakti dan Padangratu,

“Dan pada 2023 ini, desa kita mendapatkan program BSPS sebanyak 5 unit serta akan mendapatkan program lanjutan P3TGAI,” tutur Tjik Ani.
Sumber restorasi media siber)


Share:

Anggota DPRD Lampung Kunjungi Ponpes Mardiana Kunjungi Ponpes



Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi Partai NasDem, Drs. Hi. Tamanuri, M.M., yang diwakili Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, S.T., M.T., mendampingi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi partai NasDem, dr. Hj. Asih Fatwanita, M.M., melangsungkan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam yang berada di Kampung Negeriagung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.


Kegiatan itu berlangsung pada Jumat, 12 Mei 2023.


Meski dalam guyuran hujan deras, kolaborasi kedua legislator DPRD Provinsi Lampung ini sekaligus melakukan peletakan batu pertama (kickoff) Program Aspirasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PSPS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).


Kesempatan itu, Mardiana menyampaikan arahan Hi. Tamanuri bahwasanya program PSPS-LPK dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas air, kebersihan lingkungan (sanitasi) dan kesehatan, khususnya bagi penghuni Ponpes Darussalam.


“Dengan adanya program aspirasi ini tentu akan menjaga dan berdampak positif dalam hal budaya hidup bersih,” tutur Mardiana, politisi Provinsi Lampung asal Dapil Lampung V ini.


Senada, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Fraksi partai NasDem, dr. Hj. Asih Fatwanita, M.M., mengatakan, ketersediaan air dan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan mendasar seluruh umat manusian.


“Tanpa sanitasi yang baik tentu keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. Hal ini harus kita hindari,” terang Hj. Asih Fatwanita, legislator asal Dapil Lampung VII, Kabupaten Lampung Tengah ini.


Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Darussalam, Ustd. M. Fauzan Annur, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran kedua anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung di Ponpes Darussalam.


“Atas nama warga kampung dan seluruh penghuni Ponpes Darussalam, kami merasa bantuan program ini sangat memberikan manfaat,” kata Ustd. M. Fauzan Annur.(sumber restorasi media siber) 

Share:

Pansus LKPJ Pemprov Lampung, DPRD Lampung


Bandar Lampung — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022, dipastikan langsung bekerja maksimal. Hal tersebut ditegaskan, mengingat bahwa Pansus LKP merupakan kegiatan rutin DPRD, sesuai penugasan masing – masing fraksi.

“Ya, kita gas pol. Pansus LPKJ ini berkaitan dengan anggaran perubahan. Kalau ini tidak cepet selesai. Maka, akan ngunci anggaran perubahan. Artinya, kita langsung bekerja. Tadi, kita sudah mulai rapat perdana dengan anggota Pansus. Karena, sesuai jadwal yang ditentukan yaitu, sampai sebelum Paripurna di Juni 2023. Tapi, lebih cepat lebih baik,” kata Ketua Pansus LKPJ, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat. Rabu (10/05/2023).

Untuk itu, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung tersebut melanjutkan bahwa rapat perdana yang sudah dilakukan telah sepakat menjadwalkan sejumlah kegiatan – kegiatan yang akan dijalankan. Diantaranya, menunjuk Tenaga Ahli (TA) yang punya kompeten dibidangnya.

“TA sangat penting, karena kita juga butuh masukan – masukan dari mereka. Sebagai pengayaan materi yang nantinya akan disampaikan pada Paripurna nantinya,” ujarnya.

Bahkan, Mikdar mengaku. Secara subtansi Pansus LKPJ yang akan berjalan merupakan persoalan kinerja Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur Lampung ditahun 2022. Ketika memang kondisinya sudah sesuai dengan apa yang menjadi visi misi. Maka, akan kita sampaikan. Tapi, ketika ada yang kurang, maka akan menjadi catatan kita, untuk masukan.

“Tentunya, di Pansus ini akan kita dalami dari semua lini, disejumlah dinas – dinas terkait yang menjadi liding sektor pengguna anggaran. Kalau, nantinya ditemukan persoalannya ada di Infrastruktur. Maka, adanya di Dinas PU Binarga. Nah, ini akan kita pelajari dulu,” ucapnya.

Mengenai jalan provinsi, Mikdar mengaku bahwa tidak bisa dipungkiri jalan provinsi masih banyak yang harus diperbaiki. Karena, banyak persoalan yang mendasar dalam hal pengerjaannya. Khususnya, soal anggaran. Karena, jika berbicara soal Infrastruktur jalan, tidak ada satu provinsi pun  yang pembiayaannya secara mandiri. Kecuali, ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Nah, alhamdulillah. Lampung mendapat kucuran anggaran dari pusat untuk perbaikin sejumlah ruas jalan yang menjadi persoalan dimasyarakat. Walaupun, secara perinci belum ada perhitungan yang real. Apakah anggaran 800 Miliar itu, ditambahkan dengan dana yang sudah disiapkan oleh kita, bisa mengakomodir semua jalan provinsi. Kalau pun bisa, alhamdulillah,” ujarnya.

Selanjutnya, Mikdar mengaku dalam Pansus LKPJ. Nantinya, tim akan memperhatikan semua, bukan hanya Infrastruktur. Artinya, apapun yang ditemukan dalam Pansus. Nantinya akan disampaikan semuanya.

“Inilah fungsinya Pansus, karena ingin mendalami apa yang kita dengar, apa yang lihat, apa yang kita rasakan. Kalau emang yang kita dengar itu bagus dan demi kebaikan. Maka, akan kita sampaikan,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Share:

Wagub Lampung Hadiri Paripurna Penyampaian LKPJ Anggaran 2022


 Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung  Tingkat 1 Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (09/05/2023).


Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan bahwa naskah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 telah di sampaikan pada Maret lalu kepada Dewan yang Terhormat melalui surat Gubernur Lampung Nomor : 120/1364/01/2023 tanggal 20 Maret 2023.


Chusnunia menyebutkan bahwa Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban ini merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan Pasal 71 ayat (3) untuk dibahas oleh DPRD untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.


“Pada kesempatan ini, kami ucapkan terimakasih kepada perangkat daerah instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini,” ucapnya.

Selain perangkat daerah, Wagub juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama Tahun 2022.


“Semoga dengan penjelasan ini, Dewan yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga pada saatnya nanti, saya berharap kiranya Dewan yang terhormat dapat memberikan Rekomendasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi ke depan," pungkasnya.(lis/ndi) 


Share:

Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat, Yose Rizal: Apresiasi Tentu


Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung merespon positif atas sikap Pemerintah Pusat, yang membantu atau sekaligus mengambil alih pembangunan di 14 ruas jalan provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Hal tersebut, memberikan kemudahan dari Pemprov Lampung dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dalam hal infrastruktur.

“Apresiasi tentu, tapi saya sangat berharap pengerjaan jalan tersebut harus benar – benar maksimal, profesional, tender yang bener. Karena ini menggunakan anggaran besar. Memang, semua pengusaha mencari keuntungan. Tapi, harus yang wajar – wajar saja,” kata Yose Rizal, di kantornya. Rabu (10/05/2023).

Jangan sampai, Yose melanjutkan. Pembangunan yang dilakukan seperti yang sudah – sudah, baru 1 atau 2 bulan diperbaiki rusak. Dikarenakan kualitas yang buruk. Tentu, hal tersebut dapat merugikan semua pihak, baik masyarakat, dan pemerintah sendiri.

“Ini kan pusat bersifat membantu Pemprov Lampung, jadi anggaran yang akan dikucurkan dari pusar ke Lampung itu, sebagai bentuk perhatian yang harus direalisasikan sebaik – baiknya. Terlebih, anggaran kita secara real tidak bisa memadai. Jadi, Dinas terkait harus bener – bener meralisasikannya secara maksimal,” ucap Yose.

Intinya, kata Yose. Tahapan pengerjaan harus dilakukan oleh orang yang benar – benar profesional. Jangan sampai, hanya karena ada hubungan kedekatan bisa merusak kualitas pengerjaan yang diharapkan

“Intinya, untuk hal tehnis. Saya minta harus benar – benar profesional, pengalaman. Karena, ini sudah menjadi sorotan semua pihak,” kata Yose.

Untuk diketahui, 14 ruas jalan yang akan di perbaiki ditahun 2023 tersebut yaitu.

Ruas Kota Gajah – Simpang Randu Rp 40 miliar
Ruas Simpang Randu – Seputih Surabaya Rp50,8 miliar
Ruas Seputih Surabaya – Sadewa Rp 8 miliar
Ruas Talang Padang – Ngarip Rp 32 miliar
Ruas Ngarip – Ulusemong Rp 40 miliar
Ruas Ulusemong – Tri Mulyo Rp 6 miliar
Ruas Simpang Tri Mulyo – Bungin sampai Tugu Sari Rp 8 miliar
Ruas Kota Bumi – Ketapang Rp 15 miliar
Ruas Ketapang – Negara Ratu Rp 15 miliar
Ruas Negara Ratu – Simpang Soponyono Rp 25 miliar
Ruas Simpang Soponyono – Serupa Indah Rp 15 miliar
Ruas Bujung Tenuk – Penumangan Rp 12 miliar
Ruas Penumangan – Tegal Mukti Rp 20 miliar
Ruas Tegal Mukti – Tajab Rp 40 miliar
Ruas Serupa Indah – Tajab Rp 12 miliar

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Share:

Kerjasama Bidang Peternakan, Begini Kata Komisi II DPRD Lampung


Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Jawa Timur, sepakat untuk melakukan kerjasama dagang di berbagai bidang untuk memajukan kedua daerah. Salah satunya, yakni kerjasama di bidang peternakan.


Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyambut baik wacana kerjasama di bidang peternakan terkait sapi. Karena, dari hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memberikan sapi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang disalurkan melalui kelompok ternak yang ada.


Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Made Bagiase mengatakan program kerjasama dengan Pemerintah Jawa Timur dirinya mengatakan program kerjasama ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat.


“Pada teknisnya jika kerjasama tersebut terwujud maka komisi II menyambut baik, tentunya kami akan menyalurkan nya kepada kelompok ternak. Program tersebut juga akan disinkronkan dengan program yang telah disusun melalui APBD 2023” ujarnya.


Selanjutnya, Politisi Golkar ini mengatakan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri telah memilki program terkait bantuan hewan ternak berupa Sapi, Kambing dan Itik yang penyaluran nya diarahkan kepada kelompok ternak di seluruh kabupaten/kota.


“Nominal bantuan hewan ternak ini juga mengalami penambahan anggaran dalam APBD 2023. Dimana untuk bantuan hewan ternak Sapi PO betina dianggarkan sebesar Rp4,6 miliar pada ABPD 2023,” ucapnya.



Sumber WARTAPOST. CO. ID,

Share:

Catatan Sahdana Soal Perbaikan Jalan di Lampung, “Kalau Pendek-pendek Apalah Artinya”


 SEPERTI diketahui, pada 2023 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung.


Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan Tahun 2022 dan sudah masuk dalam penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung 2023.


Namun penganggaran perbaikan jalan tahun ini oleh Pemprov Lampung dinilai belum maksimal oleh Sahdana, anggota DPRD Lampung.


Sahdana menilai penganggaran perbaikan jalan rusak sebesar Rp750 miliar tersebut dipastikan tidak akan mampu membiayai perbaikan jalan rusak yang ada di seluruh kabupaten/kota di Lampung.


“Kalau cuma sepotong-sepotong dan pendek-pendek, ya apa artinya. Tetap saja disebut bagian dari jalan rusak,” katanya, Minggu (7/5/23).


Sahdana meminta Pemprov Lampung dan Pemkab/Pemkot membuat skema rencana perbaikan jalan yang lebih agresif, sehingga dapat menjadi pedoman dan arah percepatan perbaikan jalan yang terjadwal.


Ia juga meminta Pemprov Lampung melalui dinas terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap kontraktor pelaksana agar hasil perbaikan jalan berkualitas dan tahan lama.


“Jangan ada lagi jalan yang baru diperbaiki rusak dalam hitungan hari atau bulan. Pidanakan saja kalau ada yang masih begitu,” tegasnya.


Sahdana juga meminta Pemprov Lampung lebih responsif terhadap laporan jalan rusak oleh masyarakat. Dia mengatakan, pemprob tak usah baper dan marah dikritik masyarakat.


“Tolong juga didengar usulan kami anggota dewan yang sudah seringkali meminta agar jalan di daerah pemilihan kami diperbaiki. Jujur saja, kami sudah seringkali mengusulkan

perbaikan jalan di Waykanan dan Lampung Utara yang umumnya sudah rusak parah,” bebernya.(sumber Haluan Indonesia) 



Share:

DPRD Lampung Sikapi Keterlambatan Bayar Pajak Randis


Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung, sangat menyayangkan keterlambatan pembayaran pajak Kendaran Dinas (Randis), yang digunakan pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Tentu, kejadian yang ada. Tidak sejalan dengan komitmen yang digaungkan tentang taat pajak bagi warga masyarakat Lampung Khususnya.


“Saya kira soal keterlambatan pembayaran Pajak Randis diluar dugaan kami. Ini jelas tidak sesuai komitmen Pemprov Lampung,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung, Yose Rizal. Di Kantornya, Rabu (10/05/2023).


Padahal, Yose melanjutkan. Saat ini Pemprov Lampung sedang melakukan program pemutihan pajak untuk masyarakat lampung, dengan himbauan yang digaungkan agar taat pajak.


“Ini buat koreksi kita bersama, jangan sampai terulang kembali. Anggap ini sebuah kealfaan kita. Mudah – mudahan, tidak waktu lama sudah selesai. Agar bisa jadi contoh. Karena, kalau pemerintahnya saja sampe nunggak pajak. Jadi, bingung kita,” ucapnya.


Tentu, kata Yose. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Biro Aset yang memiliki kewenangan secara penuh. Namun, bukan hanya soal Randis semata. Pihaknya, juga akan berkoordinasi soal aset – aset yang ada di provinsi, khususnya tentang pengadaan Randis.


“Komunikasi dan koordinasi terus kami lakukan dengan Biro Aset. Agara semuanya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST. CO. ID, 

Share:

Komisi V DPRD Lampung: Pendamping Haji Harus Maksimal


 Bandar Lampung — Secara tegas DPRD Lampung meminta kepada penyelenggara haji di tahun 2023, dalam hal ini pendamping Haji. Untuk serius kerja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai, Ibadah rutin yang dilakukan Jamaah Haji setiap tahun, mendapat catatan keluhan pelayanan.

“Ibadah Haji ini kan rutin dilakukan setiap tahun. Jadi, yang ditugaskan menjadi pendamping haji, benar – benar memperhatikan para Jamaah yang sedang melakukan Ibadah, bukan ngurusin pribadi atau keluarga yang ikut pada sat itu. Ini gak bener,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Rabu (10/05/2023).

Artinya, secara khusus. Mikdar berharap kepada para pendamping Haji yang sudah berangkat untuk menjalankan amanah sesuai tugas pokoknya. Jadikanlah, pengalaman sebelum – sebelumnya sebagai pembelajaran untuk lebih baik.

“Jangan abaikan tugas pokoknya, tolong untuk amanah. Jadi, ketika pendamping melakukan ibadah Haji. Bisa menjadi Haji Mabrur, karena mereka sudah menggunakan uang negara, uang rakyat,” ujarnya.

Mengenai kesiapan, Mikdar mengaku hasil koordinasi dengan Biro Kesra tidak ditemukan persolan. Namun, pihaknya mengharapkan kepada Biro Kesra untuk terus memperbaiki atau bahkan menyempurnakan tentang penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini.

“Kita berharap, apa – apa yang menjadi persoalan dan kekurangan bisa diperbaiki. Karena, pekerjaan seperti ini tidak bisa ditutup – tutupi. Karena, kita ngurusin manusia. Baik atau buruk pasti ngomong,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Share:

Luar Biasa, Pemprov Lampung Meraih Opini WTP Ke-9 Kalinya Dari BPK RI


Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022. 

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (9/5/2023).


Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif. 


"Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan," kata Gubernur Arinal Djunaidi.


Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 


"Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 


Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.(red).


Share:

PAW Raden Ismail, Begini Kata Anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung .


Bandar Lampung — Fungsionaris DPD Partai Demokrat Lampung, sekaligus Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, Midi Iswanto sangat mengapresiasi atas dibacakannya surat masuk, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), rekan kerjanya Raden Muhammad Ismail. Pada Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (09/05/2023).

“Atas nama pribadi dan fraksi Demokrat, saya ucapkan terimaksih kepada Pimpinan DPRD Lampung dan anggota, yang sudah membacakan surat masuk dari partai kami, tentang PAW saudara kami Raden Muhammad Ismail,” kata Elit Partai Demokrat Lampung, Midi Ismanto, usai Paripurna.

Menurutnya, pembacaan surat masuk oleh Pimpinan DPRD Lampung pada Paripurna tadi. Tentu, membantu semuanya, baik dari harapan dan keiniginan Partai Demokrat, maupun saudara Raden Muhammad Ismail.

“Apa yang terjadi di Paripurna tadi tentu sangat  membantu kami di Demokrat. Apalagi, teman kami Raden Muhammad Ismail yang saat ini sudah menjadi petinggi partai Perindo. Yang jelas, perannya sangat penting untuk pendaftaran Bacaleg 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut melanjutkan bahwa secara mekanisme, tahapan PAW akan melalui berbagai tahapan Yaitu, Pimpinan DPRD Lampung melalui Sekretariat, akan menyurati KPU untuk memastikan siapa pengganti dari Raden Muhammad Ismail. Selanjutnya, Pimpinan DPRD akan menyurati Kemendagri melalui Gubernur. Setalah itu, baru proses pelantikan pengganti yang bersangkutan.

“Saya rasa, dari aturan yang ada. Pasca Paripurna, batas waktu 7 hari proses yang diberikan. Baik di KPU, Gubernur, dan Kemendagri,” ucapnya.

Saat disinggung, seandainya proses diperlambat. Midi mengaku pihaknya tidak mau berandai – andai, sebab semua sudah ada aturannya.

“Saya tidak mau berandai – andai. Saya kira cukup jelas aturannya. Dan sudah di bacakan dalam Paripurna. Kita tunggu saja,” ujar Midi.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Share:

Wakil Ketua I DPRD Lampung Apresiasi Capaian WTP Pemprov


Bandar Lampung — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi, dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke – 9 kalinya, secara berturut – turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

“Saya, selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemprov Lampung,” kata Elly Wahyuni, melalui pesan WA. Senin (08/05/2023).

Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung tersebur melanjutkan, pihaknya menilai, capaian yang diraih merupakan bentuk kerja keras seluruh pihak, baik Pemprov, DPRD dan seluruh OPD.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” ucapnya.

Kendati demikian, Ketua PIRA Lampung tersebut berharap agar Pemprov Lampung dapat mempertahankan capaian ini. “Ini sebuah prestasi, tapi saya mengimbau semua pihak, dapat mempertahankan apa yang sudah di raih ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut,” ujar Gubernur.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,


Share:

PAW Raden Ismail, Elly Wahyuni: Sudah diproses


 Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, memproses usulan yang disampaikan Fraksi Demokrat pada sidang Paripurna, yang digelar di Ruang Paripurna kantor setempat. (09/05/2023).

Surat masuk yang diproses tersebut yaitu, usulan pemberhentian Pergantian Antar Waktu (PAW) Raden Muhammad Ismail yang sebelumnya merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat. Kemudian, memproses perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang sebelumnya Raden Muhammad Ismail merupakan wakil ketua DPRD Lampung. Dengan demikian posisi wakil Ketua DPRD Lampung juga otomatis akan berganti.

Dalam usulan dari DPD Partai Demokrat, untuk pergantian pimpinan diusulkan Yozi Rizal yang kini menjabat Ketua Komisi I. Dan usulan PAW Raden Muhammad Ismail akan digantikan oleh Muhammad Junaidi.

Wakil Ketua DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan, pihaknya segera memproses pergantian antar waktu (PAW), sisa masa jabatan 2019-2024 Raden Muhammad Ismail.

“Sudah diproses, karena pak Ismail bukan anggota Fraksi Demokrat lagi, sekarang dia sudah di Perindo,” kata Elly Wahyuni saat usai memimpin Rapat Paripurna, di lingkungan DPRD Lampung, Selasa (09/05/2023).

Kemudian, Elly Wahyuni mengungkapkan beberapa alasan terkait dengan adanya surat masuk dari Partai Demokrat terkait PAW Raden Ismail.

“Kenapa kemarin tertunda, kan masih ada persoalan hukum. Sekarang kan sudah semuanya, sudah jelas. Ya harus kami proses. Tidak ada alasan lagi,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini prosesnya sudah akan dilalui sesuai tahapan. Sekretariat DPRD Lampung, sudah mengirimkan surat ke KPU Provinsi, terkait proses administrasi klarifikasi nama di bawah Raden Muhammad Ismail.

“Surat sudah masuk ke KPU, nanti KPU kirim ke kita, kemudian kita kirim ke Gubernur kemudian ke Kemendagri. Baru kita agendakan pelantikan,” ujarnya.

Selain itu, politisi Partai Gerindra Lampung tersebut juga menyebutkan dengan kondisi semacam itu. Maka, akan ada pergantian pimpinan Dewan yang berasal dari Partai Demokrat.

“Ini berikut pergantian pimpinan. Kalau Pak Ismail bukan Demokrat lagi, pimpinan kosong. Pimpinan tidak boleh kosong, kita proses,” tegasnya.

Sementara, Elite DPD Partai Demkorat Lampung Midi Iswanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pihak terkait yang melakukan rapim dan melakukan pembacaan surat masuk dari Partai Demokrat, atas usulan pergantian pimpinan, usulan pemberhentian terhadap Raden Muhammad Ismail.

“Tentu kami berterima kasih. Artinya ini semua sudah bisa diproses,” tegasnya.

Midi Iswanto berharap proses ini bisa berjalan sampai ke paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Ini juga kan akan mempermudah temen-temen Perindo di KPU dalam mendaftarkan bakal caleg. Terlebih kalau mas Ismail juga mau nyaleg lagi kan akan mempermudah pencalegannya di Perindo,” ungkapnya.

Selain itu juga Midi menyebutkan proses PAW juga tidak bisa lama-lama karena semua diatur Undang-Undang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Hanifal menambahkan, artinya dengan ini proses pergantian Raden Muhammad Ismail bisa diproses dimana, DPRD berkirim surat ke KPU terkait nama PAW Raden Muhammad Ismail.

Sumber WARTAPOST.CO.ID


Share:

DPRD Lampung Sikapi Polemik PT PSM


Komisi I DPRD Lampung mendorong dilakukan penegakan hukum terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan yang diduga masih ilegal.


Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing namun diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).


“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM, red) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (8/5/2023).


Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.


“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” tegasnya.


Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi.


“Kalau ini kan sudah terbukti melanggar. Mereka belum dapatkan amdal tapi masih dilakukan pendirian pabrik. Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” pintanya.


Hal itu dilakukan, kata Wahrul agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.


“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah-daerah lain,” tegasnya.


Menurut Wahrul, Perusahaan itu sudah melanggar secara administratif. “Kalau saya baca di berita acara nya tadi, begitu bahasanya,” kata Wahrul.


Sementara itu, I Made Suarjaya juga mempertanyakan Pemda Kabupaten Waykanan sudah mengeluarkan izin. Sementara itu ranahnya Provinsi.


“Ini sudah melanggar hukum, tapi kenapa Sekda Waykanan mengirim surat ke perusahaan itu,” tandasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Emilia Kusumawati mengatakan, bahwa

pihaknya hingga saat ini belum mengeluarkan izin amdal untuk perusahaan tersebut.


“Kalau PKKPR nya itu sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, kami tindaklanjuti begitu. Dan perusahaan juga harus mengikuti aturan, bahwa izin lingkungan belum keluar maka Perusahaan itu belum boleh lakukan aktivitas apapun,” ungkap Emilia Kusumawati.


“Kalaupun boleh hanya paling disisi perencanaan, perencanaan itu paling hanya disisi land clearing hanyabmenyiapkan lahan, enggak boleh lebih dari itu aktivitas nya. Kalau amdal itu kan dilihat sisi lingkungan nya kan?. Berarti dia sudah melanggar aturan, ya gak bisa juga, berarti gak komit. Harus keluar dulu izinnya,” tegas Kadis DLH Lampung.


Menurut Emilia, tindakan dari DLH Lampung saat ini sudah merapatkan di Gakkum (penegakkan hukum), sudah buat surat untuk hentikan aktivitas apapun, sebelum keluar putusan.


“Kalau putusannya sudah jelas, apakah mereka menghentikan sama sekali atau terus, ya itu jadi keputusan bersama-sama,” pungkasnya.


Kepala Dinas PMPTSP Yudhi Alfa dri mengaku bahwa prosesnya belum sampai di Dinas Perizinan.


“Belum sampai di Dinas perizinan, baru di Dinas teknis (Lingkungan Hidup),” ujarnya singkat. (Topik Indonesia) 


  

Share:

Paripurna DPRD Lampung, Pemprov Raih WTP


Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Lampung yang disaksikan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (8/5/2023).


Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.


Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.


“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.


Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.


“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.


Share:

Wakil Ketua I DPRD Lampung Hadiri Lampung Tourism Award Fest


Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Hj. Elly Wahyuni, S.E, M.M, dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Hj. Tina Malinda, S.Sos, M.M, menghadiri acara Lampung Tourism Award Fest 2023 dalam rangka merayakan Lampung Tourism Award Fest yang bertempat di Ballroom Novotel Lampung, pada Senin (8/5/2023).

Acara yang diikuti 45 finalis Puteri Indonesia 2023 ini disambut baik oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dia berharap dapat mengembangkan pariwisata di kalangan milineal dan generasi Z.

Acara yang mengusung tema “Tourism-driven Economic Growth” ini bertujuan sebagai sarana pengenalan dan promosi sektor industri pariwisata unggulan Provinsi Lampung seperti desa wisata, wisata budaya, wisata kuliner maupun pelaku-pelaku usaha kreatif yang berkorelasi dengan industri pariwisata.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif komunitas serta tokoh pariwisata atas komitmen, kontribusi dan konsistensi dalam membangun, mengembangkan, mempromosikan serta memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi di Lampung.

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan letak Geografis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yaitu perlintasan utama antara pulau Jawa dan Sumatera serta kedekatannya dengan ibukota menjadikan Provinsi Lampung daerah yang strategis dalam gerak ekonomi dan roda pembangunan nasional.

Untuk itu, Gubernur Arinal menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya Lampung Tourism Festival 2023 ini.


Share:

Anggota DPRD Lampung Terima Penghargaan dari Basarnas


Ketua Forum Relawan Bencana Lampung Deni Ribowo menerima penghargaan dari badan nasional pencarian dan pertolongan atau Basarnas.

Penghargaan diberikan atas dedikasi pengabdian dan totalitas dalam kegiatan dan pencarian pertolongan di Wilayah Lampung.

Penyerahan itu bersamaan dengan acara pelatihan potensi SAR teknik pertolongan gunung dan hutan (jungle rescue), di Gedung NU, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 50 peserta yang akan berlangsung selama enam hari, dari 7 sampai 14 Mei 2023, di pegunungan Kabupaten Tanggamus.

"Terima kasih kepada Basarnas atas penghargaan sebagai orang yang memiliki totalitas dalam penanganan bencana," kata Deni, Senin (8/5).
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung itu mengaku berat atas penghargaan itu, karena ke depan ketika eksistensi dirinya menurun dalam penanganan bencana maka tidak berarti apa-apa dengan penghargaan yang didapat.

Anggota Komisi V DPRD Lampung itu mengaku tidak mengharapkan penghargaan tersebut, karena kegiatan SAR adalah kegiatan kemanusiaan.

"Bagi saya menolong itu, dan memanusiakan manusia adalah yang paling utama," ucapnya.

Deni mengatakan bahwa cara memanusiakan manusia itu adalah hal positif yang didapat dari pimpinannya, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sehingga, dirinya dapat memahami dan bisa menyalurkan tentang kepedulian kepada sesama manusia.

Itu yang cukup menginspirasi saya, sehingga saya setiap harinya melakukan kegiatan kemanusiaan," ungkapnya. (Sumber HELOINDONESIA.COM )


Share:

Hearing dengan DLH dan Dinas PTSP, Komisi I DPRD Lampung: PT. PSM Sudah Melanggar


Bandar Lampung — Komisi I DPRD Lampung, mendorong penegakan hukum untuk menindak tegas terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, yang diduga masih ilegal.

Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing. Namun, diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena, baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (08/05/2023).

Kemudian, Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.

“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi bahwa semua sudah terbukti melanggar, dan mereka belum dapatkan amdal. Tapi, masih dilakukan pendirian pabrik. “Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” kata Wahrul.

Hal itu dilakukan, Wahrul meminta agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.

“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah – daerah lain,” tuturnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID


Share:

Popular


NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts