Pesawaran – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan, proses pelipatan surat suara Pemilu tahun 2024 di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa ( 9/1/24).
Bupati Dendi menilai agar gudang logistik pemilu KPU Pesawaran perlu adanya peningkatan pengamanan.
Dirinya mengatakan ada sedikit kendala terkait logistik pemilu, karena KPU Kabupaten Pesawaran belum memiliki gudang logistik definitif.
“Saat ini harus sewa, tentu hal ini dalam segi keamanan perlu ada peningkatan baik pengawasan maupun pemantauanya, makanya tadi juga ibu Kapolres dan TNI menambah jumlah personil untuk pengamanannya,” ungkap Dendi.
Kendati demikian, sambung orang nomor satu di Kabupaten Pesawaran itu, untuk proses pelipatan dan sortir surat suara berjalan dengan baik.
“Sejauh ini tidak ada kendala proses pelipatan suaranya, namun memang ada surat suara yang rusak, tapi tidak bisa kami sebutkan. Karena prosesnya masih berjalan dan secara resmi nanti setelah selesai pemilu akan ada laporan dari KPU, untuk nantinya dimusnahkan,” imbuhnya..
Ia menambahkan, untuk hari ini sudah memasuki hari ke empat dan direncanakan akan selesai sampai 10 hari.
“ini tadi kita lihat, sekarang sudah masuk pelipatan kertas suara untuk DPR RI, yang sudah selesai DPRD Kabupaten dan Provinsi, kalau Capres dan DPD belum,” timpalnya.
Dendi juga menjelaskan, pada Pemilu 2024 setidaknya ada jutaan surat suara yang dikirim ke KPU Pesawaran.
“Total surat suara yang masuk ke Kabupaten Pesawaran untuk Pemilu 2024 berjumlah kurang lebih hampir 1,8 juta lembar untuk semua tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden. Itu juga sudah termasuk untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) jika nanti ada TPS yang akan melakukan PSU,” jelasnya.
Ia pun berharap kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu agar bisa menjaga kesehatan serta bertugas sesuai peraturan.
“Harapan saya semua yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 bisa menjaga kesehatan, makanya kami selalu berdiskusi dengan KPU maupun Bawaslu mulai dari perekrutan baik itu PPS maupun KPPS perlu adanya skrining kesehatan meskipun sudah dimandatkan oleh peraturan KPU dan sudah tercover BPJS,” harapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar